Pemerintah memutuskan akan menunda sejumlah proyek infrastruktur untuk menekan nilai tukar dolar terhadap Rupiah. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan berapa lama penundaan proyek infrastruktur tersebut.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu juga belum dapat memaparkan proyek apa saja yang terdampak penundaan akibat pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut. Namun, Darmin memastikan penundaan proyek infrastruktur tersebut untuk menekan kegiatan impor komponen.

"Sudah ada list-nya, kita belum putuskan persisnya (proyek) mana yang ditunda dan tetapnya berapa lama. List-nya agak‎ banyak, dalam dua-tiga hari ke depan (diputuskan soal penundaan proyek)," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Darmin memaparkan upaya mendorong ekspor hingga penundaan proyek infrastruktur yang banyak menggunakan komponen impor, diharapkan mampu memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini defisit 3%.

‎"Nanti kami harapkan ke arah 2,7 persen, tapi paling tidak kita ingin ini defisit turun," kata Darmin.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan bahwa pemerintah akan menekan kegiatan impor dengan meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas. Namun, pengumuman 900 komoditas itu baru akan diumumkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) besok, Rabu 5 September 2018.

"Nanti diumumkan PMK-nya beso sore atau Kamis, akan segera kita umumkan PMK-nya," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya pemerintah telah mengenakan PPh impor terhadap 900 komoditas, yang tertuang dalam‎ PMK 34 Tahun 2017 dengan rentang tarif antara 2,5% hingga 10%.

https://economy.okezone.com/read/201...-infrastruktur



Menko Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan lonjakan utang pemeintah yang pada posisi akhir mencapai Rp4.034,8 triliun digunakan untuk kegiatan produktif.

Darmin mengatakan nilai utang yang besar tersebut tak serta-merta digunakan untuk hal-hal sifatnya tak jelas. Dia bilang, utang tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang selema ini tak bisa didana dari anggaran negara.

"Persoalan itu tentang pilihan bukan karena terpaksa, bisa saja utang dikurangi tapi pembangunan infrastukturnya dikurangi, mau pilih yang mana?," ujar Darmin Nasution di Gedung Kemenko, Jakarta, Selasa 20 Maret 2018.

Ia mengatakan posisi utang saat ini masih dibatas kewajaran jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Rasio utang saat ini masih berada pada level 29 persen dari produk domestik bruto (PDB), atau berada jauh di bawah batas yang diatur dalam UU Keuangan negara yakni 60 persen dari PDB.

"Rasio utang kita terhadap PDBnya masih rendah dibadingn negara lain, jadi itu hanya dikembangkn isu politik sebetulnya," tutur dia.

Lebih jauh, mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan pembangunam infratukstur memakan waktu yang tidak sedikit, bukan setahun hingga dua tahun. Seringkali yang menjadi persoalan yakni utangnya telah digunakan namun hasil dari pembangunan belum dapat dirasakan masyarakat.

Oleh sebab itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan perekembangan infratusktur strategis agar jelas berapa proyek yang sudah selesai, berapa yang sedang dibangun dan juga yang belum berprogres.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah pusat hingga 28 Februari 2018 mencapai Rp4.034,8 triliun.

Berdasarkan data Kemenkeu yang dikutip Medcom.id, Kamis, 15 Maret 2018, angka tersebut mengalami peningkatan dibanding posisi outstanding pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp3.958,6 triliun.

Artinya ada kenaikan sekitar Rpp76,2 persen di bulan Februari. Apabila dibandingkan dengan Februari tahun lalu yang sebesar Rp3.556,1 triliun, berarti ada kenaikan sekitar Rp478,7 dalam waktu satu tahun.

http://ekonomi.metrotvnews.com/makro...-infrastruktur

INFRASTRUKTUR KEBANYAKAN DARI HASIL HUTANG

DOLLAR MELAMBUNG, RUPIAH TERPURUK

PROYEK TERANCAM MANGKRAK