ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 DKI Jakarta diprediksi naik sebesar Rp6,1 triliun, yang awalnya senilai Rp77,1 triliun menjadi Rp83,2 triliun.

"Jadi, APBD Perubahan akan ada penaikan Rp6,1 triliun," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Dalam paparannya di hadapan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta tersebut, Saefullah menjelaskan penaikan anggaran di APBD Perubahan itu lantaran terjadinya penambahan belanja daerah, dari yang sebelumnya Rp71.169.642.231.898 menjadi Rp71.513.208.260.213.

Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga mengalami penaikan. Pada penetapan APBD 2018, anggaran tersebut Rp5.947.723.000.000, kini menjadi Rp11.749.030.590.164.

Sementara itu, pendapatan daerah mengalami penurunan dari Rp66.029.983.254.737 menjadi Rp65.809.931.772.844. Sementara itu, penerimaan pembiayaan naik yang semula Rp11.087.381.977.161 jadi Rp17.452.307.127.533.

Penyebab membengkaknya belanja daerah hingga Rp6,1 triliun itu salah satunya ialah rencana penyuntikan modal kerja buat BUMD lewat penyertaan modal daerah (PMD).

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Bestari Barus langsung mengkritisi pengajuan PMD tersebut. Dia bahkan mempertanyakan sikap inkonsistensi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang berencana memasukkan PMD pada APBD-P 2018.

"Kemarin Anies-Sandi ketat sekali dengan PMD, meniadakan PMD dengan alasan supaya BUMD bisa mandiri. Kenapa sekarang dikeluarkan lagi? Tiba-tiba ludah yang dikeluarkan dijilat kembali," kata Bestari dalam rapat tersebut.

BUMD yang mengajukan PMD pada APBD-P 2018 ialah PT Mass Rapid Transit, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Pembangunan Sarana Jaya, PDAM Jaya, dan PD Pasar Jaya. Total PMD yang diajukan tidak main-main, mencapai Rp10,997 triliun.

Bestari menilai Anies tak tegas dengan keputusannya sendiri. "Kalau bilang mandiri, ya, mandiri saja ke pihak ketiga," ungkapnya.


http://m.mediaindonesia.com/read/det...dki-membengkak