Penerapan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik baru diniai kurang berpihak kepada sekolah swasta. Hal ini menimbulkan keprihatinan bagi sebagian kalangan, termasuk wakil rakyat. Melalui komisi kerja di DPR, para wakil rakyat ini pun diminta untuk melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kondisi tersebut.
Untuk itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong Komisi X DPR meminta instansi Pemerintah yang terkait dengan dunia pendidikan, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melakukan pembahasan bersama dengan sekolah negeri dan sekolah swasta sebagai bentuk langkah strategis dalam membenahi pendidikan nasional.

"Kemendikbud dan Kepala Sekolah diminta untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem zonasi yang polanya masih memiliki banyak kekurangan, seperti siswa yang berada di perbatasan dua zona namun tidak termasuk dalam dua zona tersebut, dan juga kuota yang ditetapkan sekolah sehingga siswa yang masuk dalam zona sekolah tidak bisa diterima karena kuota sudah penuh," papar Bamsoet di Jakarta.

(BACA JUGA) Bamsoet Kecam Keras Aksi Tawuran Antarpelajar

Bersama Komisi X DPR, Bamsoet pun mendorong Komisi II DPR meminta Kemendikbud beserta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperhatikan sekolah swasta sebagai mitra pemerintah, sehingga penataan persekolahan swasta dapat masuk dalam strategi pemerintah pusat dan daerah, baik dari sisi kualitas dan mutu sekolah, serta Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sekolah yang masih dianggap mahal oleh sebagian kalangan masyarakat.