Jakarta - Kisruh soal utang antara ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih berlanjut.

Tudingan sesat sudah dilontarkan kedua belah pihak untuk pengelolaan utang ini.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa pidato saya di sidang tahunan MPR yang meminta pemerintah memperbaiki manajemen pengelolaan utang sebagai politis dan menyesatkan. Jadi siapa yang menyesatkan?," ujar Zulkifli dalam keterangan resminya, dikutip Kamis, (23/8/2018).

Padahal sebagai Ketua MPR, Zulkifli Hasan memiliki otoritas untuk memperingatkan pemerintah jika dinilai melanggar konstitusi.

Dia mensimulasikan jika pembayaran pokok utang yang disampaikan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 396 triliun benar, maka akan ditambahkan dengan pembayaran bunga utang sebesar Rp 238 triliun.

"Ini artinya total beban utang yang sebenarnya adalah Rp 634 triliun. Karena kita tidak mungkin membayar utang hanya pokoknya, tapi pasti juga membayar bunga setiap tahun," ujar dia.

Zulkifli menambahkan angka Rp 634 triliun itu setara dengan 5,71 kali lipat anggaran kesehatan yang sebesar Rp 111 triliun. Kemudian 10,56 kali lipat dana desa sebesar Rp 60 triliun.

Zulkifli Hasan juga menyoroti pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa utang yang ada sekarang adalah warisan dari utang dari pemerintahan terdahulu.

Zulkifli pun menyindir Sri Mulyani pernah jadi bagian pemerintahan terdahulu yakni periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

"Saya rasa ibu lupa bahwa ibu juga sempat menjadi bagian pemerintahan SBY," kata Zulkifli Hasan.

Baca juga: Luhut: Kalau Nggak Ngerti Jangan Ngomong

Terakhir, Zulkifli bilang bahwa dia sebagai Menteri Kehutanan periode 2014-2019 tak bisa membuat kebijakan soal utang. Tapi menurutnya Sri Mulyani sebagai Menkeu era SBY punya kewenangan untuk itu.

"Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan era Pak SBY dulu jelas punya kewenangan untuk menentukan berapa banyak kita berutang dan berapa bunganya. Kenapa sekarang malah menyalahkan masa lalu?" tanya Zulkifli.



https://finance.detik.com/moneter/d-...hkan-masa-lalu

Apa sih yg diributin zulpaok nih? selama 4 tahun kan berhasil bayar cicilan utang 1600T

Pada 2014 pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo sebesar Rp 237 triliun, pada 2015 sebesar Rp 226,26 triliun, 2016 sebesar Rp 322,55 triliun, 2017 sebesar Rp 350,22 triliun dan 2018 sebesar Rp 492,29 triliun. Total 1.600 triliun.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4177393/dalam-4-tahun-jokowi-bayar-cicilan-utang-hingga-rp-1600-t/2

Zul takut ga bisa bayar? ada cadangan devisa tersedia US$ 118,3 miliar (Rp 1.713,75 triliun) yg memang dikhususkan buat bayar utang, impor dan stabilkan rupiah
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/08/cadangan-devisa-bi-cukup-untuk-membiayai-69-bulan-impor

Yg dibold: melanggar konstitusi apa? justru ente yg ga ngerti UU padahal ketua mpr

KESEPAKATAN BERSAMA DPR & PEMERINTAH
Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa jumlah pinjaman pemerintah dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara sekarang posisi 29% dari Produk Domestik Bruto (PDB), udah panik si zulpaok.. malaysia terancam bangkrut karna sok2an ngutang sampai 60%PDB, begitu juga dgn turki,mozambik,haiti,republik afrika tengah,venezuela
http://palembang.tribunnews.com/2018/08/21/tak-hanya-malaysia-5-negara-ini-juga-dikabarkan-terancam-bangkut-pada-tahun-2018?page=all

tambahan
Ya sri mulyani pernah menkeu 2005-2010, kinerja bagus apalagi pas krismon 2009, menkeu sby selanjutnya bikin defisit & inflasi gila2an.

Chatib Basri (Menkeu SBY 2011-2014) Wariskan Beban Defisit kepada Jokowi

Chatib Basri juga mewariskan kepada pemerintah Jokowi suatu kondisi makro ekonomi triple deficit yaitu defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan defisit APBN. Neraca perdagangan tahun 2014 tercatat defisit USD 1,89 miliar. Transaksi berjalan sepanjang tahun 2014 tercatat defisit USD 26,33 miliar. APBN (perubahan) 2014 mencatat defisit Rp 227,3 triliun (2,36 persen PDB). Selama Chatib menjabat juga perekonomian justru mengalami perlambatan dari 5,6 persen (2013) menjadi 5 persen (2014).


http://ekbis.rmol.co/read/2018/02/20/327470/Bahaya-Chatib-Basri-Bahaya Chatib Basri