TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melarang deklarasi #2019GantiPresiden di wilayah hukum mereka. "Hasil analisis dan penilaian kami, dari aspek Kamtibmas kegiatan itu lebih banyak mudaratnya, karena banyak resistensi, banyak yang menentang," kata Kapolda Kalimantan Barat Inspketur Jenderal Didi Haryono, Ahad, 26 Agustus 2018.


Baca: Hotel Dikepung Massa, Ahmad Dhani Batal Hadir #2019GantiPresiden

Rencananya, sejumlah organisasi bakal menggelar deklrasi #2019GantiPresiden di Eks Cafe Nineteen, Pontianak hari ini. Acara ini pun menuai penolakan dari elemen organisasi kemasyarakatan lainnya.

Didi mengatakan keputusan polisi melarang deklarasi tersebut karena murni alasan keamanan dan ketertiban masyarakat. "Kamtibmas di sini kondusif sekali dan saat ini masih bergelut dalam menangani kebakaran hutan dan lahan sehingga jangan lagi dibebankan dengan masalah lainnya," kata Didi.


Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengatakan sejauh ini belum mengetahui organisasi mana yang bakal menggelar deklarasi #2019GantiPresiden. Sebab, kelompok tersebut belum mengajukan izin. Makanya, ia menegaskan polisi tidak segan membubarkan kelompok masyarakat yang tetap nekat menggelar deklarasi.

Simak juga: Polisi Bisa Bubarkan #2019GantiPresiden Jika Sebabkan Konflik

Hari ini, gerakan #2019GantiPresiden dideklarasikan di beberapa tempat seperti Pekanbaru, Riau dan Surabaya, Jawa Timur. Namun, gesekan antara kubu pendukung dengan penolak gerakan tersebut cukup kuat. Di Pekanbaru, misalnya, penentang #2019GantiPresiden sampai menghadang aktivis gerakan tersebut, Neno Warisman, agar tidak bisa keluar dari bandara.

https://nasional.tempo.co/read/1120713/dianggap-banyak-mudarat-polisi-larang-2019gantipresiden/full?view=ok

Gerombolan maling memang lbh banyak mendatangkan mudarat

#2019kampretpunah