Kehadiran tenaga kerja asing (TKA) dari Cina dinilai patut menjadi kekhawatiran tersendiri. Berbagai kalangan menilai, tak hanya membuat tenaga kerja lokal tergusur pelan-pelan, namun cukup menjadi teror bagi kaum pekerja dan rakyat Indonesia. Keberadaan mereka, dianggap cukup berbahaya bagi stabilitas dan keamanan dalam negeri. Selain itu, meningkatnya investasi Cina di Indonesia menjadi alasan pertama para TKA berduyun-duyun datang ke republik ini.

Bahkan, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer, menyebut, bahwa TKA dari Cina merupakan agen tentara.

"Karena, semua warga negara Cina itu kan wajib militer (wamil) umur 17. Jadi kalau TKA yang datang ya pasti agen militer," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Ia mengungkapkan, hipotesis tersebut diambil setelah melakukan diskusi-diskusi khusus dengan sejumlah kawan-kawan dan Ketum PBB.

"Jadi TKA Cina itu semua militer yang berbahaya buat NKRI," jelas dia.

Dengan kondisi demikian, lanjut dia, PBB pun meminta agar pemerintah dapat menyetop impor TKA asing dari Cina. Pemerintah juga harus berani bertindak tegas.

"Dibuat aturan yang jelas tentang tenaga kerja luar yang mau kerja di Indonesia," tandas dia

Sementara keberadaan Perpres No.20/2018 tentang penggunaan TKA dinilai sekadar membandingkan TKA di Indonesia dan TKI di luar negeri. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sempat mengatakan bahwa perpres tersebut tak perlu dikhawatirkan. Karena, jumlah TKA di Indonesia itu sedikit. Berbeda dengan TKI di luar negeri.

Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman yang diumumkan beberapa waktu lalu disebutkan bahwa mayoritas TKA di Indonesia, berasal dari Cina.

Investigasi tersebut dilakukan Ombudsman pada Juni-Desember 2017 di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatra Utara dan Kepulauan Riau.

"Investasinya Tiongkok itu urutan ketiga, tapi TKA-nya urutan pertama," kata Komisioner Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam, Tenaga Kerja dan Kepegawaian Ombudsman, Laode Ida di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

"Arus TKA Tiongkok begitu deras, tiap hari masuk ke negeri ini," tambah dia.

Tak hanya itu, ternyata  banyak dari mereka bukan tenaga ahli. Melainkan sekedar buruh kasar. Bahkan, ada yang tidak sesuai dengan dengan bidang yang tercantum pada visa kerja dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Persoalan lainnya bahwa belum terintegrasinya data di kementerian dengan pemerintah daerah mengenai jumlah, persebaran dan alur keluar masuk TKA di Indonesia.

"Instansi-instansi tidak sinkron datanya mengenai tenaga kerja asing ini," tuturnya.

Untuk diketahui, masalah TKA Cina di Indonesia memang punya catatan buruk. Masyarakat lokal terlanjur kesal dengan keberadaan mereka. Mulai dari dianggap menguasai pasar, sampai cara dagangnya yang digadang-gadang mematikan pesaing lokal.

Belum lagi, saat gencar-gencarnya proyek infrastruktur pemerintah, banyak TKA Cina yang ketangkap basah, ilegal.

Pada Oktober 2017 lalu, sedikitnya 46 TKA ilegal asal Cina diamankan. Mereka bekerja di sejumlah perusahaan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Lalu, di Desember kemarin, 13 TKA ilegal dari Cina tertangkap bekerja di konstruksi proyek pembangunan jalan tol Kabupaten Pekalongan.

Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, mengatakan, pengalaman di banyak negara di Afrika dan Asia Tengah, cara mereka berkuasa dengan lebih dahulu mengirimkan man power.

"Menurut saya, tenaga kerja di negara komunis seperti China itu dapat dikategorikan sebagai paramiliter, yang setiap saat bisa dimobilisasi untuk kepentingan militer. Tentu itu sangat berbahaya bagi Indonesia," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Herdi menambahkan, dirinya tidak habis pikir mengapa pemerintahan Jokowi seperti menganggap remeh dan memandang hal ini sebelah mata. Menurutnya, gelombang kedatangan tenaga kerja China ke Indonesia bisa sedemikian besar juga karena negeri tirai bambu itu sudah tahu isi perut Indonesia.

"Sudah bukan rahasia umum, mereka menganggap bisa membeli petugas-petugas kita, bukan cuma yang di level pelaksana di tingkat bawah, tapi juga yang tergolong pejabat," demikian Herdi.

Agenda Politik

Direktur Institut Soekarno Hatta, Muhammad Hatta Taliwang, mengatakan, pemerintah Cina memiliki agenda politik untuk menguasai sumber daya negara lain melalui warganya yang merantau ke seluruh dunia.

"Warga perantau Cina itu di banyak negara menguasai sumber daya dengan nafas post-neocolonialism seperti yang terjadi di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan Indonesia," kata Hatta di Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Lebih lanjut Hatta menjelaskan, perantau Cina telah berhasil mendominasi, seperti di Singapura, yang sebelumnya adalah negara bangsa Melayu. Sedangkan Malaysia, merupakan contoh negara yang berhasil menangkal dominasi perantau China.

Menurut Hatta, alasan warga Cina merantau ke seluruh dunia adalah kesengajaan politik pemerintahnya. Pemerintah Cina memotivasi rakyatnya untuk merantau ke seluruh dunia untuk tujuan politik luar negeri yang lebih besar.

"Bila dulu kaum Yahudi terpencar ke seluruh dunia meskipun tidak mereka inginkan, pemerintah Cina sengaja mendiaspora rakyatnya sebagai bagian dari skenario politik luar negeri," tuturnya.

http://nasional.harianterbit.com/nas...kin-Merajalela

nurut gw sih gak masalah tenaga kerja cina atau asing, asal mereka mau belajar budaya setempat, minmal pake bahasa Indonesia.

untung kita bukan USA, baca2 aja komen trump terhadap meksiko dan pendatangnya...