Lombok – Pemerintah bergerak cepat dalam menangani dampak kerusakan akibat gempa bumi Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah juga menargetkan pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak atau rekonstruksi Lombok dapat selesai paling lama enam bulan mulai pekan depan.

Hal ini ditegaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Lombok, NTB, Selasa (21/8). Ia pun meminta semua jajaran pemerintahan terkait untuk total percepatan penanganan. Ia menyampaikannya usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat.

“Minggu depan bisa dimulai. Enam bulan, seluruhnya harus selesai. Jadi setelah tanggap darurat, Presiden minta rehabilitasi. Saya katakan tadi, dari menangis ke berkeringat untuk membangun Lombok kembali,” kata Kalla.

Wapres menambahkan bahwa Pemerintah Pusat siap membantu masyarakat Lombok dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

“Gubernur, bupati akan dibantu oleh kementerian-kementerian dan BNPB sampai selesai, enam bulan harus selesai untuk rekonstruksi rumah. Untuk fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, masjid itu setahun,” jelasnya.

Kalla menjelaskan bahwa bantuan diberikan dalam bentuk uang rekonstruksi. Selain itu ada juga pendampingan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seperti pemberian petunjuk teknis membangun rumah tahan gempa.

Adapun pemberian dana rekonstruksi diserahkan sesuai dengan kerusakan rumah yang dialami masyarakat. Sesuai yang ditetapkan, untuk yang rusak berat mendapat Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

Soal penyediaan material konstruksi yang ditakutkan warga akan berharga mahal, bahan bangunan akan didatangkan dari Surabaya. Ini merupakan kerja sama antara pengusaha-pengusaha di NTB dan Surabaya di bawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) setempat.

“Kita akan minta pengusaha-pengusaha dan Kadin di sini untuk ikut bertanggung jawab, kerja sama dengan pengusaha industri di Surabaya; karena umumnya semen dan material lainnya itu datang dari Surabaya,” jelasnya.

Pengiriman Pasokan Bahan Bangunan untuk Rekonstruksi Lombok

Sementara soal pengiriman pasokan bahan bangunan tersebut akan difasilitasi oleh Pemerintah, baik melalui jalur darat maupun laut. Selanjutnya, material bangunan itu akan ditempatkan di depo-depo yang dibangun di setiap desa atau kecamatan di daerah terdampak gempa bumi.

“Misalnya semen, yang tiba-tiba perlu banyak itu akan didatangkan oleh para pengusaha untuk kemudian dibuatkan depo di masing-masing desa atau kecamatan,” terang JK.

Sebelumnya, Wapres Kalla mengimbau kepada masyarakat untuk membangun rumah sesuai dengan petunjuk dari Kementerian PUPR. Hal itu ia sampaikan ketika mengunjungi tenda pengungsi di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat.

“Nanti beli dari uang yang dikasih, tetapi cara membangunnya harus seperti petunjuk Kementerian PUPR, tidak boleh melanggar. Kalau melanggar, nanti kena gempa lagi, maka tidak akan ditanggung lagi,” ujarnya tegas.

Sumber