- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Menristekdikti: Jika Ada Kegiatan Kampanye Politik di Kampus, Rektor Tanggung Jawab
TS
rinaldikarza
Menristekdikti: Jika Ada Kegiatan Kampanye Politik di Kampus, Rektor Tanggung Jawab
Menristekdikti M. NasirKemenristekdikti
Jakarta – Peringatan keras diserukan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir untuk tidak kampanye politik di kampus. Ia menekankan perguruan tinggi harus bebas dari kegiatan politik praktis.
Seruan ini pun dititipkan pada setiap Rektor di semua perguruan tinggi di Indonesia. Rektor, menurut Nasir, akan menjadi pihak yang bertanggung jawab, jika di kampusnya kedapatan kegiatan kampanye politik.
Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik. Pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan presiden (pilpres) sudah di depan mata. Suhunya pun kian panas.
Nasir melihat ada potensi munculnya gejolak politik di lingkungan perguruan tinggi. Ia menyadari mahasiswa, termasuk generasi milenial, telah menjadi calon pemilih muda yang potensial untuk direbut hatinya.
Nasir pun mengingatkan pada seluruh mahasiswa untuk tidak terjerumus di dalamnya. Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan politik di kampus.
“Mahasiswa konsentrasi pada belajar, bukan urusan politik. Belajar dengan baik, capai prestasi,” kata Nasir, di Jakarta, Senin (6/8).
Meski demikian, ia tetap tidak melarang mahasiswa memiliki hak pandangan politik praktis. Namun untuk terjun ke politik praktis, katanya, harus dilakukan setelah mahasiswa itu lulus dari kuliahnya.
“Di dalam kampus tidak boleh kampanye, baik pileg, maupun pilpres,” katanya lagi.
Mantan rektor terpilih Universitas Diponegoro ini melanjutkan jika masih saja ada mahasiswa yang membandel berkampanye di lingkungan kampus, akan ada hukuman. Salah satunya, mahasiswa tersebut bisa terkena sanksi akademik.
“Akan saya larang melalui rektor, mahasiswa itu kegiatannya ya kegiatan mahasiswa,” tandas Nasir.
“Saya sudah sampaikan ke rektor, kampus jangan jadi arena politik, tapi harus fokus pada peningkatan kualitas. Kalau sampai ada kegiatan politik, rektor tanggung jawab,” tegas Nasir.
Politik Identitas Agama Dkhawatirkan Jadi Kampanye Politik di Kampus
Salah satu hal yang juga dikhawatirkan merebak di lingkungan kampus adalah politik identitas—khususnya politik identitas agama. Soal ini malah berlaku untuk semua lingkungan.
Politik agama seakan sudah menjadi norma dalam pemilihan umum atau pemilu di Indonesia. Terlebih dengan berlangsungnya berbagai gelombang pemilu di Indonesia secara terus-menerus, dari pileg dan presidensial, serta pemilu regional dan nasional.
Politik identitas agama sampai sekarang hampir selalu hadir di arena publik. Secara alami dasarnya berusaha menyoroti perbedaan antara berbagai komunitas agama berbeda. Hasilnya pun malah wacana politik yang memecah-belah dan terpolarisasi.
Wacana politik ini pun begitu sulit teprisahkan dari pengalaman hidup sehari-hari warga Indonesia, apalagi di era media sosial. Dan di era ini, mayoritas penggunanya adalah anak muda.
Sumber
0
801
12
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan