Penulis: Nicky Aulia Widadio - 26 September 2018, 14:49 WIB



FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai sejumlah kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2018 berjalan sangat lambat. Di antaranya pembangunan rumah DP nol rupiah dan rehabilitasi gedung sekolah.

Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi PKS Dite Abimanyu ketika membacakan pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna perihal penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.

PKS menyoroti hingga pertengahan tahun anggaran pada Juni 2018 lalu, angka penyerapan anggaran baru mencapai 28,5%. Sementara itu, berdasarkan data pekan keempat September ini, angkanya telah beranjak naik menjadi 47,6%.

"Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan gubernur baru (Anies Baswedan) yang berjanji akan meningkatkan penyerapan anggaran. Sementara di sisi lain, banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat namun perkembangannya sangat lambat seperti pembangunan rumah terjangkau dengan DP nol rupiah, rehabilitasi gedung sekolah, dan beberapa kegiatan lainnya," jelas Dite di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9).

Hampir satu tahun pemerintahan Anies berjalan, pembangunan unit rumah DP nol rupiah baru berjalan di satu lokasi, yakni di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Proyek itu dibangun oleh PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Proyek rumah susun DP nol rupiah di Klapa Village ini ditargetkan rampung pada Juli 2019 mendatang. Ada 703 unit yang tersedia di lokasi itu. Selain itu, skema pembiayaan bagi pemesan unit rumah DP nol rupiah masih belum dirilis. Meski sejak April 2018 lalu dijanjikan agar unit rumah DP nol bisa segera dipesan masyarakat.

Pada pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) lalu, PD Sarana Jaya mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp935 miliar untuk mengadakan lahan pembangunan rusun DP nol rupiah. Belum dipastikan dimana lokasi lahan tersebut, yang jelas PD Sarana Jaya menargetkan bisa membangun 900 unit rusun DP nol rupiah dari target pengadaan lahan itu.

Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti soal batalnya pembangunan proyek tiga rumah susun pada tahun ini. Ketiga proyek rusun itu ialah Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.

PKS meminta agar tenggat waktu hingga proyek rumah susun itu dilaksanakan bisa dimanfaatkan Pemprov DKI untuk mengevaluasi pengelolaan rusun yang telah ada.

"Pemprov DKI harus menyelesaikan persoalan tunggakan uang sewa di rumah susun yang jumlahnya mencapai Rp27,8 miliar hingga Juli lalu dan tunggakan bunganya mencapai Rp7,9 miliar," tuturnya.

Sementara itu, Fraksi PDIP juga mengkritisi berkurangnya anggaran belanja langsung untuk sejumlah program yang dianggap menyangkut kebutuhan masyarakat. Di antaranya seperti pembangunan rumah susun, pembangunan kantor lurah, pembangunan prasarana sungai, drainase jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya, pembangunan waduk/situ/embung, serta peningkatan layanan umum RSUD Cengkareng dan RSUD Tarakan.

"Fraksi PDIP menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar pengurangan tersebut ditinjau kembali atau dibatalkan, dan dilanjutkan pembangunannya dengan multiyears sampai selesai pelaksanaannya. Hal itu agar pemenuhan kebutuhan hunian terpenuhi, banjir dapat dicegah, pelayanan masyarakat di Kantor Lurah dan di RSUD lancar dan nyaman," jelas Anggota Fraksi PDIP Januarius Iljas Purwanto ketika membacakan pandangan Fraksi PDIP.(OL-6)

http://m.mediaindonesia.com/read/det...erjalan-lambat