TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Suhu politik jelang Pilpres 2019 di Sumbar semakin panas menyusul telah beredarnya surat dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin dari sejumlah kepala daerah di Sumbar.

Surat dukungan itu beredar saat acara pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto di Aula Gubernuran Sumbar, Senin (17/9/2018) kemarin.

Terkait beredarnya surat dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar pun langsung bereaksi keras dan mendesak agar dalang penyebar surat dukungan itu diusut, sehingga diketahui siapa yang memerintahkan kepala daerah untuk menandatangani surat itu.

"Kalau itu pejabat negara, maka harus diproses. Pihak terkait, terutama penyelenggara pelantikan Wako dan Wawako Sawahlunto juga diperiksa. Kemudian, Gubernur Sumbar mestinya juga harus beraksi, karena surat dukungan itu beredar saat acara Pemerintahan," kata Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Desrio Putra kepada tribunpadang.com, Selasa (18/8/2018).

Menurutnya, surat dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf tersebut adalah salah satu bentuk intervensi terhadap kepala daerah atau penggiringan kepada semua kepala daerah untuk memihak salah satu bakal calon presiden.

Namun jika surat tersebut resmi, maka pihaknya meminta surat tersebut dipublikasikan ke publik.

"Kakau memang (surat dukungan) itu resmi, maka publikasikan di media cetak, agar seluruh masyarakat Sumbar mengetahuinya. Harus jelas-jelas kalau memang itu sikap resmi," ungkapnya.

Gerindra berkeyakinan tidak semua kepala daerah yang ikut meneken surat dukungan itu akan komit dengan isi oernyataan yang ada di surat tersebut.



“Walau ditandatangani oleh kepala daerah, tetapi tidak semua akan komit dengan isi pernyataan, dikarenakan sebagian dulunya diusung oleh partai koalisi pendukung prabowo - sandi (PKS, Gerindra, PAN, Demokrat). Bahkan, ada di antara mereka (kepala daerah) yang merupakan kader Gerindra,” ujar Desrio.

Desrio juga menilai surat pernyataan dukungan itu dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak bermaterai dan tidak memakai stempel.

“Itu surat biasa saja. Tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak bermaterai dan tidak ada stempel. Gerindra tidak yakin surat tersebut akan berpengaruh luas,” ucapnya.

Jika surat itu benar untuk mendukung Jokowi, lanjutnya, ia pun berkeyakinan bahwa surat dukungan itu tidak akan memiliki pengaruh, apalagi mayoritas masyarakat di Sumbar tetap cinta Prabowo.

Bahkan jika ditanya ke masing-masing kepala daerah, pasti di antara mereka ada yang mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak sungguh-sungguh.

“Mereka akan katakan bagaimana juga Jokowi Presiden kita sekarang, daerah kita sangat minim anggaran jadi harus pandai-pandai ke pusat agar diberikan anggaran pembangunan lebih. Jadi intinya, sebagian kepala daerah itu ada yang pragmatis juga,” papar Desrio.

Desrio malah menantang para kepala daerah untuk mendeklarasikan dukungan secara terbuka.

“Kalau mereka sungguh-sungguh dukung Jokowi, coba satu per satu adakan deklarasi dan pernyataan dukungan. Kita lihat saja apakah masyarakat di daerah akan mengikuti atau tidak. Besar kemungkinan mereka akan ditinggalkan pendukungnya,” tantangnya.(*)
http://pekanbaru.tribunnews.com/2018...ndra?page=all.


sumbar itu punya 12 kabupaten dan 7 kota, artinya sudah lebih setengah yg dukung jokowi.