BERITAKINI.CO, Kutacane | Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2018 ini dilaporkan tidak menganggarkan dana untuk sejumlah kegiatan penegakan syariat Islam.

Selain tidak menganggarkan dana eksekusi cambuk, Pemkab Aceh Tenggara juga menghapus dana operasional razia untuk polisi syariah pada tahun 2018.

Kasatpol PP dan WH Agara Zulfahmy, membenarkan tidak adanya anggaran razia bagi petugas Satpol PP dan WH atau polisi syariat di wilayah itu.

“Ya, dana razia rutin juga tak ada tahun ini. Tetapi sebaiknya tak usah dipublikasikan dulu," kata Fahmy, dikonfirmasi BERITAKINI.CO, Kamis (6/9/2018).

Menyikapi hal itu, anggota Komisi A DPRK Agara Ir. Budimansyah, mengaku prihatin. Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati Agara yang ingin mewujudkan masyarakat Aceh Tenggara yang religius.

“Kita minta Bupati Raidin untuk segera menyelesaikan polemik tak adanya dana eksekusi cambuk dan operasional razia di Satpol PP & WH,” kataBudimansyah.

Komisi A, kata dia, akan mengupayakan anggaran tersebut masuk APBK-perubahan 2018.

"Kita akan upayakan, sebab berkaitan dengan penegakkan syariat Islam di Aceh Tenggara," ungkapnya.

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenap (STAISES) Kutacane Dr (can) Sufian Husni Salam M Ed, juga meminta Bupati Agara untuk mengakomodir dana penegakan syariat Islam.

“Ketiadaan dana eksekusi cambuk di Aceh Tenggara harus segera dituntaskan oeh pihak eksekutif dan legislatif. Jangan sampai hal yang sifatnya urgent dengan dana tak seberapa itu malah membuat malu Aceh Tenggara,” kata Sufian. | JUPRI

Sumber

Harus diusut tuntas