Gerindra Bantah Jatah Cawapres Sudah Pasti untuk PKS
Rabu 01 Agustus 2018 18:24 WIB
Red: Andri Saubani




Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri (kanan) seusai melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7).



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membantah bahwa ada kesepakatan antara partainya dan PKS bahwa bakal calon wakil presiden (cawapres) diberikan kepada PKS. Hingga saat ini, menurut Riza, belum ada kesepakatan terkait posisi tersebut.

"Belum sampai pada kesepakatan siapa yang menjadi cawapres," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu (1/8).

Riza mengatakan, Partai Gerindra menghormati rekomendasi ijtima' ulama yang mendorong Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Menurut dia, di luar nama-nama yang beredar ada sembilan nama dari PKS dan mengerucut satu nama, lalu dari PAN ada empat nama dan mengerucut satu nama yaitu Zulkifli Hasan, dan Partai Demokrat ada nama Agus Harimurti Yudhoyono.

"Di luar itu ada nama yang juga harus menjadi perhatian bersama yaitu ada nama Anies Baswedan non-partisan yang sangat kami pertimbangkan," ujarnya.

Hal itu menurut dia karena berintegritas, berkualitas dan berkompeten potensi dan juga prestasinya. Menurut dia nama-nama itu yang terus dikomunikasikan dan di godok, didialogkan dan didiskusikan mana yang terbaik dari yang terbaik.

Riza Patria mengatakan, nama Anies masuk dalam radar dari berbagai lembaga survei yang mendapatkan masukan dari masyarakat.

"Tapi nama-nama yang diusulkan oleh ulama kami perhatikan yang diusulkan oleh partai-partai. Tapi alhamdulillah sudah mengerucutlah ya, sudah tidak 10 nama seperti Jokowi. Klaimnya satu di kantong tapi kantongnya sepuluh, berarti masih banyak," katanya.

Sebelumnya, Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyudin meminta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mempertimbangkan secara serius rekomendasi ijtima' ulama terkait nama-nama bakal cawapres. Karena, jika tidak, akan menjadi blunder bagi Prabowo dan Gerindra.

"Dan ini harus dipertimbangkan serius keinginan dari umat karena tidak bisa dianggap main-main. Kenapa, karena kalau ini tidak disikapi secara tepat maka bisa menjadi blunder bagi Prabowo dan Gerindra," kata Suhud di Jakarta, Rabu.

Suhud mengatakan, PKS tidak mempersoalkan masuknya Partai Demokrat dan PAN dalam koalisi karena akan memperbesar dukungan dan memperluas jumlah pemilih di koalisi serta tidak akan mempersempit peluang kadernya menjadi cawapres. Dia meminta Prabowo tetap harus memilih cawapres dari internal PKS meski mendapat tambahan dukungan dari partai lain karena 'tulang punggung' koalisi adalah PKS dan Gerindra, komunikasi politik kedua partai sudah cukup panjang dan saling mengerti.

"PKS-Gerindra itu ada kesepakatan antara Prabowo san Salim Segaf bahwa capres dari Gerindra dan cawapres dari PKS. Berdasarkan itu maka penambahan anggota koalisi baik itu Demokrat atau PAN kalau itu benar masuk, itu harus memperhatikan aspek itu," ujarnya.


https://www.republika.co.id/berita/n...asti-untuk-pks






PKS Wacanakan Poros Baru, Golkar Konsisten Dukung Jokowi
Rabu 01 August 2018 16:57 WIB
Rep: Umar Mukhtar/ Red: Andri Saubani





REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily menyatakan, Golkar tidak akan membuat poros koalisi baru. Golkar juga akan tetap setia mendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) pejawat pada Pilpres 2019.

"Golkar tidak akan membuat poros baru. Partai Golkar konsisten untuk menjadi bagian dari pendukung presiden Jokowi di 2019. Kami tidak akan berpindah ke lain hati," kata dia kepada Republika.co.id, Selasa (31/7).

Ace menambahkan, enam parpol pendukung Jokowi sudah solid memberikan dukungan kepada mantan wali kota Surakarta itu. Apalagi, setelah ketua umum masing-masing parpol melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana Bogor beberapa pekan lalu.

"Soal siapa cawapresnya itu kan masih terus kita bicarakan," ungkap dia.

Sebelumnya, Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Alynudin menuturkan, partainya sedang merintis pembentukan poros koalisi baru yang ia sebut poros keumatan. Langkah ini sebagai antisipasi bila tidak ada kesepakatan dengan Partai Gerindra.

"Sedang kita rintis (poros baru) kalau tidak ada titik temu antara Gerindra dengan PKS. Ini kita antisipasi dengan poros keumatan, jadi masih dinamis," tutur dia Sabtu (27/7) lalu.

Suhud mengungkapkan, PKS telah menjalin komunikasi dengan parpol yang telah menyatakan mendukung Jokowi. Bahkan, PKS sudah melakukan pertemuan dengan elite PKB. Ia menilai koalisi yang telah dijalin parpol pendukung Jokowi masih cair. Keyakinan ini membuat PKS tetap membangun komunikasi dengan mereka.

Selain PKB, papar Suhud, PKS juga terus melakukan komunikasi dengan Golkar. "Sebelumnya sudah ada komunikasi dengan Golkar. Jadi sebetulnya, nanti kalau misalnya Pak Jokowi memilih siapa wakilnya, kemudian ada partai-partai yang tidak nyaman kan ada kemungkinan lari. Nah ini yang akan kita tangkap," katanya.

Suhud menjelaskan, kebersamaan PKS dan Gerindra selama ini bukan harga mati harus terus bersama partai berlambang burung garuda itu. Dia mengakui dua partai tersebut pada gelaran Pilkada memang sering berkoalisi. Namun, untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, PKS belum pasti akan berkoalisi dengan Gerindra.



https://www.republika.co.id/berita/n...-dukung-jokowi





Parte Sapi Panik... #2019SenayanBebasSapi....