REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, jika ada pemimpin yang mengingkari janji kampanyenya maka tidak perlu dipilih lagi.

"Kalau tidak dilaksanakan jangan dipilih lagi, begitu saja sebenarnya," kata Wapres disela-sela membuat ijtima' ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah Cikura Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6).

Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Agama Lukman Hakim, Ketua MUI Din Syamsuddin, Wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah, Hakim MK Wahiduddin Adam dan Wagub Jawa Tengah Heru Sudjatmoko.

Terkait dengan pemimpin yang ingkar janji kampanye juga termasuk salah satu yang dibahas dalam ijtima' atau pertemuan komisi fatwa yang akan berlangsung hingga 10 Juni tersebut. Wapres mengatakan, hal itu adalah masalah politik otomatis pemerintah harus ditagih oleh masyarakat.

"Tapi karena masalah politik maka hukumnya juga politik. Tentu hal-hal yang bersifat itu DPR yang harus menanyakannya. Ijtima' itu hukumnya ya baru pertanyaan," ujarnya.

Wapres menjelaskan, baik presiden, gubernur maupun bupati dan wali kota yang berjanji dalam kampanye menjanjikan dalam berbagai hal baik fisik maupun kebijakan.

Kalau fisik itu lebih ke anggaran jadi terkait dengan undang-undang. Sementara kalau kebijakan lain tentu dalam bentuk aturan.

"Karena setiap presiden, gubernur, bupati dan wali kota yang dilantik dan disumpah di atas alquran, begitu dia dilantik maka hukum agama berjalan," katanya

https://m.republika.co.id/amp_version/npm6nd