http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/09/19/bpjs-kesehatan-berhutang-rp-191-miliar-pada-3-rumah-sakit-di-kabupaten

BPJS Kesehatan Berhutang Rp 19,1 Miliar pada 3 Rumah Sakit di Kabupaten Bandung

Oleh: Ecep Sukirman 19 September, 2018 - 19:10
BANDUNG RAYA

Ilustrasi/ANTARA FOTO
SOREANG, (PR).- Akibat terjadinya keterlambatan pembayaran klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hal itu dikeluhkan pihak rumah sakit. Seperti halnya yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang yang selama tiga bulan terakhir ini belum menerima pembayaran klaim pelayanan kesehatan.

Demikian diungkapkan Kepala Sub Bagian Program dan Kehumasan RSUD Soreang Jajat Sudrajat saat ditemui di Soreang, Rabu 19 September 2018. Namun, saat disinggung mengenai nilai tunggakan BPJS Kesehatan Cabang Soreang ke RSUD Soreang ini, pihaknya tidak mengetahui secara rinci. Pasalnya, yang menangani hal itu adalah tim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Kalau pelayanan kesehatan, kami tetap melayani meskipun dari BPJS sendiri ada tunggakan pembayaran. Kami melayani semaksimal mungkin karena masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan. Kami tidak mungkin menolak pasien," ungkap dia.

Meski pelayanan kesehatan tetap berjalan seperti biasanya, dijelaskan Jajat, keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan itu berdampak pada ketersediaan obat yang saat ini berkurang. Dia pun mengharapkan pihak BPJS Kesehatan dapat segera membayarkan tunggakannya tersebut untuk mempertahankan operasionalisasi rumah sakit sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat pun tidak terganggu.

Ditemui terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang Irmajanti Batara mengakui adanya keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit tersebut. Khusus di Kabupaten Bandung, jumlah hutang yang harus dibayarkan mencapai Rp 19,1 miliar yang sudah jatuh tempo dan terverifikasi hingga Agustus 2018. Rincian hutang yang dialami BPJS Kesehatan Cabang Soreang ini yakni hutang ke RSUD Soreang sebesar Rp 6,1 miliar, RSUD Cicalengka Rp 2 miliar, dan RSUD Majalaya sebesar Rp 11 miliar.

Merata

Keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit ini, lanjut Ismajanti pun terjadi di seluruh rumah sakit di Indonesia. Keterlambatan pembayaran klaim ini dikarenakan BPJS Kesehatan mengalami defisit. Dijelaskan dia, terjadinya defisi anggaran di BPJS Kesehatan ini dipicu pula rendahnya iuran yang belum sesuai dengan hitungan aktual.

"Memang kami mengalami keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit. Itu bukan hanya terjadi di sini, melainkan di seluruh wilayah di Indonesia. Saat ini pemerintah pusat akan menguncurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp 4,993 triliun. Suntikan dana ini akan dikucurkan pada awal Oktober 2018," ungkap Ismajanti.

Klaim yang sudah masuk ke BPJS Kesehatan Cabang Soreang, dijelaskan dia, pihaknya terdapat 3 jenis klaim, yakni klaim yang sudah dilakukan verifikasi, klaim yang masih dalam proses verifikasi, dan klaim belum masuk ke BPJS Kesehatan tetapi sudah dilakukan pelayanan di rumah sakit. Dengan adanya suntikan dana bantuan tersebut, lanjut dia, maka pihaknya pun akan segera membayar klaim dari rumah sakit.

Terkait defisitnya BPJS Kesehatan ini, diakui Ismajanti, hal itu dipicu pula dari adanya tunggakan pembayaran peserta mandiri BPJS Kesehatan. Saat ini, tunggakan peserta BPJS Kesehatan mandiri di Kabupaten Bandung mencapai Rp 73 miliar.

"Yang menunggak pembayaran BPJS Kesehatan mandiri ini sekitar 50% dari jumlah peserta BPJS Kesehatan mandiri dengan total sebanyak 174.000 peserta tidak aktif. Jumlah peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Bandung mencapai 350.000 orang," kata dia.
++++

Gimana koment agan2...
Bpjs mmg populer.tapi ketika gaji direkturnya 3 digit en gaji stafnya 2 digit teratur rutin dibayarkn en bnyaknya seminar gathering abisin duit anggaran en faktor lain..maka bpjs pun gagal membayarkan pembayaran klaim RS..
++++

BPJS Kesehatan Juga Menunggak 3 Bulan pada RSUD Cibabat

Oleh: Ririn Nur Febriani 19 September, 2018 - 21:12
BANDUNG RAYA

Ilustrasi/DOK PR
CIMAHI, (PR).- Klaim pembayaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak selama 3 bulan terakhir ke RSUD Cibabat. Hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap pelayanan di rumah sakit tersebut.

Direktur Utama RSUD Cibabat Trias Nugrahadi mengatakan hal itu, Rabu 19 September 2018. "Sampai bulan Juni 2018 lancar. Ada perubahan Juli, Agustus, September macet. Keseluruhan rata-rata Rp 7 miliar tunggakan perbulan," ujarnya.

Diakui Trias, macetnya klaim pembayaran pasti bakal berpengaruh terhadap operasional rumah sakit. Seperti operasional untuk dokter, karyawan dan ketersediaan obat. Meski begitu, pihaknya akan tetap memaksimalkan pelayanan terhadap pasien. "Kita tetap mencari agar diamankan dulu dana dana untuk karyawan dan tenaga kesehatan. Prioritasnya adalah tenaga dokter, perawat jangan tertunda hak-hak mereka," tegasnya.

Setiap harinya, lanjut Trias, pasien yang memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan mencapai sekitar 800 orang untuk rawat jalan. Pasien RSUD Cibabat kebanyakan berasal dari luar Kota Cimahi. "Kalau data yang sudah masuk tahan lalu untuk warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) 48 persen, Cimahi hanya 35 persen, Kabupaten Bandung 10 persen lebih," ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi, BPJS Kesehatan Cabang Cimahi membenarkan klaim pembayaran terhadap mitra fasilitas kesehatan mengalami kemacetan. BPJS Kesehatan Cabang Cimahi bermitra dengan 12 rumah sakit dan semua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Terjadi di seluruh Indonesia

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Yudha Indrajaya menjelaskan, penunggakan pembayaran kepada rumah sakit dan Puskemas terjadi di seluruh cabang BPJS Kesehatan. Namun, pihaknya enggan merinci alasan keterlambatan pembayaran klaim karena menjadi kewenangan BPJS Kesehatan pusat.

"Saya rasa pihak rumah sakit sudah mengerti dengan kendala yang ada saat ini. Keterlambatan terjadi secara nasional. Kami tidak mengetahui persis hal ini bisa terjadi," jelas Yudha ditemui di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Cimahi Jalan Sangkuriang Kota Cimahi, Rabu 19 September 2018.

Rerata pembayaran yang harus dikeluarkan dari kas BPJS Kesehatan untuk 12 rumah sakit dan Puskemas serta fasilitas kesehatan lain di Cimahi-KBB mencapai Rp 100 miliar per bulan. "Rata-rata pembayaran perbulan kepada RS sekitar Rp 80 miliar. Jika ditotal pembayaran bersama Puskesmas dan faskes (llainnya maka dalam sebulan kurang lebih Rp 100 miliar," ungkapnya.

Meski tak merinci alasan utama penunggakan, menurut Yudha, salah satu alasannya adalah kurangnya pembayaran iuran dari peserta BPJS Kesehatan khususnya peserta mandiri. Jika dipersentasikan, total peserta BPJS Kesehatan Cabang Cimahi mencapai 75% dari jumlah penduduk sekitar 2,2 juta di Kota Cimahi dan KBB. Pihaknya berharap agar warga yang belum tercover layanan kesehatan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

"Jangan kalau udah sakit baru masuk BPJS dan kalau sudah sehat nggak membayar iuran lagi. Dan itu yang terjadi saat ini, tunggakan dari peserta yang tidak sebanding dengan beban klaim selama ini," bebernya.

Selain itu, lanjut Yudha, macetnya klaim pembayaran terhadap rumah sakit dan Puskemas serta layanan kesehatan lainnya bisa dikarenakan belum lengkapnya administrasi. "Ada juga yang belum lengkap secara administrasi. Kita juga berharap keterlambatan ini bisa diantisipasi segera," tuturnya.**

http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/09/19/bpjs-kesehatan-juga-menunggak-3-bulan-pada-rsud-cibabat-430373