Jakarta, Lensawarga.com – Debat antara Sri Mulyani vs Zulkifli Hasan kian memanas. Hal ini berawal dari pembacaan pidato kenegaraan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang akhirnya berujung pada perdebatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal data utang pemerintah.


Zulkifli Hasan dan Sri Mulyani

Zulkifli awalnya menyebutkan bahwa beban utang pokok pemerintah sekitar Rp 400 triliun dan menganggap hal itu di luar batas kewajaran. Sebab, besaran angka tersebut harus dicicil oleh pemerintah.

Kemudian, Sri Mulyani pun langsung merespon pernyataan tersebut dengan membeberkan data beban utang pemerintah untuk menjawab celotehan Zulkifli Hasan.

Melalui akun Facebook-nya, Sri Mulyani menyebut pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang terakhir per Desember 2017. Dari jumlah tersebut, 44% adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (sebelum Era Presiden Jokowi).

Sementara itu, 31,5% pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu.

Baca Juga : Resmi Jadi Tersangka KPK, Ini Kata Idrus Marham

Beberapa hari kemudian, Zulkifli membeberkan data beban utang yang dimilikinya. Dimana data yang dimilikinya berbasiskan Nota Keuangan 2018. Dia tidak menemukan pos pembayaran pokok utang dengan nilai Rp 396 triliun sebagaimana yang dimaksud Sri Mulyani.

Lalu, dia menemukan pos pembayaran bunga utang sebesar Rp 238 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp 399 triliun (mendekati Rp 400 triliun).

Dengan begitu, total beban utang pemerintah versi Zulkifli Hasan totalnya Rp 634 triliun. Menurut Zulkifli, tidak mungkin kita membayar utang hanya pokoknya, tapi pasti juga membayar bunganya setiap tahun.

Sumber