Honorer Diangkat Jadi Pegawai Pemerintah, Gajinya Setara PNS

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
Honorer Diangkat Jadi Pegawai Pemerintah, Gajinya Setara PNS

fusilatrainenda

27-09-2018 13:13

Honorer Diangkat Jadi Pegawai Pemerintah, Gajinya Setara PNS

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (revisi UU ASN) segera diselesaikan.

Dalam memperjelas status tenaga honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai belasan ribu, DPR mendukung Presiden Jokowi untuk membahas dan revisi UU No.5 tahun 2014 untuk mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).
Terkait itu, Presiden sudah menginstruksikan pembahasan revisi UU ASN tersebut dengan menugaskan Menteri Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Menkeu RI, Menkum dan HAM, dan seluruh fraksi di DPR kata Rieke, seluruhnya mendukung.
Tahun ini pemerintah telah resmi membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS tahun 2018. Dalam rekrutan kali ini, jumlah yang akan diterima mencapai 238 ribu orang. Sebanyak 112 ribu kuota akan dialokasikan untuk guru honorer, termasuk guru agama yang belum diangkat menjadi PNS.

Spoiler for Sumur:

Kabar Gembira Bagi Pegawai Honorer, Revisi UU ASN Disahkan, Honorer Langsung Diangkat Jadi PNS, Ini Syaratnya!
POS-KUPANG,COM | BANDUNG - Pengangkatan pegawai pemerintah non Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pegawai honorer, pegawai tidak tetap dan sejenisnya hanya menunggu pengesahan revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.
Revisi Undang-undang ASN diusulkan anggota DPR RI dari Komisi 5, Rieke Diah Pitaloka bersama Ketua Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN), Mariani.

‎"Saat ini kami bersama teman-teman di DPR RI termasuk ibu Rieke Diah Pitaloka tengah fokus membahas revisi UU ASN dengan penambahan dua pasal penting yang mampu mengubah nasib jutaan honorer yang sudah mengabdi lama namun belum diangkat jadi ASN," ujar Mariani, Ketua KNASN via ponselnya, Rabu (19/9/2018).

Penambahan pasal dimaksud yakni penambahan Pasal 131 A‎ yang menyatakan :
1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90.
2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.
3. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian.
4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya.
Tenaga honorer, Pegawai titak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat.
6. Dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, tidak bersedia diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai PNS.

Artikel ini telah tayang di [url=http:][color=#016fba]pos-kupang.com[/color][/url] dengan judul Kabar Gembira! Revisi UU ASN Disahkan, Pegawai Honorer Langsung Diangkat PNS, Ini Syaratnya!, http://kupang.tribunnews.com/2018/09/20/kabar-gembira-revisi-uu-asn-disahkan-pegawai-honorer-langsung-diangkat-pns-ini-syaratnya.

Editor: Bebet I Hidayat

Spoiler for Sumur 2:

Jakarta - Guru honorer yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS sedang disiapkan pemerintah agar setara PNS. Caranya dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Lantas, apa yang membuatnya setara?

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, baik PNS maupun P3K akan memperoleh hak keuangan yang sama, kecuali uang pensiun. Dari segi gaji, P3K mendapat jumlah yang sama dengan PNS, artinya di atas UMR.

"Bukan (UMR), itu P3K sama dengan PNS (gajinya)" kata dia di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Namun, dia menjelaskan bahwa P3K tidak menerima uang pensiunan seperti PNS. Hanya saja mereka tetap bisa mengikuti dana pensiun.

"Untuk P3K tidak dibayarkan pensiun tapi bukan berarti tidak boleh mengelola dana pensiun sendiri kan. Jadi misalnya mereka bersedia ikut program pensiun untuk P3K misal Taspen," sebutnya.

Dia melanjutkan, nantinya akan dibuat peta formasi jabatan bagi P3K yang tidak hanya sebatas untuk guru saja.

"Kemudian juga akan dibuat peta jabatan formasi untuk P3K, karena P3K tidak hanya untuk guru saja, nanti akan dibuat prioritas yang mana dulu akan dilakukan perekrutannya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menjelaskan, sistem penggajian sama antara PNS/ASN dan P3K.

"Tentu nanti sistem pembayarannya sama ASN dan P3K," tambahnya.

https://finance.detik.com/lowongan-k...nya-setara-pns

(fdl/fdl)

Begini ini, MenPAN-RB nya berkerja beneran, nggak cuman ganti sementara mengisi kekosongan...
emoticon-Wagelaseh

Terimakasih Pak Jokowi, Terimakasih MenPAN-RB Syafruddin

Diubah oleh fusilatrainenda 27-09-2018 16:09

3.7K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan