Wakil Gubernura Sumatera BaratNasrul Abit bersama beberapa Bupati dan Walikota se Sumatera Barat melakukan audiensi dengan Menteri Tenaga kerja Muhammad Hanif Dhakiri yang bertempat di BPPLK Bekasi, Jakarta,  Selasa, 19 September 2018.

Pada kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menjelaskan, kebijakan pengelolaan ketenagakerjaan Sumatera Barat 2018/2019 Sumatera Barat mempunyai sarana prasarana dan daya dukung 14 BLK yang tersebar di Kab/ Kota, dimana ada 7  BLK menerima Bantuan Kemenaker RI tahun 2018.

"Dalam regulasi ketenagakerjaan di Sumatera Barat telah menyusun Dokumen Perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD) Provinsi Sumbar Tahun 2017 s/d 2021 sedangkan untuk PKTD Kab/Kota Se Sumbar kecuali Kota Padang Panjang dan Kab. Mentawai dalam proses penyelesaiaan sementera untuk Raperda Provinsi Sumbar tentang pengelolaan Ketenagakerjaan  masih tahap proses pembahasan bersama DPRD Provinsi Sumbar," terang Nasrul Abit

Dikatakannya, program kegiatan 2018 dan rencana aksi 2019 dengan beberapa kegiatan antara lain seperti,  pelatihan berbasis kopetensi pada 2018 paket pelatihan sebanyak 505 paket dengan 8080 dengan dana APBN 363 Paket, APBD provinsi 37 Paket, APBD Kab/Kota 88 Paket dan dana Desa/Nagari 27 Paket sementara itu untuk tahun 2019 rencana 736 Paket Pelatihan dengan 11.776 peserta.

"Pemagangan dalam dan luar negeri pada tahun 2018 telah menempatkan 382 orang tenaga kerja magang di dalam negeri sementara 78 orang tenaga magang di kirim ke Jepang. Rencana peserta tenaga magang dalam negeri 932 orang, sementara buat tenaga magangk ke Jepang 400 orang," ujarnya.

Menurutnya, Bursa Khusus Online ( BKOL) Tahun 2018 merupakan pengembangan aplikasi Bursa Kerja Khusus ( BKK) dan BKOL untuk mempertemukan pencari kerja khususnya SMK dengan pemberi kerja senergitas BKk online dengan melibatkan 255 SMK se Sumbar dengan 8.300 perusahaan mikro, kecil, usaha menengah dan besar.

"Kerjasama Dinas Keminfo, Didukcapil, Disdik dan Disnakertrans, sedangakan untuk Tahun 2019 strategi menjembatani 10.000 lulusan SMK untuk ditemparkan pada badan usaha di dalam dan luar," cakapnya.

Wagub mengatakan, pengembangan kapasitas lembaga tahub 2018 finishing pembangunan LK Kab. Mentawai dan Pasamana Barat dengan akriditasi lembaga pelatihan kerja APBN 25 LPK APBD 20 LPK. Pelatihan uji metelogi bagi calon instruktur PNS dan Non PNS 50 orang. Peningkatan kapasitas instruktur BLK UPTP UPTD Kab/Kota di Sumbar. 

BLK kumunitas, katanya, pada tahun 2019 mendapatkan prioritas RI Cq Dirjen Binalatas untuk mengadakan peralatan worshop peningkatan akreditasi lembaga pelatihan kerja APBN 25 LPK, APBD 20 LPK. Pelatihan dan uji metedologi bagi calon instruktur PNS dan Non PNS 100 orang Peningkatan kapasitas instruktur melalui program apgrading instruktur ke luar negeri Rencana pada 3 Kab/kota di Sumbar.

Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri menyambut baik program Provinsi Sumbar kedepannya, tantangan buat kab/ kota dalam bidang tenaga kerja. Menteri tenaga kerja akan menindak lanjuti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Kementrian Tenaga Kerja RI.

Urusan tenaga kerja dianggap selama ini selalu dipinggirkan dalam mengambil kebijakan. Menteri Tenaga menjelaskan bahwa  sebenarnya urusan tenaga kerja merupakan urusan yang strategis di Indonesia.

"Kita jangan tergantung dengan SDA, kita harus beralih dengan kemampuan SDM karena dilihat dari pindidikan masih rendah dan tidak mempunyai keterampilan," ujarnya.

Dalam hal ini, mengurus hal yang sangat penting sekali sangat dibutuhkan peran dan kebijakan dari kepala daerah Provinsi dan Kab/kota dengan memperbanyak pelatihan keterampilan dan kapasitas  meningkatkan kapasitas SDM serta   melakukan pendekatan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kementeri temaga kerja.

"Alhamdulilah pada tahun 2019 kita mendapatkan  alokasi anggaran sekitar Rp5,7 Triliun," ujar Nasrul Abit senang. 

Ada 7 (tujuh) 7 yang mendapat bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja melalui dana APBN,  yaitu BLK Lubuk Sikaping Kab. Pasaman, BLK Sijunjung Kab. Sijunjung, BLK Sungai Dareh dan beberapa BLK lainnya.