Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) milik calon presiden Prabowo Subianto yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri dipersoalkan oleh kelompok masyarakat yang mengatasanamakan diri berasal dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).

Koordinator TPDI Petrus Saletinus mengatakan SKCK Prabowo itu patut diduga bersumber dari keterangan yang diduga palsu atau dipalsukan.

"SKCK Baintelkam Polri yang berisi pernyataan bahwa, Prabowo Subianto dinyatakan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun patut diduga bersumber dari keterangan yang diduga palsu atau dipalsukan," kata Petrus kepada wartawan usai menemui perwakilan Baintelkam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis (23/8).

Menurutnya, dugaan tersebut berdasarkan pada peristiwa atau keadaan yang telah diketahui secara umum bahwa Prabowo pernah diperiksa oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) karena diduga melakukan penculikan dan penghilangan kemerdekaan kara aktivis mahasiswa.

Dia menerangkan, dalam keputusan DKP Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP tertanggal 21 Agustus 1998 merekomendasikan Prabowo untuk diberhentikan dari Dinas Militer, karena terbukti melakukan pelanggaran hukum, etika dan disiplin yang merugikan kehormatan TNI, bangsa, dan negara.

"Terdapat fakta yang sudah menjadi notoire feiten itu tidak dijadikan referensi sebelum SKCK dikeluarkan," ucap dia.



Menurut Petrus, Baintelkam seharusnya memverifikasi dan mengklarifikasi informasi publik ikhwal Prabowo pernah diproses hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Puspom TNI dan DKP berikut keputusannya tersebut

Dia menyatakan, hal itu sangat penting karena Indonesia sedang dalam proses melahirkan pemimpin nasional, bukan memilih calon karyawan perusahaan.

"KPU (Komisi Pemilihan Umum), Puspom TNI, Polri, dan masyarakat harus bersama-sama melakukan klarifikasi dan konfirmasi semua hal terkait dengan SKCK milik Prabowo yang saat ini sudah berada di dalam berkas administrasi bakal calon presiden di KPU," tuturnya.

Baintelkam Polri menerbitkan SKCK milik Prabowo pada Selasa (24/7). Dalam surat bernomor SKCK/YANMAS/8721/VII/2018/BAINTELKAM tersebut dinyatakan dikeluarkan untuk keperluan persayaratan calon presiden (capres) Republik Indonesia.

SKCK itu pun telah ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri Komisaris Besar Gunawan.

Dalam SKCK itu pun dinyatakan bahwa pria kelahiran 17 Oktober 1951 tersebut tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...o-dipersoalkan

WOWO KORBAN JEBMEN BUATAN ORBA



FAKTANYA:



Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan, Prabowo kerap bertemu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pasca-kerusuhan Mei 1998. Saat itu, Aqil mengaku, bersama Muhaimin Iskandar dan Syaifullah Yusuf, sering menemani Prabowo berkunjung ke kediaman Gus Dur. "Sampai Gus Dur mengatakan, orang paling ikhlas untuk bangsa ini Prabowo. Artinya apa? Dia siap berkorban, siap dilengserkan dari Pangkostrad, siap dicabut dari kedudukannya, sebab kalau bukan dia siapa lagi tumbalnya. Beliau (Gus Dur) sadar, dia hanya tumbal dari jenderal-jenderal yang lain," kata Aqil sesaat sebelum menyambut kedatangan Prabowo di Pondok Pesantren Kempek di Palomamanan, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (27/6/2014) siang. Aqil mengatakan, setelah kerusuhan itu, dia ditunjuk sebagai tim pencari fakta bersama Marzuki Darusman, Bambang Widjojanto, Abdul Hakim Garuda Nusantara, dan Nur Syahbani. "Kesimpulannya, bahwa Pak Prabowo bukan dalang kerusuhan," ujar dia. Aqil membantah pernyataan mantan Panglima ABRI Wiranto yang menyebut Prabowo terlibat penculikan atas inisiatif sendiri. Menurut Aqil, apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Hanura itu tidaklah benar. "Itu beda dengan kesimpulan tim pencari fakta. Saya sebagai wakil tim pencari fakta kerusuhan Mei kesimpulannya Pak Prabowo tidak ikut campur sama sekali dengan kerusuhan," ucapnya.

https://nasional.kompas.com/read/201...o.Hanya.Tumbal



Mantan Wakil Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998, KH Said Aqil Siradj tak setuju persepsi bahwa Prabowo Subianto dalang peristiwa kerusuhan Mei 1998. Menurutnya, Prabowo hanya korban yang selalu dikaitkan dengan kerusuhan 1998.

"Saya waktu itu Wakil Ketua Tim Pencari Fakta kerusuhan Mei 1998 dan ketuanya Pak Marzuki Darusman. Kesimpulannya, Pak Prabowo bukan lah dalang kerusuhan," kata Kiai Said di pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (27/6/2014).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PBNU itu menambahkan, pernyataan mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto tentang kerusuhan 1998, terkait Prabowo, tidak sama dengan hasil dari investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta.

"(Pernyataan Wiranto, red) berbeda dengan kesimpulan tim pencari fakta. Kesimpulannya Pak Prabowo tidak ikut campur sama sekali," tuturnya.

Abdurrahman Wahid juga sempat melontarkan bahwa Prabowo orang paling ikhlas di negara saat itu. Ikhlas tersebut, kata Kiai Said, dalam arti siap berkorban dan siap dilengserkan dari Pangkostrad. "Sebab kalau bukan dia (Prabowo) siapa lagi tumbalnya," ujarnya.

http://www.tribunnews.com/pemilu-201...suhan-mei-1998

PANTES NASTAK BAYARAN SELALU BANGUN OPINI AGAR WOWO JADI BIANG PENCULIKAN