ILUSTRASI – Kapal tenggelam/karam. (Ist)


NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kapal laut banyak tenggelam di era kepemimpinan Joko Widodo yang gembar-gembor tentang poros maritim dunia. Ini dinilai sebagai sebuah kegagalan yang tak dapat disembunyikan.
“Banyaknya kapal tenggelam di laut menjadi kegagalan bagi program pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia sudah seharusnya Ombudsman memanggil Menteri Perhubungan, Budi Karya untuk diperiksa dan diinvestigasi terkait dugaan pelanggaran administrasi,” kata koordinator Alaska, Adri Zulpianto, Jakarta, Kamis (13/9/2018).

BACA JUGA:
Jokowi Diprediksi Bisa Terjegal oleh 2 Isu ini di Pilpres 2019

Isu 2019 Ganti Presiden dan TKA Sukses Gerus Elektabilitas Jokowi
Nelayan dan Petani Lobster Warnai Gerakan #2019GantiPresiden
Padati Monas, Ini Pesan Untuk Massa Relawan #2019GantiPresiden
Membungkam Demokrasi, Menggali Liang Lahat Kuburan Sendiri
Gerindra Yakin 2019 Pasti Ganti Presiden

Tercatat ada delapan kapal tenggelam sejak Juni 2018 hingga September 2018. Termasuk di antaranya kapal nelayan dan kapal perang milik TNI AL.
“Angka ini menjadi bukti bahwa Kemenhub gagal kelola lalu lintas perhubungan laut dan pengawasan keamanan penumpang, sehingga kapal tenggelam banyak menelan korban dan mencoreng nama baik kelautan Indonesia sebagai poros kemaritiman dunia,” katanya.

BACA JUGA:
Lagu #2019GantiPresiden Enak Didengar!
Rizal Ramli Sebut Penghadangan Deklarasi #2019GantiPresiden Kampanye Jokowi Paling Buruk
Soal Gerakan #2019GantiPresiden, Peluang Terbuka untuk Polisi Bersikap Adil dan Netral
Kampanye #2019GantiPresiden Lebih Populer Dibandingkan Pamor Jokowi
Pasca Pilkada Serentak 2018, Kampanye #2019GantiPresiden Kian Digandrungi
Gara-gara #2019GantiPresiden, Jokowi Terancam Tak Berlanjut Dua Periode

Alaska merupakan sebuah aliansi lembaga analisis kebijakan dan anggaran. Mereka menilai lemahnya pengawasan Kementerian Perhubungan terhadap kapal yang layak untuk melaju di atas laut menjadi faktor utama kegagalan Kemenhub menaungi lalu lintas laut.
“Tercatat ada 8 kecelakaan kapal laut hingga September 2018, besar di antaranya diakibatkan oleh kegagalan mesin kapal dan lengahnya Kemnehub dalam menangani jumlah penumpang kapal dan kelayakan mesin kapal, terakhir yang paling fenomenal adalah tenggelamnya KM Sinar Bangun,” kata Alaska.

Baca juga: 

Dolar Tembus Rp 15.000 di Masa Jokowi, Janji Kampanye yang Tak Terpenuhi

Nilai Tukar Rupiah Diprediksi Bakal Terus Merosot

Ekonom: Rupiah Akan Terus Melemah
Rakyat Makin Sengsara, Bangsa Tergadai

Kapal KM Sinar Bangun yang melaut pada 18 Juni lalu tercatat hanya berkapasitas untuk 40 orang penumpang. Namun pada saat kejadian tenggelamnya kapal tersebut, kapal KM Sinar Bangun berisikan 211 penumpang, dan ada sebanyak 183 orang hilang di Danau Toba tanpa penanganan yang serius dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan.
“Contoh dari tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun tersebut karena lebihnya kapasitas penumpang dan lemahnya pengawasan terhadap kelayakan mesin, hal ini bisa dikatakan mutlak sebagai kesalahan kemenhub dalam mengawasi jumlah kapasitas kapal di dermaga,” jelas Alaska lagi.

Baca juga: 

OIAA Indonesia: Penolakan dan Intimidasi Terhadap Ustadz Somad Tidak Berdasar
Fahri Hamzah: Ustadz Abdul Somad adalah Jangkar NKRI

Menurut Alaska, penanganan atas para korban kecelakaan dil aut begitu berbeda dengan penanganan para elit yang datang bertamu ke Kementerian Perhubungan. Fasilitas yang disediakan di gedung Kementerian Perhubungan yang terletak di Jl Merdeka Barat tersebut sangat aman dan nyaman bagi para elit dan pekerja di sana, fasilitas keamanan yang ketat pun tidak luput dari pintu masuk gedung hingga masuk ke ruangan dalam gedung salah satu kementerian yang bernilai strategis itu.

Baca juga: 

Sudah 608 UMK Naungan OK OCE Dapat Izin di PTSP DKI Jakarta
Kadin Jakpus Gelar Sosialisasi OK Oce di Tiap Kelurahan

“Seharusnya, fasilitas keamanan yang disuguhkan di balik gedung Kementerian Perhubungantersebut dapat juga dijalankan dalam pengawasan keamanan untuk kapal-kapal pengangkut penumpang, di mana sebagian besar penumpang merupakan warga Indonesia, dan tidak jarang merupakan para turis yang sedang datang ke Indonesia,” papar aliansi ini.
Persamaan penanganan kemananan ini ditujukan agar cita poros maritim dunia dapat terlaksana, dan citra kelautan Indonesia menjadi baik di mata dunia. Tapi karena buruknya pengelolaan Kemenhub atas lalu lintas laut, cita itu pudar serta menjadi gagal dan buruk.

Baca juga: 

Mencermati Runtuhnya Pax Americana 

Bagaimana Kalau Imperium Amerika Runtuh?

Kata Pakar: Bisnis Minyak Memiliki Dimensi Pertahanan Keamanan

“Maka dari itu, dengan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi di setiap dermaga, sudah seharusnya Ombudsman untuk memanggil, memeriksa dan menginvestigasi dugaan pelanggaran administrasi di dalam pelayanan dermaga yang dilakukan oleh Budi Karya selaku menteri di Kementerian Perhubungan,” kata mereka

BACA JUGA
Sri Lanka Target 1 Miliar dari Proyek yang Didanai China di Colombo Port City 
Sekelumit Tentang Republik Niger yang Kaya Uranium