JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta membahas anggaran pelatihan dan uji kompetensi pendamping kewirausahaan yang diajukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Serta Perdagangan DKI Jakarta.

Anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus kaget karena anggaran tersebut digunakan untuk sertifikasi pendamping OK OCE.

"Hari ini masyarakat tahu bahwa pendamping OK OCE sendiri diragukan karena enggak ada sertifikatnya. Seharusnya orang yang diambil adalah yang memenuhi kriterianya," ujar Bestari dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/9/2018).

Bestari pun menilai pendamping OK OCE tidak kompeten. "Kalau parameternya sertifikasi, Bapak mengatakan pendamping sekarang ini kompeten atau apa?" kata Bestari.

Kagetnya Bestari bermula dari pemaparan Kepala Dinas KUKM Irwandi soal anggaran yang diajukan sebesar Rp 3,9 miliar untuk pelatihan dan uji kompetensi pendamping kewirausahaan.

Ada 200 pendamping OK OCE yang selama ini sudah mendampingi pelatihan peserta OK OCE. Namun, ternyata mereka belum memiliki sertifikat profesi.

Meski demikian, Irwandi memastikan, orang-orang yang menjadi pendamping ini kompeten dan memiliki latar belakang kewirausahaan.

Irwandi mengatakan, rekrutmen 200 pendamping itu dulunya tidak disertakan syarat sertifikat profesi.

"Karena kalau kita syaratkan sertifikasi itu, belum ada yang (mau) melamar, Pak," kata Irwandi.

Ke depan, Pemprov DKI ingin 200 pendamping ini bisa disertifikasi. Dengan demikian, 1.000 pendamping yang rencananya direkrut pada tahun 2019 bisa disertifikasi juga.

"Buat ke depan, kami memang ingin agar mereka punya kemampuan bagaimana mentoring sebagai pengusaha, ini harus sertifikasi agar kualitas pendamping naik," kata Irwandi.