Medan – Pemko Medan mendapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, Senin (6/8/2018).

Belum lengkapnya pendataan aset yang dilakukan menjadi salah satu penyebab Pemko Medan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil pemeriksaan BPK tersebut diterima oleh Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis dari Kepala BPK Perwakilan Sumut Vicentia Ambar Wahyuni di Kantor BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.

“Pemko Medan diharapkan dapat menindaklanjuti apa yang menjadi kendala sehingga gagal mendapatkan opini WTP,” kata Vicentia Ambar Wahyuni.

Ambar mengingatkan, waktu yang dimiliki untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan masih cukup panjang, terutama bagi Pemko Medan terkait masalah aset.

“Sekarang masih bulan Agustus, tentunya untuk mencapai bulan Februari dan Maret tahun depan masih sangat panjang. Akan tetapi jika tindak lanjut baru dilakukan ketika kami (BPK) masuk melakukan pemeriksaan pada Januari tahun depan, waktunya sangat mepet karena masalah aset meliputi satuan kerja (satker) dan BPP2 yang ada di kelurahan di seluruh Kota Medan,” pesan Ambar.

Sementara Sekda Kota Medan, Saiful Bahri mengatakan, belum berhasilnya Pemko Medan mendapatkan opini WTP karena masih ada yang harus dilakukan perbaikan terkait masalah aset. Dikatakan Sekda, aset yang dimiliki Pemko Medan sampai saat ini belum terdaftar dengan baik dn lengkap.

“Inilah yang menjadi persoalan sehingga kita belum mendapatkan opini WTP. Masih ada dokumentasi pencatatan aset itu kurang lengkap, padahal itu harus lengkap. Itu tidak terlepas dari masa lalu, bukan kesalahan orang yang sekarang. Jadi kita akan terus melakukan perbaikan dan mencari dokumen untuk melengkapinya,” katanya. (medansatu.com/herdi)

https://m.medansatu.com/berita/44436...-wdp-dari-bpk/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahasa zaman now lae

TIDAK WAJAR = "WAJAR DENGAN PENGECUALIAN"

entah mengapa, dari dulu, kalau sebuah instansi/perusahaan baik itu negeri maupun swasta, kalau sudah banyak bani taktak nya, pasti hancur lebur alias tak wajar semua

Temen dulu dapat beasiswa untuk kuliah di *KI cawang, dia nangis2 nolak karena dipaksa orang tua nya di medan (kemakan ucapan pendeta taktak), akhirnya ortu dia ngalah, dan akhir nya dia kuliah di untar

Gw perhatikan instansi pendidikan yang sudah banyak taktak nya pasti pada hancur lebur, *KI, n*mensen, dll


Petisi Bani Tak Wajar

#SABERPUNGLISUMUTHOAX