JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) punya dua fungsi yaitu funsi komersial dan fungsi pembangunan daerah. Ia mengatakan, usulan penyertaan modal daerah (PMD), sebesar sekitar Rp 11 triliun,  kepada delapan BUMD dalam APBD-Perubahan DKI Jakarta 2018 merupakan bagian dari fungsi pembangunan BUMD tersebut.

"Yang secara komersial memang tidak layak di situ menggunakan peran pemerintah," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (30/8/2018).

"Yang kegiatannya orientasinya pada pembangunan yang fungsinya memang fungsi yang biasa dilakukan pemerintah, di situ baru kemudian menggunakan dana dari APBD," tambah Anies.

Baca juga: Pemprov DKI Klaim PMD Hampir Rp 11 Triliun untuk 8 BUMD demi Penuhi Kebutuhan Warga

Pada APBD 2018, Pemprov DKI Jakarta memutuskan tidak memberikan PMD kepada BUMD. Alasannya supaya BUMD bisa mandiri dan kreatif mencari sumber pendanaan di luar APBD.

Namun pada APBD-Perubahan 2018, PMD hendak diberikan dengan besaran sekitar Rp 11 triliun untuk delapan BUMD. Anggota DPRD DKI pun mengecak sikap Pemerintah Provinsi DKI itu yang dinilai tidak konsiten.

beberapa BUMD sebenarnya mengajukan PMD untuk tujuan yang sama pada penetapan APBD 2018. Misalnya PD Dharma Jaya yang meminta PMD untuk program ketahanan pangan dan PT Food Station Tjipinang untuk perbaikan jalan di pasar induk.
PMD tersebut diajukan kembali pada rancangan anggaran perubahan ini meskipun pada penetapan APBD 2018 sudah ditolak. Terkait itu, Anies tidak menjelaskan secara detil.

"Nanti detailnya dilihat, tetapi arahnya ada 2 kegiatan. Kegiatan yang sifatnya komersial itu baru dorongannya lebih kepada investasi (bukan APBD)," kata dia.

https://megapolitan.kompas.com/read/...si-pembangunan