- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Laporan Asia Sentinel Tak Sebut Nama Sri Mulyani: Manuver Politik?
TS
annisaputrie
Laporan Asia Sentinel Tak Sebut Nama Sri Mulyani: Manuver Politik?
Laporan Asia Sentinel Tak Sebut Nama Sri Mulyani: Manuver Politik?
14 September 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Sri Mulyani dianggap punya peran penting dalam menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
tirto.id - Media asing Asia Sentinel yang berbasis di Hongkong mempublikasikan sebuah laporan berjudul Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy yang ditulis John Berthelsen, pada Selasa (11/9/2018). Laporan ini berisi skandal pencurian uang pembayar pajak senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat yang diduga dilakukan rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Penulisnya mengungkap dugaan tersebut berdasarkan laporan penyelidikan setebal 488 halaman yang diajukan ke Mahkamah Agung Mauritian. Sebanyak 30 pejabat pun diduga terlibat dalam skandal yang bermula dari kasus Bank Century, termasuk Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Boediono.
Bukan cuma itu, Berthelsen secara gamblang juga menyebut aliran dana skandal Bank Century yang ramai pada 2009 lalu ini masuk ke kas Partai Demokrat. Ia menulis: “Pendirian dan bangkrutnya PT Bank Century TBK diduga menjadi pusaran sebagian besar kasus yang dimuat dalam laporan tersebut. Pailit pada 20008, Bank Century akrab dikenal sebagai "bank-nya SBY" karena diyakini menyimpan dana gelap yang terkait dengan Partai Demokrat."
Laporan ini pun menyebar dengan cepat di lini masa media sosial dan diperbincangkan warganet Indonesia, karena mengingatkan kembali skandal besar yang sempat diselidiki DPR RI melalui Pansus Hak Angket Century yang diketuai politikus Partai Golkar, Idrus Marham pada 2009.
Sontak, sejumlah pengurus teras Partai Demokrat membantah laporan tersebut. Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarifudin Hasan saat dihubungi Tirto Kamis kemarin (13/9/2018) menyatakan, "Itu berita sampah saja di tahun politik."
Syarifudin menilai data-data yang disampaikan Berthelsen, adalah rekayasa belaka dan sengaja dikeluarkan menjelang tahun politik 2019 untuk menyudutkan SBY dan Demokrat. "Bagaimana ceritanya Pak SBY gemplang uang? Pak SBY justru buka ruang Pansus Century kok," kata Syarifudin.
Bantahan juga disampaikan Wasekjend DPP Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun twitter pribadinya @AndiArief__ pada 12 September 2018, pukul 7:17 PM yang menyatakan laporan tersebut hoax belaka.
“Tentang Artikel hoax yang menyudutkan SBY dan pemerintahannya di Asia Sentinel: kami berharap Ibu Sri Mulyani yang masih di dalam kekuasaan bisa menjelaskan ke publik. Sri Mulyani sudah gamblang jelaskan ini di Pansus DPR dan persidangan KPK,” kata Andi.
Saat kasus Bank Century terjadi, Sri Mulyani memang menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia bersama gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang juga anggota KSSK memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Keputusan inilah yang kemudian menjadi dalil pemerintah memberi dana talangan kepada Bank Century.
Sri Mulyani yang sekarang menjabat sebagai menteri keuangan pemerintahan Jokowi-JK pun bersama Boediono, seperti yang dikatakan Andi, memang sempat memberikan keterangan atas kasus ini kepada Pansus Hak Angket Century. Saat itu, mereka berdalih pemberian dana talangan kepada Bank Century untuk menyelamatkan perkonomian Indonesia.
BI waktu itu mengucurkan dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Rp689,39 miliar untuk Bank Century. Dan Bank Century juga mendapat suntikan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp6,7 triliun.
Namun, dalam laporan Berthelsen di Asia Sentinel peran signifikan Sri Mulyani sama sekali tak disebut, meskipun Boediono masih diduga terlibat. Padahal, dalam kesimpulan laporan Pansus Hak Angket Century yang dibacakan pada Maret 2010 menyatakan, "mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono serta mantan Ketua KSSK Sri Mulyani, serta pemilik dan manajemen Bank Century dipandang sebagai pejabat dan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus Bank Century."
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memproses kasus ini pada 2012 juga sempat memanggil Sri Mulyani dan Boediono. Namun, mereka akhirnya lolos dari tuduhan korupsi dan komisi antirasuah hanya menetapkan Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, serta Siti Chalimah Fadjrijah sebagai Deputi Gubernur BI Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah sebagai tersangka.
Budi Mulya akhirnya masuk penjara, sementara Siti Chalimah Fadjriah meninggal dunia saat proses hukum sedang berjalan.
Mantan Anggota Pansus Bungkam Soal Hilangnya Nama Sri Mulyani
Tirto mencoba mengkonfirmasi laporan Berthelsen kepada dua mantan anggota Pansus Hal Angket Century, Misbakhun dan Maruarar Sirait. Mereka berdua kompak membenarkan data-data dalam laporan yang menguak luka lama Demokrat itu.
"Sebagian selaras dengan data BPK dan temuan Pansus. Sebagian data baru karena Pansus sudah selesai bekerjanya," kata Misbakhun kepada Tirto, Kamis (13/9/2018).
Bahkan, Misbakhun membenarkan dugaan dana Century mengalir ke Cikeas dan Demokrat. "Memang sejak awal dugaan demikian dan ada hasil audit BPK-nya," jelasnya.
Maruarar menyatakan sama dengan Misbakhun, bahwa hasil penyelidikan Pansus dan audit BPK sebagian termuat dalam laporan itu.
"Jadi itu harus dituntaskan secara hukum karena domainnya sekarang domain hukum. Hukum itu tak boleh diintervensi cuma kita boleh mengingatkan mengapa prosesnya mandek," kata Maruarar saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).
"Menurut saya kasus di Indonesia mau kasus apapun namanya kasus dituntaskan. Enggak boleh dipilih-pilih," imbuhnya.
Hanya saja, saat disinggung soal peran Sri Mulyani yang hilang dalam laporan Berthelsen, Misbakhun dan Maruarar tak mau berkomentar gamblang. Misbakhun hanya bilang, "Lha saya kan bukan penulisnya. Pertanyaan tersebut lebih tepat ditujukan kepada penulis artikel nya."
Sikap Misbakhun itu berbeda dengan pernyataannya yang dulu kerap menyebut Sri Mulyani sebagai salah satu dalang kasus Century dengan terbukti mengirim tiga surat sangat rahasia kepada SBY. Ia pun sempat mendesak KPK memenjarakan Sri Mulyani dan SBY.
Sementara, Maruarar bilang, "nanti saya pelajari, saya harus hati-hati karena saya inisiator dari pembentukan angket Century, saya inisiator ya."
Berbeda dengan Misbakhun dan Maruarar, mantan Anggota Pansus Century lainnya, Ahmad Muzani menilai laporan Berthelsen semestinya memasukkan nama Sri Mulyani. Sebab, menurutnya, hasil penyelidikan pansus memang menduga yang bersangkutan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab di kasus Century.
Muzani pun menduga laporan tersebut hanya manuver politik kelompok tertentu untuk menyudutkan SBY dan Demokrat.
"Ya ini memang tahun politik. Semua bisa ada. Semua bisa muncul. Semua yang diduga-duga bisa hilang," kata Muzani, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Tirto juga sempat mengonfirmasi laporan Berthelsen kepada Sri Mulyani saat usai mengikuti rapat di DPR, Kamis (13/9/2018). Namun, ia tak bersedia berkomentar apapun atas hal ini.
Manuver Politik Jegal Demokrat di Pemilu 2019?
Direktur Populi Centre, Usep S Ahyar menilai munculnya laporan Berthelsen menjelang Pemilu 2019 dan hilangnya nama Sri Mulyani di dalamnya, bisa dibaca sebagai sebuah manuver politik untuk menyudutkan Demokrat.
"Saya tidak tahu seberapa kebenaran berita itu [laporan Berthelsen], tapi kalau memang yang disudutkan hanya orang-orang di lingkaran SBY dan Demokrat saat ini, ya bisa jadi memang manuver politik," kata Usep kepada Tirto.
Manuver politik dengan menggunakan berita media asing untuk menyudutkan tokoh politik tertentu menjelang pemilu, menurut Usep, sebetulnya bukan hal baru. Ia mencontohkan pada Pemilu 2014 banyak media asing ramai-ramai menulis soal kasus HAM Prabowo yang kemudian ramai-ramai pula diamplifikasi media lokal.
"Nah, ini kan kasus korupsi yang diungkap. Demokrat punya beban berat dalam kasus ini dan pernah anjlok suaranya gara-gara ini. Mungkin harapannya bisa terulang Demokrat anjlok," kata Usep.
Namun, Usep menilai, laporan Berthelsen tak akan bisa signifikan menggerus suara Demokrat, seperti halnya saat awal kasus Century dibuka ke publik. Hal ini, kata dia, lantaran partai pimpinan SBY ini sudah tak lagi menjadi partai penguasa dan tak menjadi sorotan utama publik.
"Kalau dulu semua berkepentingan ya. Semua partai seperti bersatu menyudutkan Demokrat. Jadi isunya saya pikir tak akan seheboh dulu," kata Usep.
Meskipun begitu, menurut Usep, Demokrat tetap perlu menyiapkan strategi untuk menangkal serangan-serangan lain yang mungkin terjadi setelah ini. "Akhir-akhir ini mereka kan seperti terus jadi pemberitaan miring. Mungkin mainnya harus lebih kalem ya," kata dia.
Laporan Berthelsen di Asia Sentinel pada Jumat pagi (14/9/2019) sekitar pukul 10.00 sempat tidak lagi bisa diakses. Akan tetapi, sekitar pukul 11.29 WIB, laman yang memuat laporan itu di Asia Sentinel sudah tersedia kembali.
https://tirto.id/laporan-asia-sentin...r-politik-cYR3
-------------------------------------
Tibeh ... mati siji, mati kabeh!
14 September 2018
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.
Sri Mulyani dianggap punya peran penting dalam menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.
tirto.id - Media asing Asia Sentinel yang berbasis di Hongkong mempublikasikan sebuah laporan berjudul Indonesia's SBY Government: Vast Criminal Conspiracy yang ditulis John Berthelsen, pada Selasa (11/9/2018). Laporan ini berisi skandal pencurian uang pembayar pajak senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat yang diduga dilakukan rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Penulisnya mengungkap dugaan tersebut berdasarkan laporan penyelidikan setebal 488 halaman yang diajukan ke Mahkamah Agung Mauritian. Sebanyak 30 pejabat pun diduga terlibat dalam skandal yang bermula dari kasus Bank Century, termasuk Wakil Presiden RI periode 2009-2014 Boediono.
Bukan cuma itu, Berthelsen secara gamblang juga menyebut aliran dana skandal Bank Century yang ramai pada 2009 lalu ini masuk ke kas Partai Demokrat. Ia menulis: “Pendirian dan bangkrutnya PT Bank Century TBK diduga menjadi pusaran sebagian besar kasus yang dimuat dalam laporan tersebut. Pailit pada 20008, Bank Century akrab dikenal sebagai "bank-nya SBY" karena diyakini menyimpan dana gelap yang terkait dengan Partai Demokrat."
Laporan ini pun menyebar dengan cepat di lini masa media sosial dan diperbincangkan warganet Indonesia, karena mengingatkan kembali skandal besar yang sempat diselidiki DPR RI melalui Pansus Hak Angket Century yang diketuai politikus Partai Golkar, Idrus Marham pada 2009.
Sontak, sejumlah pengurus teras Partai Demokrat membantah laporan tersebut. Wakil Ketua Umum Demokrat, Syarifudin Hasan saat dihubungi Tirto Kamis kemarin (13/9/2018) menyatakan, "Itu berita sampah saja di tahun politik."
Syarifudin menilai data-data yang disampaikan Berthelsen, adalah rekayasa belaka dan sengaja dikeluarkan menjelang tahun politik 2019 untuk menyudutkan SBY dan Demokrat. "Bagaimana ceritanya Pak SBY gemplang uang? Pak SBY justru buka ruang Pansus Century kok," kata Syarifudin.
Bantahan juga disampaikan Wasekjend DPP Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun twitter pribadinya @AndiArief__ pada 12 September 2018, pukul 7:17 PM yang menyatakan laporan tersebut hoax belaka.
“Tentang Artikel hoax yang menyudutkan SBY dan pemerintahannya di Asia Sentinel: kami berharap Ibu Sri Mulyani yang masih di dalam kekuasaan bisa menjelaskan ke publik. Sri Mulyani sudah gamblang jelaskan ini di Pansus DPR dan persidangan KPK,” kata Andi.
Saat kasus Bank Century terjadi, Sri Mulyani memang menjabat sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia bersama gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono yang juga anggota KSSK memutuskan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Keputusan inilah yang kemudian menjadi dalil pemerintah memberi dana talangan kepada Bank Century.
Sri Mulyani yang sekarang menjabat sebagai menteri keuangan pemerintahan Jokowi-JK pun bersama Boediono, seperti yang dikatakan Andi, memang sempat memberikan keterangan atas kasus ini kepada Pansus Hak Angket Century. Saat itu, mereka berdalih pemberian dana talangan kepada Bank Century untuk menyelamatkan perkonomian Indonesia.
BI waktu itu mengucurkan dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Rp689,39 miliar untuk Bank Century. Dan Bank Century juga mendapat suntikan modal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebesar Rp6,7 triliun.
Namun, dalam laporan Berthelsen di Asia Sentinel peran signifikan Sri Mulyani sama sekali tak disebut, meskipun Boediono masih diduga terlibat. Padahal, dalam kesimpulan laporan Pansus Hak Angket Century yang dibacakan pada Maret 2010 menyatakan, "mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono serta mantan Ketua KSSK Sri Mulyani, serta pemilik dan manajemen Bank Century dipandang sebagai pejabat dan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus Bank Century."
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat memproses kasus ini pada 2012 juga sempat memanggil Sri Mulyani dan Boediono. Namun, mereka akhirnya lolos dari tuduhan korupsi dan komisi antirasuah hanya menetapkan Budi Mulya selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa, serta Siti Chalimah Fadjrijah sebagai Deputi Gubernur BI Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah sebagai tersangka.
Budi Mulya akhirnya masuk penjara, sementara Siti Chalimah Fadjriah meninggal dunia saat proses hukum sedang berjalan.
Mantan Anggota Pansus Bungkam Soal Hilangnya Nama Sri Mulyani
Tirto mencoba mengkonfirmasi laporan Berthelsen kepada dua mantan anggota Pansus Hal Angket Century, Misbakhun dan Maruarar Sirait. Mereka berdua kompak membenarkan data-data dalam laporan yang menguak luka lama Demokrat itu.
"Sebagian selaras dengan data BPK dan temuan Pansus. Sebagian data baru karena Pansus sudah selesai bekerjanya," kata Misbakhun kepada Tirto, Kamis (13/9/2018).
Bahkan, Misbakhun membenarkan dugaan dana Century mengalir ke Cikeas dan Demokrat. "Memang sejak awal dugaan demikian dan ada hasil audit BPK-nya," jelasnya.
Maruarar menyatakan sama dengan Misbakhun, bahwa hasil penyelidikan Pansus dan audit BPK sebagian termuat dalam laporan itu.
"Jadi itu harus dituntaskan secara hukum karena domainnya sekarang domain hukum. Hukum itu tak boleh diintervensi cuma kita boleh mengingatkan mengapa prosesnya mandek," kata Maruarar saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/9/2018).
"Menurut saya kasus di Indonesia mau kasus apapun namanya kasus dituntaskan. Enggak boleh dipilih-pilih," imbuhnya.
Hanya saja, saat disinggung soal peran Sri Mulyani yang hilang dalam laporan Berthelsen, Misbakhun dan Maruarar tak mau berkomentar gamblang. Misbakhun hanya bilang, "Lha saya kan bukan penulisnya. Pertanyaan tersebut lebih tepat ditujukan kepada penulis artikel nya."
Sikap Misbakhun itu berbeda dengan pernyataannya yang dulu kerap menyebut Sri Mulyani sebagai salah satu dalang kasus Century dengan terbukti mengirim tiga surat sangat rahasia kepada SBY. Ia pun sempat mendesak KPK memenjarakan Sri Mulyani dan SBY.
Sementara, Maruarar bilang, "nanti saya pelajari, saya harus hati-hati karena saya inisiator dari pembentukan angket Century, saya inisiator ya."
Berbeda dengan Misbakhun dan Maruarar, mantan Anggota Pansus Century lainnya, Ahmad Muzani menilai laporan Berthelsen semestinya memasukkan nama Sri Mulyani. Sebab, menurutnya, hasil penyelidikan pansus memang menduga yang bersangkutan sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab di kasus Century.
Muzani pun menduga laporan tersebut hanya manuver politik kelompok tertentu untuk menyudutkan SBY dan Demokrat.
"Ya ini memang tahun politik. Semua bisa ada. Semua bisa muncul. Semua yang diduga-duga bisa hilang," kata Muzani, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).
Tirto juga sempat mengonfirmasi laporan Berthelsen kepada Sri Mulyani saat usai mengikuti rapat di DPR, Kamis (13/9/2018). Namun, ia tak bersedia berkomentar apapun atas hal ini.
Manuver Politik Jegal Demokrat di Pemilu 2019?
Direktur Populi Centre, Usep S Ahyar menilai munculnya laporan Berthelsen menjelang Pemilu 2019 dan hilangnya nama Sri Mulyani di dalamnya, bisa dibaca sebagai sebuah manuver politik untuk menyudutkan Demokrat.
"Saya tidak tahu seberapa kebenaran berita itu [laporan Berthelsen], tapi kalau memang yang disudutkan hanya orang-orang di lingkaran SBY dan Demokrat saat ini, ya bisa jadi memang manuver politik," kata Usep kepada Tirto.
Manuver politik dengan menggunakan berita media asing untuk menyudutkan tokoh politik tertentu menjelang pemilu, menurut Usep, sebetulnya bukan hal baru. Ia mencontohkan pada Pemilu 2014 banyak media asing ramai-ramai menulis soal kasus HAM Prabowo yang kemudian ramai-ramai pula diamplifikasi media lokal.
"Nah, ini kan kasus korupsi yang diungkap. Demokrat punya beban berat dalam kasus ini dan pernah anjlok suaranya gara-gara ini. Mungkin harapannya bisa terulang Demokrat anjlok," kata Usep.
Namun, Usep menilai, laporan Berthelsen tak akan bisa signifikan menggerus suara Demokrat, seperti halnya saat awal kasus Century dibuka ke publik. Hal ini, kata dia, lantaran partai pimpinan SBY ini sudah tak lagi menjadi partai penguasa dan tak menjadi sorotan utama publik.
"Kalau dulu semua berkepentingan ya. Semua partai seperti bersatu menyudutkan Demokrat. Jadi isunya saya pikir tak akan seheboh dulu," kata Usep.
Meskipun begitu, menurut Usep, Demokrat tetap perlu menyiapkan strategi untuk menangkal serangan-serangan lain yang mungkin terjadi setelah ini. "Akhir-akhir ini mereka kan seperti terus jadi pemberitaan miring. Mungkin mainnya harus lebih kalem ya," kata dia.
Laporan Berthelsen di Asia Sentinel pada Jumat pagi (14/9/2019) sekitar pukul 10.00 sempat tidak lagi bisa diakses. Akan tetapi, sekitar pukul 11.29 WIB, laman yang memuat laporan itu di Asia Sentinel sudah tersedia kembali.
https://tirto.id/laporan-asia-sentin...r-politik-cYR3
-------------------------------------
Tibeh ... mati siji, mati kabeh!
0
1.8K
20
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan