Anggota tim SAR mengelilingi Danau Toba saat mencari para penumpang KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba di Simalungun, Sumatra Utara, 20 Juni 2018. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta - Terkait tragedi Danau Toba, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap pelabuhan di Danau Toba ternyata tidak berjalan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan pelabuhan malah dikuasai para pemain pasar penyeberangan.

"Selama ini malah dikuasai pasar, preman yang mengatur tata cara pemuatan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, seperti dikutip dari Koran Tempo, Jumat, 23 Juni 2018.

Baca juga: Kemenhub Akui Pengawasan Penyeberangan di Danau Toba Tak MaksimalUntuk itu, Budi mengatakan Kemenhub bakal merombak sejumlah peraturan tata kelola angkutan penyeberangan. pengaturan ulang bertujuan memperketat pemenuhan aspek keselamatan oleh para operator kapal penyeberangan. Keselamatan penyeberangan menjadi sorotan menyusul musibah tenggelamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara, Senin lalu

Menurut Budi, peningkatan layanan dan pengawasan tak hanya berfokus di Toba, namun juga di wilayah Kalimantan, Sumatera Selatan, hingga Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. "Kami akan rapatkan internal mulai Senin pekan depan. Peraturan menteri dan sebagainya akan kami sederhanakan," kata Budi.

Simak pula: Tragedi Danau Toba, Pengusaha Transportasi: Aman Itu Tidak Murah

Sinar Bangun tenggelam dalam pelayaran dari Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, menuju Dermaga Tigaras, Kabupaten Simalungun. Bahtera berbobot 17 gross tonnage (GT) itu-Kementerian juga meralat informasi sebelumnya yang menyebut ukuran 35 GT-diduga mengangkut ratusan penumpang dari kapasitas maksimum 34 orang.

Selanjutnya Budi berujar akan terus mendorong kepala daerah untuk meningkatkan kesadaran akan keselamatan serta lebih memperhatikan alokasi anggaran pada Satuan Kerja Dinas Perhubungan di pelabuhan yang saat ini masih sangat minim. Sementara Kementerian Perhubungan akan membantu memberikan pelatihan keterampilan kepada personil daerah setempat, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.

Sebelumnya, Pelaksana harian Gubernur Sumatera Utara R. Sabrina meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperketat pengawasan standar angkutan penyeberangan khususnya angkutan air terkait tragedi Danau Toba. Ia juga mengimbau agar pengusaha transportasi air di sekitar Danau Toba lebih memperhatikan keselamatan penumpang dan kelaikan operasi armada transportasi air.

https://www.teras.id/news/pat-2/73683/tragedi-danau-toba-kemenhub-temukan-dermaga-dikuasai-preman
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari dulu putera sumut suka teriak kalau pendatang yang jadi preman, suka kambinghitamkan pendatang, padahal justru pendatang yang menggerakkan roda ekonomi alias kerja halal dan bayar pajak ke NKRI

Emang di danau toba ada pendatang ? ada asing aseng disana ?

Sudah kelihatan jelas sekali kalau premanisme memang bagian budaya bani taktak, masih mau disangkal, asal keras maka benar gitu maksudnya ?