Calon wakil presiden Sandiaga Uno (kanan) sowan ke KH Syukron Makmun di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jalan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 21 September 2018. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Alam K.H. Syukron Makmun mengkritik ide calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ingin membentuk Kementerian Pesantren jika memenangi Pilpres 2019. Ia meminta calon Wakil Presiden Sandiaga Uno merampingkan kabinet.

"Menteri Pesantren? Kan sudah ada Menteri Agama," kata Syukron di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jalan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 21 September 2018.

Menurut Syukron, direktorat-direktorat yang ada di bawah Kementerian Agama sudah cukup untuk membidangi urusan pesantren. Menambah kementerian baru, kata dia, justru berpotensi menambah pekerjaan yang tidak perlu.

Usulan pembentukan Kementerian Pesantren ini diungkapkan oleh calon wakil presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri Forum Komunikasi Ulama dan Tokoh Masyarakat Aceh (Forkuma) di Hotel Hermes, Banda Aceh pada Rabu, 18 September lalu.

Ma'ruf mengatakan, ide itu muncul mengingat banyaknya jumlah pondok pesantren dan santri yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun sebagai tahap awal, Ma'ruf mengatakan rencana itu bisa dimulai dari pembentukan Direktorat Pesantren.

"Mencari kerjaan mau bikin menteri lagi? Di Menteri Agama urusan pendidikan pesantren ada, urusan pendidikan perguruan tinggi ada, ya kan, yang pesantren ada," kata Syukron.

Hari ini, calon wakil Presiden Sandiaga Uno bertemu dengan Syukron. Kepada Sandiaga, Syukron meminta ia merampingkan kabinet jika terpilih sebagai Wakil Presiden.

Syukron juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Ulama dan Habib. Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu, Fuhab mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hari ini, Sandiaga menemui Syukron untuk meminta doa restu.

Syukron berkelakar, jika setiap bidang diurus langsung oleh menteri, bisa-bisa ada banyak kementerian di Indonesia. Dia mencontohkan, bisa jadi ada Menteri Pijat lantaran masyarakat masyarakat Indonesia gemar pijat. "Nanti usul lagi, selain Menteri Kesehatan ada Menteri Pijat," kata dia.

Syukron berpendapat, struktur kabinet semestinya malah dirampingkan. Struktur yang kelewat gemuk, kata dia, berpotensi membuat pengeluaran negara bertambah besar. "Semakin bengkak menterinya, semakin besar anggaran belanjanya, betul atau tidak? Kalau perlu dirampingkan menteri itu," kata Syukron mengkritik ide Ma'ruf Amin.

sumber

Mentri Pesantren?
Nggak cukup ya ada kemenag yang anggarannya sudah sekian



Belum lagi ada tambahan support dari kemensos



Masih mau ditambah mentri pesantren?



Kalau gini jadinya bener beye dulu yang sempat akan mengeluarkan uu yang sangat mengancam keberadaan pesantren seluruh RI tapi digagalkan oleh mahfud md. Kini yang berjasa bagi bagi pesantren seluruh RI malah kena PHP bahkan nggak dianggap kader NU.