Jakarta - Partai Demokrat (PD) memberi dispensasi kepada kader-kadernya di Papua untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Rencananya sejumlah DPD dari wilayah lain juga mengikuti hal serupa. Pengamat Politik Rico Marbun menilai hal itu merupakan strategi untuk memaksimalkan keuntungan partai.

"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Demokrat ini adalah memaksimalkan keuntungan untuk partainya sendiri," ujar Rico saat dihubungi detikcom, Senin (10/9/2018).

Sebagai partai, menurut Rico, pasti PD ingin mendapatkan keuntungan dalam Pilpres 2019. Mengingat, kadernya gagal maju sebagai capres ataupun cawapres.

"Tapi ternyata kan kemarin mereka ditinggal ya. Ditinggal Prabowo. Jadi menurut saya siasat jalan tengah atau jalan dua kaki ini biasa dimainkan oleh Demokrat dan SBY," katanya.

Rico mengatakan, dengan bermain dua kaki, maka PD akan tetap memiliki jalur di dua kandidat, baik Jokowi maupun Prabowo. Dengan demikian, siapapun yang menang nantinya, PD akan tetap memiliki daya tawar.

"Kalau pun misalnya Prabowo menang, secara riil sementara ini kan PD mendukung Prabowo, tapi kalaupun Jokowi menang daya tawar PD di Jokowi juga tidak melemah. Karena mereka tidak melarang secara sempurna kadernya untuk mendukung Jokowi. Misalnya Pakdhe Karwo, kemudian sekarang di Papua, nah nanti belum tahu di daerah mana lagi. Itu artinya, sebenarnya PD ini memastikan mendapat keuntungan siapapun yang menang nanti," tutur Rico.

Selain itu, dengan bermain dua kaki, kata Rico, keberlangsungan trah Yudhoyono, khususnya Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam dunia politik juga tetap terjaga. Siapapun yang menjadi presiden, AHY akan tetap mendapat tempat dalam pemerintahan.

"Jadi kalaupun Prabowo menang, jelas AHY mendapat tempat. Tapi kalaupun Jokowi menang, AHY juga tidak akan kehilangan tempat karena PD bisa mengatakan dia dulu juga membiarkan atau ada andilnya dalam pemenangan. Itulah kemudian AHY bisa masuk menjadi menteri Jokowi atau Prabowo menang, siapapun di antara keduanya," ujarnya.

Rico mengatakan,jika hal itu tidak dilakukan, maka nama AHY di dunia perpolitikan Indonesia akan tenggelam. Sebab, putra sulung Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu berpotensi tak akan memiliki posisi politik selama lima tahun ke depan.

"Kalau itu nggak dilakukan, saya nggak tahu AHY nanti akan punya posisi politik seperti apa, dia vakum nanti selama 5 tahun. Maju menjadi caleg nggak, kemudian bertarung di Pilkada, mana pilkada yang lebih tinggi dari DKI? Kemudian masuk menjadi capres-cawapres masih harus tunggu lima tahun lagi. Nah selama lima tahun itu gima acara dia mengasah kemampuan politiknya, ya pasti dia harus masuk dalam kabinet, kalau dia mau dapat posisi lebih tinggi dari adiknya, Ibas," tutur Rico.

"Jadi ini cara PD mengamankan posisi AHY di dalam kabinet siapapun yang menang nanti," sambungnya.

Partai Demokrat (PD) berencana memberi dispensasi kepada DPD PD Papua dan kadernya, yang juga Gubernur Papua Lukas Enembe, untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Padahal PD merupakan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Selain DPD Papua, empat wilayah lain seperti NTT, Sulut, Papua Barat, dan Bali juga berpotensi diberikan dispensasi. Sementara untuk kader PD, tak hanya Lukas, sejumlah eks Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar pun mendukung Jokowi-Ma'ruf. Malahan Deddy jadi salah satu juru bicara di Tim Kampanye.

Kendati akan mengizinkan kadernya dan DPD-nya di sejumlah wilayah mendukung Jokowi-Ma'ruf, namun PD telah menepis anggapan pihaknya bermain dua kaki. PD juga menegaskan bahwa pihaknya tak mengkhianati Prabowo-Sandi.