- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Pengamat: Pemerintah DKI Sekarang Tak Jelas Mengurus Perumahan Rakyat
TS
rinaldikarza
Pengamat: Pemerintah DKI Sekarang Tak Jelas Mengurus Perumahan Rakyat
Perumahan rakyat tak terurus pemerintah DKI yang sekarang(Foto: Istimewa)
Jakarta – Dicoretnya anggaran pembangunan dan perbaikan tiga rusun di Jakarta tahun ini mengundang pertanyaan dari sejumlah pihak. Pemerintah DKI Jakarta saat ini dinilai tidak memihak masyarakat kecil karena justru mengorbankan perumahan rakyat.
Kalangan yang mempertanyakan kebijakan tak pro rakyat itu rata-rata mengkritik pemprov DKI. Bagi mereka, seharusnya pelaksanaan program rumah rakyat dilakukan secara berkesinambungan.
Dalam artian, meski pemerintahnya sudah berganti sekalipun, harusnya sejumlah program positif tetap dilanjutkan. Tapi ini tidak.
Hal ini diungkapkan Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar. Ia menanggapi dengan nada heran, mengapa kok anggaran pembangunan dan perbaikan tiga rusun di Jakarta malah dicoret.
Seperti diketahui, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta memutuskan untuk mematikan anggaran senilai Rp712 miliar. Dana itu seharusnya digunakan untuk membangun tiga rusun.
Adapun ketiga rusun yang dimaksud yakni Rusun Jalan Inspeksi BKT di Kelurahan Ujung Menteng, Rusun PIK Pulogadung, dan revitalisasi pembangunan Rusun Karang Anyar di Jakarta Pusat.
“Yang namanya program harusnya berkesinambungan. Jangan karena beda gubernur, jadinya ingin mengganti judul program saja dari rusunawa jadi rumah lapis atau yang lain, sehingga ingin menunjukkan ‘programnya’ dia,” kata Jehan, Rabu (8/8).
Jehansyah pun menyayangkan kebijakan seperti itu. Menurutnya, hal ini terkesan memberi harapan palsu pada masyarakat.
“Kan kebutuhan masyarakat enggak bisa, waktu jamannya Ahok butuh, waktu gubernurnya Anies tiba-tiba enggak butuh. Enggak mungkin,” imbuh dia.
Sebelumnya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pernah mengumbar janji bahwa mereka punya target menyelesaikan persoalan backlog 1,27 juta unit di DKI. Seperti terlihat di situs jakartamajubersama.com (hingga hari ini), keduanya ingin mengurangi backlog 300 ribu unit dalam lima tahun.
Dengan begitu, bisa diasumsikan bahwa setiap tahunnya, DKI harus bisa sekurangnya membangun 60 ribu unit rumah. Tapi apa daya, semua malah jadi angan-angan yang tak jelas rimbanya.
Eksekusi Belum Jelas, Pemerintah DKI Sekarang Tak Perhatikan Perumahan Rakyat
Hingga sekarang, eksekusi program tersebut belum jelas. Jadi jangankan menyelesaikan program backlog, anggaran pembangunan rusun yang semestinya dapat mencakup 1.951 unit saja justru dicoret.
“Itu karena belum punya konsep. Kalau kita mau bahas itu, ya rekomendasikan untuk menyusun program yang baik. Jadi kalaupun mau dicoret, jangan semakin mundur, jangan semakin enggak jelas,” tegas Jehansyah.
Jehan, sapaannya, lantas membandingkan bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, dalam mengurangi angka backlog perumahan.
Ketika itu, Ahok berjanji hingga akhir masa kepemimpinannya akan membangun 50.000 unit rusun. Artinya, target per tahun yakni 10.000 unit rusun.
“Tapi sekarang ini maunya gimana? Lebih enggak jelas lagi? Kalau programnya enggak jelas, konsep penyediaan rumah rakyat enggak jelas, target tiap tahun enggak jelas, ya jangan harap housing backlog Jakarta bisa tuntas, jangan harap pemukiman kumuh Jakarta bisa dihapus atau dihilangkan,” tuntasnya.
Sumber
0
1.1K
18
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan