Presiden petahana RI Joko Widodo (Jokowi) memilih Rais Aam Pengurus Besar Nahdaltul Ulama (PBNU) yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin untuk mendampinginya dalam Pilpres 2019. Sementara Prabowo Subianto akan berdampingan dengan Sandiaga Uno yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha.

Dipilihnya Sandi dinilai partai pendukung dapat melengkapi Prabowo untuk menyelesaikan persoalan ekonomi. Bahkan, isu ekonomi ini akan dijadikan isu utama oleh kubu Prabowo dalam kampanyenya nanti. Isu ekonomi ini juga diangkat dengan mengacu pada kondisi saat ini dimana nilai tukar rupiah terus merosot dan tingginya harga sejumlah bahan pokok, sehingga daya beli masyarakat juga terus melemah.

"Masalah kita adalah masalah ekonomi, terutama. Masalah hukum tentu saja ada, masalah politik dan masalah sosial. Jadi bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang sekarang ini semakin hari semakin buruk di era pemerintahan Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (13/8).



Terkait hal itu, Pengamat kebijakan publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi menilai isu ekonomi memang isu yang tepat dimainkan kubu Prabowo guna melawan Jokowi tahun depan. Secara kebetulan, menurut Yogi, momentum itu menjadi tepat karena kondisi ekonomi saat ini yang tampak kurang begitu bagus. Dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di luar negeri pun diakui Yogi akan juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

"Isu yang akan diusung oleh Prabowo pun bagus, apalagi menyoroti soal ekonomi," kata Yogi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/8).

Prabowo Subianto memilih Sandiaga Uno diklaim untuk benahi kegagalan ekonomi rezim Jokowi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Yogi menilai untuk mematahkan serangan-serangan dari Kubu Prabowo nanti, maka Jokowi sedianya segera mengambil langkah-langkah strategis. Jokowi, kata Yogi, harus mendorong kementerian terkait merespons persoalan ini dengan cepat pada sisa waktu menuju Pilpres 2019.

"Pemerintah Jokowi harus bekerja keras agar menahan laju kenaikan harga, Kemendag dan kementerian lainnya harus disorot terkait masalah ini. Nawacita kan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat," kata Yogi.

Selama Jokowi memimpin pemerintahan, menurut Yogi, upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang termuat dalam Nawacita sudah terlihat. Pengembangan Infrastruktur menjadi hal yang paling menonjol demi mewujudkan cita-cita Nawacita yang digadang-gadang Jokowi.

Ke depan, imbuh Yogi, hal ini harus dipertahankan dan dikembangkan. Selain itu, cita-cita Nawacita lainnya seperti yang terkait kesejahteraan, hak asasi, keadilan, serta lingkungan hidup juga harus mendapat perhatian.

Ma'ruf Amin Jadi Pelengkap Jokowi
Jika Sandi diklaim partai pengusungnya dapat melengkapi Prabowo, Yogi menilai, Ma'ruf Amin pun dapat menunjang kinerja Jokowi dalam bidang ekonomi.

Seperti diketahui bahwa Ma'ruf pernah mengemban jabatan di sejumlah perusahaan keuangan syariah, meskipun ia lebih akrab disebut sebagai kiai.

Sejumlah jabatan terkait ekonomi dan keuangan yang pernah diemban diantaranya adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah pada empat bank syariah. Keempatnya, yakni PT Bank Muamalat Tbk, PT BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Mega Syariah.

Selain menjabat di perbankan syariah, ia juga menjabat untuk posisi yang sama di sejumlah asuransi syariah, salah satunya pada BNI Life. Selain bank dan asuransi, ia juga menjabat sebagai DPS di investasi syariah.

Ma'ruf Amin disebut sudah berpengalaman di bidang ekonomi syariah. (CNN Indonesia/Joko Panji Sasongko)

Atas latar belakang tersebut, Yogi menilai banyak hal yang dapat dilakukan Ma'ruf dalam bidang ekonomi nantinya. Lebih jauh, corak ekonomi yang dikembangkan pun sangat mungkin akan berbasis pada nilai dan kultur Islam salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi.

"Memberdayakan pesantren jadi ekonomi kerakyatan, terus masjid menjadi pusat perekonomian, bukan hanya tempat peribadatan," kata Yogi.

Corak ekonomi berbasis Islam, menurut Yogi, akan lebih mudah diterima karena mayoritas penduduk Indonesia pun berlatar belakang agama Islam.

"Mayoritas penduduk kita muslim dan mayoritasnya lagi adalah dari pesatren, 40-50 persen dari pesantren," kata Yogi.

Yogi mencontohkan hal ini seperti program "one pesantren, one product" yang tengah digencarkan di Jawa Barat.

Lihat juga: Cak Imin Klaim Ma'ruf Amin Bapak Ekonomi Mustadh'afin

Melalui program tersebut maka setiap pesantren didorong agar menghasilkan produk yang bisa dijual, bahkan hingga ke luar negeri, sehingga akan menambah pendapatan dan meningkatkan kewirausahaan. Dengan demikian, pesantren bisa lebih berdaya.

"Jadi santri nantinya bukan hanya pinter mengajar ngaji, tapi juga wirausaha," ujarnya.

Jubir Kampanye Klaim Isu Ekonomi Senjata Utama Jokowi

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Dedek Prayudi mengaku siap menghadapi rencana kubu Prabowo yang akan menggulirkan isu ekonomi dalam rangka menarik simpati masyarakat. Lebih lanjut, ia menilai adu gagasan soal ekonomi lebih baik dan substansial dalam pertumbuhan negara dibandingkan dengan memainkan isu terkait suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Di sisi lain, Prayudi mengklaim bahwa kondisi ekonomi di masa Pemerintahan Jokowi lebih baik. Bahkan, jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

"Kalau konsentrasi isu yang akan digulirkan kubu Prabowo adalah di bidang ekonomi, maka kami senang sekali karena kami mennggangap kekuatan Jokowi selama tiga tahun menjabat itu justru di bidang Ekonomi," kata Prayudi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/8).

Lihat juga: Jokowi Naikkan Gaji PNS, Prabowo Ingatkan Rakyat Miskin

Namun menurut Prayudi, tudingan kubu prabowo bahwa saat ini kondisi ekononomi nasional terus merosot dengan mengacu pada kenaikan nilai dolar Amerika Serikat (AS) kurang tepat jika ingin 'menjatuhkan' Jokowi.

Sebab, jika dibandingkan dengan rezim sebelumnya, yakni masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), presentase kenaikan nilai mata uang dolar AS lebih tinggi. Di era SBY dalam hitungan presentase kenaikan dolar AS mencapai sekitar 6 persen. Sedangkan selama Jokowi menjabat sebagai presiden, kenaikan masih diangka sekitar 4 persen.

Ketika SBY menjabat presiden nilai tukar dolar AS sempat ditahan di bawah Rp10 ribu, namun di ujung masa jabatannya nilai tukar dolar AS naik sekitar Rp12 ribu. Sedangkan di masa pemerintahan Jokowi dimulai dengan nilai tukar sekitar Rp12 ribu dan saat ini diangka sekitar Rp14 ribu.

Prayudi mengakui isu ini menjadi sensual jika kenaikannya dilihat dari segi nilai mata uang. Namun, ditinjau dari presentasenya, ia menegaskan kenaikan dollar di era SBY lebih tinggi dari pada era Jokowi.

"Kami sudah menghitung, depresiasi rupiah selama era Jokowi rata-rata per tahun di angka 4 persen. Sedangkan zaman SBY depresiasinya sekitar 6 persen di periode pertama dan 6,1 di periode kedua," kata Prayudi.

Tim Jokowi bandingan kondisi ekonomi SBY yang lebih buruk. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Kemudian, lanjut Prayudi, jika ditinjau dari sudut pandang daya beli masyarakat pun selama kepemimpinan Jokowi tidak ada penurunan. Tetapi justru mengalami peningkatan.

"Faktanya, daya beli Indonesia semenjak Pak Jokowi menjabat rata-rata naiknya sekitar 5 persen pertahun. Saya berbicara 3 tahun ya. Jadi dari 2015 hingga 2017 itu kenaikannya diangka 5 persen," kata Prayudi.

Lihat juga: Gerindra Tantang Jokowi Adu Program: Emak-emak Sudah Teriak

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto sebelumnya juga menyebut konsumsi masyarakat tetap tumbuh pada kuartal I 2017, meskipun tipis. Sepanjang kuartal II, konsumsi rumah tangga masih tumbuh 4,95 persen secara tahunan (yoy).

Jika dibedah, beberapa subsektor konsumsi bahkan masih tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,01 persen. Misalnya, konsumsi rumah tangga untuk sektor makanan dan minuman (mamin) selain restoran pada kuartal II masih tumbuh 5,24 persen atau lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2017 sebesar 5,21 persen.

Kemudian, pertumbuhan sektor restoran dan hotel, pada April-Juni juga naik dari sebelumnya 5,43 persen menjadi sebesar 5,87 persen. Hal ini mengindikasikan peralihan pola konsumsi masyarakat.

Memang, kata pria yang akrab disapa Kecuk ini, secara presentase pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat, namun secara nominal meningkat.

"Saya gambarkan, misalnya, pada kuartal I 2016 rata-rata konsumsi per kapita itu hanya Rp4,8 juta, tetapi kuartal II ini Rp5,07 juta. Secara nominal naik, tetapi pertumbuhannya agak turun," ujar Suhariyanto dalam diskusi 'Indonesia di antara Pertumbuhan Ekonomi dan Anjloknya Daya Beli' di Gedung Nusantara III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (14/8).

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...i-pilpres-2019

GAK USAH BICARA PENINGKATAN EKONOMI MENDATANG JOK

PERBAIKI AJA EKONOMI YG SEKARANG,

SEMUA SERBA MAHAL, DOLLAR MAKIN GALAK