ICW : Idrus Mundur Dari Kabinet Agar Jokowi Tak Terbawa-Bawa
Jakarta - Idrus Marham mengundurkan diri dari jabatan menteri sosial karena ditetapkan tersangka kasus korupsi. ICW menilai pengunduran diri itu agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak dikaitkan dalam kasus korupsi yang menjerat Idrus Marham.
"Sikap ini sengaja agar Jokowi tidak terbawa-bawa menurut saya. Agar kemudian tidak dalam posisi menteri aktif yang ditetapkan tersangka," Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz kepada wartawan di Kantor Bawaslu DKI, Jalan Danau Agung Sunter, Jakarta, Jumat (24/8/2018).
Baca juga: Keduluan Idrus Marham, KPK Segera Jelaskan Perkembangan Kasus
Menurut Donal, Idrus Marham mengambil langkah politik yang cepat agar Jokowi tidak terkena tanggung jawab secara moral. Namun Idrus mempunyai tanggungjawab secara hukum.
"Ini langkah cepat dan langkah politik agar Presiden tidak terbawa pertanggungjawaban secara moral ya, secara hukum dia (Idrus) dong yang tanggung jawab dia yang melakukan. Tapi ini langkah presiden tidak terbawa secara moral," kata Donal.
"Jadi kasus ini cepat dilokalisir agar kemudian Presiden tidak terkena rembetan politik," imbuh dia.
Lebih lanjut, ia menyebutkan Idrus Marham menjadi tersangka kasus korupsi saat menjabat Menteri Sosial. Apalagi politikus Golkar Eni Maulani Saragih yang terkena OTT KPK dalam dugaan korupsi PLTU Riau-1 di rumah dinas Mensos.
"Dia (Idrus) kena (OTT KPK) waktu saat jabatan menteri di rumahnya kan. Tetap saja tanggungjawab moral ada pada Presiden," tutur dia.
Original Posted By karambol07►
"Dia (Idrus) kena (OTT KPK) waktu saat jabatan menteri di rumahnya kan. Tetap saja tanggungjawab moral ada pada Presiden," tutur dia.
segitu nafsunya kepengen presiden kena kasus korupsi ya
cari saja kasus presiden yg korupsi, kalau gak ketemu ya gak usah memaksakan bgono
Original Posted By jabrikmacho►sama kayak jaman beye, apa apa dikaitkan sama beye, yg korupsi kader demokrat di sangkutin sama beye, beda perlakuan kalau yg melakukan orang pdip
Beda. Sby kan empunya partai demokrat. Kl ada kadernya yg korupsi kemungkinan besar setor ke partai jg.
Semua laporan yang masuk akan kami proses dalam 1-7 hari kerja. Kami mencatat IP pelapor untuk alasan keamanan. Barang siapa memberikan laporan palsu akan dikenakan sanksi banned.
