JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sudah ada target dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memecat para Pegawai Negeri Sipil (PNS). BKN menargetkan untuk menyelesaikan masalah PNS koruptor yang masih aktif, hingga akhir tahun ini.

"Target BKN kan akhir tahun selesai. Saya tadi sudah ketemu Menteri PAN-RB secara singkat akan ada rakor membahas ini, yang mana ini sudah menjadi atensi menteri PAN-RB, BKN, dan KPK‎," kata Tjahjo usai silaturahmi dengan pimpinan KPK bersama para Gubernur terpilih di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).

Tjahjo sendiri mengaku kaget dan baru mengetahui ada banyak PNS koruptor yang masih aktif di sejumlah daerah. Tjahjo baru tahu informasi adanya 2000 lebih PNS koruptor yang masih aktif kemarin saat bertemu dengan BKN dan KPK.

"Justru saya kemarin baru tahu lho itu. Iya ada 2000 lebih (PNS koruptor yang masih aktif)," jelasnya.


Dari data BKN yang diperoleh KPK, ada 14 daerah yang mencetak banyak PNS korupsi. 14 daerah tersebut yakni, Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Banda Aceh‎, dan Manokwari.

Dari 14 daerah tersebut, total ada 2.357 PNS yang terlibat korupsi dan masih aktif.‎ Sedangkan PNS yang telah dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat ada 317 dan 1.424 yang telah diblokir.

BKN sendiri mengungkapkan ada 2.674 PNS yang kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau terbukti melakukan korupsi. Namun, dari 2.674 PNS yang terbukti korupsi, baru sekira 317 PNS yang dipecat. Sementara sisanya, 2.357 PNS masih aktif bekerja.

"Dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan," kata Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat menggelar konpers bersama KPK, Selasa, 4 September 2018.

Bima mengatakan pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbarui data PNS yang terlibat korupsi dan perkaranya telah inkracht.

sikat koruptor

Gubernur Jateng dan Sulsel segera pecat PNS terpidana korupsi