- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Bukan Isu SARA, melainkan Manipulasi Data yang Bakal Merebak di Pilpres 2019
TS
rinaldikarza
Bukan Isu SARA, melainkan Manipulasi Data yang Bakal Merebak di Pilpres 2019
Jokowi Widodo dan Prabowo Subianto(Istimewa)
Jakarta – Pengamat politik memprediksi di Pemilihan Presiden 2019 nanti, isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA tidak akan muncul. Namun, isu lain seperti manipulasi data akan banyak bermunculan.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menuturkan, isu manipulasi data ini akan banyak bermunculan di jagat internet, terutama media sosial. Adapun, manipulasi data ini misalnya isu data kemiskinan. “Ketika mulai berdebat substantif, tiba-tiba muncul hoaks yang membelokkan substantif itu,” tambah Yunarto.
Data angka kemiskinan ini sempat ramai bulan kemarin. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik mengeluarkan angka kemiskinan di Indonesia. Setelah itu, kubu Demokrat melalui Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan penduduk miskin Indonesia melebihi angka BPS.
Selain itu, manipulasi data ini juga bisa terjadi dengan mencatut lembaga survei tertentu dan mengeluarkan semacam hasil survei lembaga tersebut. Ini seperti yang dialami Charta Politika. Lembaga survei tersebut menjadi korban hoaks.
Nama Charta Politika dicatut dalam infografik yang menggambarkan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Sandi. Yunarto sendiri menyatakan bahwa infografik tersebut hoaks dan berencana memproses hukum para pelaku pembuat dan penyebar hoaks.
Selain Manipulasi Data, Isu SARA Tetap Hadir dengan Bentuk Berbeda
Selain isu manipulasi data, Yunarto memprediksi isu SARA tidak akan benar-benar hilang. Namun, akan berubah bentuk. Tidak seperti yang terjadi ketika di Pilkada Jakarta 2017.
Wujudnya, Yunarto menambahkan, isu SARA itu akan masuk di perbincangan kebijakan atau program. Misalnya, kemunculan poros Mekkah dan poros Beijing yang sebelumnya tidak muncul dalam perekonomian.
Isu tersebut juga bakal muncul di isu reklamasi. Isu reklamasi tidak dibahas terkait lingkungan hidup, namun lebih di soal kepentingan Tiongkok.
“Hal-hal yang terkait kampanye SARA, tapi dalam konteks menumpang isu kebijakan,” imbuhnya lagi. Media sosial, imbuh Yunarto, akan menjadi ajang perang isu-isu tersebut.
Terkait penyebaran kampanye hitam dengan penyebaran berita hoaks atau isu SARA, Kementerian Komunikasi dan Informasi akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan perusahaan media sosial untuk menyangkal. Bentuk pelanggaran akan dinilai oleh Bawaslu dan Kemkominfo akan menjadi eksekutor.
“Sudah dibuat regulasi penyedia platform juga bertanggung jawab terhadap ujaran kebencian dan penggunaan isu SARA di media sosial,” kata Henri Subiakto, Staf Ahli Menkominfo.
Henri pun mengimbau dan mengingatkan warga agar menggunakan medsos dengan bijak. “Jangan melakukan serangan-serangan dengan menggunakan ujaran kebencian dan SARA akan kena UU ITE. Jangan tuduh sana-sini,” tegasnya.
Sumber
0
2K
17
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan