Jakarta - Tudingan aktivis Ratna Sarumpaet soal pemerintah memblokir dana bantuan Rp 23 triliun untuk Papua telah dimentahkan Kementerian Keuangan. Pihak Kemenkeu bahkan telah mengonfirmasi ke Bank Dunia (World Bank) selaku pihak yang disebut-sebut menyalurkan dana.

"Kami juga sudah bertanya kepada pihak World Bank, mereka tidak berhubungan dengan rekening perseorangan/pribadi. Jadi yang dinyatakan oleh Ratna Sarumpaet adalah tidak benar," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, saat dikonfirmasi detikcom, Selasa malam (18/9/2018).

Baca juga: Ratna Sarumpaet Tuding Bantuan Papua Rp 23 T Diblokir, Ini Kata Luhut


Kemenkeu juga meminta pihak yang merasa menerima dana dari World Bank menanyakan ke bank terkait. Kemenkeu sendiri tidak berurusan dengan rekening milik individu.

"Kementerian Keuangan tidak mengatur kebijakan mengenai rekening atas nama pribadi," ujar Nufransa.

Sebelumnya pada Senin (17/9) Nufransa juga sudah menjelaskan bahwa Kemenkeu hanya melakukan kebijakan yang berkaitan dengan APBN. Kemenkeu membuat kebijakan yang berkaitan dengan kementerian/lembaga.

"Kementerian Keuangan hanya mengatur kebijakan pengaturan rekening milik Kementerian/Lembaga negara, mulai pemberian izin pembukaan rekening sampai menutup atau memblokir rekening K/L," ungkap Nufransa.

Kantor Staf Presiden (KSP) juga angkat bicara soal tudingan Ratna. KSPmembantah tudingan tersebut.

Baca juga: Kemenkeu Cek ke World Bank: Tudingan Ratna Sarumpaet Tak Benar


"Saya kira apa yang disampaikan oleh Ratna Sarumpaet tidak benar. Dan menunjukkan bahwa kualitasnya sebagai seorang oposisi saya kira hanya berdasarkan semangat untuk antipemerintah saja," ujar Deputi IV KSP Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo di kantor KSP, gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/9).

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin pun meminta Ratna tak asal menuding. Sebagai tokoh publik, Ratna haruslah mengerti permasalahan sebelum berbicara.

"Situasi hari ini kan sebetulnya sebagai opini leader sebagai pemuka pendapat, sebagai tokoh perempuan kan mesti ngecek dong, mengecek dulu jangan asal nyerocos sembarang gitu," kata Ngabalin kepada wartawan, Rabu (19/9).

Sebelumnya diberitakan, seseorang bernama Ruben PS Marey mendatangi Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC) untuk mengadukan kasus ini. Aduan ini membuat Ratna menduga dana di rekening Ruben untuk bantuan Papua telah diblokir sepihak. 

"Kasusnya sendiri adalah bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan dalam hal ini dugaan pelanggaran yang dilakukan kekuasaan, dalam hal ini bisa Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan dilakukan oleh Menteri Keuangan," kata Ratna saat jumpa pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).

Sementara itu Ruben menjelaskan, kasus ini sudah berjalan selama tiga tahun. Ia menyebut tidak ada kerja sama yang baik dari pemerintah, Bank Indonesia, maupun salah satu bank pemerintah sebagai tempat dia menyimpan dana tersebut untuk menyelesaikan persoalan ini. 

"Total keseluruhan Rp 23,9 triliun rupiah itu untuk dana-dana pembangunan yang kami upayakan saat itu supaya para donatur itu tergerak hatinya karena melihat ketertinggalan kami di Papua dengan angka kemiskinan yang begitu tinggi indeks pembangunan manusianya sangat rendah bahkan kalau diukur seluruh dunia paling rendah di seluruh dunia," tutur Ruben seraya menegaskan rekening tersebut atas nama dirinya. 
(bag/jor)

https://news.detik.com/berita/d-4219...ahkan-kemenkeu

NAH EMAK MILITAN NASBUNG NEH CALON IBU NEGARA KALAU GAGAL RUJUK