Cawapres Jokowi, KH Ma'ruf Amin/Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Ketua umum MUI Ma'ruf Amin setelah dideklarasikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) menyebutkan Indonesia tidak boleh tergantung impor pangan. Jika nanti Ma'ruf Amin bersama Joko Widodo (Jokowi) terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024, apakah keinginannya setop impor pangan terwujud?

Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menilai ketergantungan impor pangan terutama yang bersifat strategis, tak mudah dihetikan. Sebaliknya jika yang diimpor produk non produktif, dan bisa dipenuhi di dalam negeri, maka bisa dihentikan.

Baca juga: Ma'ruf Amin Sebut Setop Impor Beras hingga Gula, Ini Data Kementan

"Jika kaitannya pembatasan impor pangan tentunya juga sangat baik, karena pemerintah berkomitmen untuk mendorong swasembada pangan dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian," kata Josua saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (10/8/2018).


Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari website Kementerian Pertanian Januari hingga Juni 2018, impor beras yang dilakukan pemerintah berjumlah 896.140 ton.

Dikutip detikFinance, Jumat (10/8/2018) beras tersebut berupa jenis gabah yang dikuliti dan beras 1/2 giling atau digiling seluruhnya. Sedangkan, jumlah beras yang dikonsumsi berjumlah 862.165 ton. Beras tersebut berasal dari Thailand dan Vietnam.

Baca juga: Soal Cawapres Jokowi dan Prabowo, Darmin: Market Tak Perlu Khawatir

Sementara itu, Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan perlu strategi yang cermat jika benar ingin menghentikan ketergantungan impor. Menurutnya impor tidak bisa begitu saja dihentikan karena kegiatan tersebut menyangkut hidup banyak orang.

"Jadi kalau untuk mengurangi, bisa dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri yang berdaya saing tinggi. Sehingga produk impornya kalah bersaing," kata Faisal.

"Jadi bukan kebijakan populis, tapi how-nya. Yang saya harapkan ke depan bisa diubah strateginya," lanjutnya.

Baca juga: Pelaku Pasar Pilih Jokowi-Ma'ruf atau Prabowo-Sandi?

Ekonom INDEF Bhima Yudhistira menambahkan yang bisa dilakukan adalah merencanakan impor dan mengendalikan impor, sebab beberapa komoditas masih dibutuhkan oleh tanah air.

"Seperti gandum kita kan nggak produksi, jagung juga harus hati-hati, seperti sekarang pakan ternak mahal dan berujung kenaikkan harga telur dan daging ayam," ujar dia.

Menurut Bhima untuk menuju pada impor terencana dan terkendali dibutuhkan sinkronisasi data antar kementerian dan lembaga. Lalu, membangun substitusi impornya. Selanjutnya, mengendalikan impor dengan menambah pasokan dalam negeri dan bukan membatasi lewat regulasi. (hek/hns)


https://finance.detik.com/berita-eko...isetop-bisakah



bisa lah tinggal perintahin kemendag jgn kasih ijin impor
biar petani sejahtera
mafia impor hilang

heran ulama aja bisa mikir stop impor ini kenapa dr dulu kran impor dibuka terus