Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia memutuskan untuk menaikkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap impor laptop dari sebelumnya 7,5% menjadi 10%.

Hal itu tertuang dalam draft Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan dirilis oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Adapun PMK tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. 


Kebijakan menaikkan PPh 22 terhadap laptop ini tidak lain merupakan upaya pemerintah menahan atau menghambat laju impor guna menekan defisit neraca perdagangan. 

Seperti diketahui, tingginya defisit neraca perdagangan membuat lebar jurang defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) sehingga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. 

Selama Semester I-2018, defisit transaksi berjalan telah mencapai US$ 13,7 miliar dan hingga akhir tahun diperkirakan dapat mencapai US$ 25 miliar. Sementara itu, ekspor barang senilai US$ 88,2 miliar namun impor lebih tinggi yakni US$ 85,6 miliar.

Mengapa PPh 22 terhadap laptop ini pantas dinaikkan?

Saat konferensi pers pada Rabu (5/9/2018), Sri Mulyani mengatakan kelompok barang konsumsi impor yang PPh Pasal 22 dinaikkan hingga 10% adalah barang langsung dikonsumsi konsumen. "Produk akhir yang langsung dikonsumsi masyarakat kita naikkan jadi 10%," katanya. 

Di samping itu, impor laptop juga deras masuk ke Indonesia sejak awal tahun ini hingga pada Semester I-2018 naik cukup signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor laptop periode Januari-Juni 2018 tercatat mencapai US$ 550,15 juta (Rp 8,19 triliun) atau naik 27,7% dibandingkan dengan Januari-Juni 2017 US$ 430,74 juta.

Kenaikan PPh 22 hingga 10% ini secara tidak langsung akan memaksa harga laptop semakin mahal di Indonesia, sehingga diharapkan minat membeli masyarakat akan turun dan impor dapat ditekan.