Presiden Jokowi memberikan sambutan saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Desa Mattirotasi, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin, 2 Juli 2018. Foto: Biro Pers Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan yang dipimpinnya dalam 4 tahun terakhir adalah bukti, bukan fiksi. "Apa yang kita kerjakan 4 tahun ini adalah bukti, bukan fiksi. Ini pondasi yang dibangun yang perlu diteruskan dan dilanjutkan," katanya, Jumat, 10 Agustus 2018.
Baca: Rupiah Menguat, Karena Deklarasi Jokowi Maruf dan Prabowo Sandi ?
Jokowi menyebutkan pihaknya ingin terus menjaga kedaulatan dan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kekayaan itu perlu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Indonesia. 
Hal itu dikatakan Jokowi saat menyampaikan pidato politik di depan ratusan relawan dari berbagai kelompok yang menyambutnya di Gedung Joang 45 sebelum berangkat ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden hari ini.

Baca: Jokowi Pilih Maruf Amin jadi Cawapres, Ekonom: Ada Plus Minusnya
Jokowi menyebut sejumlah contoh yang dianggapnya sebagai bukti yaitu pengelolaan ladang minyak dan gas Blok Rokan, Blok Mahakam dan kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia. 
Seperti diketahui, Blok Mahakam sebelumnya dikelola perusahaan Jepang. Salah satu ladang minyak dan gas bumi terbesar itu dikelola perusahaan Jepang, Inpex, dan perusahaan Prancis, Total E&P Indonesie.
Sekarang 100 persen pengelolaan Blok Mahakam diberikan kepada PT Pertamina (Persero). Begitu pula Blok Rokan yang sebelumnya dikuasai PT Chevron Pacific Indonesia akan dikelola oleh PT Pertamina (Persero) dalam waktu tidak terlalu lama lagi.
Sementara itu, keputusan Jokowi memilih Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) dinilai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai hal yang tepat. Pasalnya, dengan begitu, pemerintah dapat berkonsentrasi memperbaiki ekonomi. 
Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani sebelumnya melihat pilihan tersebut sebagai suatu upaya Presiden Joko Widodo meredam isu-isu politik identitas yang membahayakan persatuan Indonesia. "Kalau kita melihatnya suatu upaya Pak Jokowi meredam isu-isu membahayakan persatuan, itu saya sangat bisa memahaminya," katanya, Kamis, 9 Agustus 2018.
Hariyadi menyebutkan, periode kedua merupakan kesempatan terakhir Presiden Jokowi sehingga dia harus mengoptimalkan segala kemampuannya. Ke depan, Ma'ruf Amin sebagai ulama dipercaya yang akan mempersatukan bangsa sehingga semua isu-isu politik identitas dapat diselesaikan.
BISNIS

https://bisnis.tempo.co/read/1115764...ti-bukan-fiksi





mantab 2 periode