Jakarta, CNN Indonesia -- Palestina marah atas keputusan AS menghentikan seluruh pendanaan bagi UNRWA, badan PBB yang membantu jutaan pengungsi Palestina dan memandang langkah ini sebagai perubahan kebijakan baru yang bertujuan menghalangi perjuangan mereka.

Washington, yang hingga tahun lalu merupakan pendonor terbesar UNRWA, mengumumkan tidak akan lagi menyumbang "kegiatan yang cacat sejak lahir".

Langkah pemerintahan Presiden Donald Trump ini digambarkan sebagai "kejam dan tidak bertanggung jawab" oleh pejaba senior Palestina Hanan Ashrawi.

"Pengungsi Palestina adalah korban yang kehilangan rumah, pekerjaan dan keamanan akibat pembentukan negara Israel," ujarnya, Sabtu (1/9).

Amerika Serikat mendukung tuduhan Israel bahwa UNRWA membuat konflik Timur Tengah abadi dengan mempertahankan ide bahwa sebagian besar warga Palestina adalah pengungsi yang memiliki hak kembali ke rumah mereka yang kini menjadi Israel.

Tetapi bagi Palestina, hak ratusan ribu orang yang mengungsi atau diusir ketika terjadi perang 1948 setelah negara Israel didirikan merupakan inti perjuangan mereka.

Ketua juru runding Palestina Saeb Erekat mengatakan pemerintah AS menafikan perundingan damai di masa depan dengan "mendahului dan menyimpulkan masalah-masalah yang seharusnya dibicarakan" dalam perundingan status permanen.

"Elemen-elemen Palestina dan Israel yang ingin menciptakan perdamaian secara damai berdasarkan solusi dua negara kini dihancurkan," ujarnya kepada AFP.

Masa Depan Anak-Anak Hancur

Israel sendiri menyambut baik langkah Amerika Serikat ini.

"Mengkonsolidasikan status pengungsi Palestina adalah salah satu masalah yang membuat konflik ini tidak selesai," ujar seorang pejabat kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Presiden Donald Trump sebelumnya membuat marah warga Palestina ketika Desember lalu dia mengakui kota Yerusalem yang diperebutkan sebagai ibu kota Israel dan menghentikan dana bantuan bilateral untuk Gaza dan Tepi Barat berjumlah lebih dari US$200 juta.

Kebijakan baru AS terkait Yerusalem ini mengubah kebijakan pemerintah negara itu selama beberapa dekade dan menyebabkan kepemimpinan Palestina menutup hubungan dengan Gedung Putih.

Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina mengatakan keputusan terbaru Washington ini "memicu terorisme" dan pelanggaran atas resolusi PBB.

Dia mengatakan Presiden Mahmud Abbas sedang mempertimbangkan untuk meminta PBB mempertanyakan keputusan AS itu.

UNRWA, dibentuk pada 1949, sebelumnya mengalami krisis keuangan setelah Trump mengumumkan pembekuan bantuan berjumlah US$300 juta pada Januari lalu.



Badan yang membantu lebih dari lima juta pengungsi Palestina yang terdaftar mengatakan harus menutup jaringan sekolah dan layanan kesehatan yang dioperasikannya.

Mahmoud Mubarak, direktur komite penyelenggara 19 kamp pengungsi di Tepi barat yang mengampung sekitar 500 ribu warga Palestina, memperingatkan kemungkinan "balasan yang sangat serius".

Mubarak mengatakan anggota komite akan bertemu pada Selasa (4/9) untuk membicaraka opsi yang ada

Sementara itu, di Jalur Gaza dimana sebagian besar anak-anak Palestina belajar di sekolah UNRWA, Hisham Saqallah mengatakan langkah AS itu merupakan "pemerasan politik" yang akan meningkatkan ketegangan.

"Jika mereka menghentikan bantuan untuk sekolah, artinya mereka menghancurkan masa depan banyak pelajar sehingga mereka harus berhenti sekolah," ujarnya.

"Jika mereka menghentikan bantuan itu sama sekali, dampaknya akan besar pada anak-anak kami."

Dampak Mendalam

Juru Bicara UNRWA Chris Gunnes mengatakan badan itu akan mencoba menutup kekurangan dana sebesar US$217 juta.

"Jika tidak, sebagian warga yang paling terpinggirkan dan paling rentan di dunia ini akan menderita," ujarnya kepada AFP.

"Mereka akan semakin terpojok dan termaginalkan," katanya sambil memperingatkan akan konsekuensi yang "dramatis, luas, mendalam dan tidak terduga."

Yordania, satu dari dua negara Arab yang menandatangani kesepakatan damai dengan Israel, mengumumkan akan menyelenggarakan konferensi penggalangan dana di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York bulan depan.

Menteri luar negeri Yordania menyuarakan kekecewaan negara itu atas keputusan AS dengan mengatakan bahwa Amman telah berusaha meyakinkan Washington untuk terus mendanai UNRWA.


"Penolakan terhadap layanan badan itu dan upaya menghilangkan perannya yang dibuat berdasarkan mandat PBB akan menyebabkan konsekuensi berbahaya," kata Menlu Ayman Safadi, Sabtu (1/9).

"Menghentikan para pengungsi mendapatkan layanan badan ini akan memperburuk situasi sulit mereka dan menciptakan ketegangan yang berbahaya," tambahnya.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan pemerintahnya akan "meningkatkan dialog dengan PBB, negara tempat UNRWA beroperasi dan pemangku kepentingan internasional mengenai model dan pendekatan baru" dalam membantu warga Palestina.

Tetapi pengamat masalah Israel dan Palestina dari Dewan Eropa bidang Hubungan Internasional, Hugh Lovatt, mengatakan Washington tidak akan mendapat banyak dukungan atas model bantuan alternatif yang diusulkannya.

Dia mengatakan langkah ini adalah upaya "bersama untuk mencabut hak warga Palestina untuk kembali ke tanah mereka dari meja perundingan".

"Tetapi langkah AS ini salah arah, berbahaya dan tidak akan berhasil....Lebanon dan Yordania tidak akan menyetujuinya," kata Lovatt.

SUMUR