Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

q4billAvatar border
TS
q4bill
(Menteri yang Jujur) Bappenas Akui Bantuan Pemerintah Belum Jamah Rakyat Miskin
Bappenas Akui Bantuan Pemerintah Belum Jamah Rakyat Miskin
Juli 30, 2018 23:43

(Menteri yang Jujur) Bappenas Akui Bantuan Pemerintah Belum Jamah Rakyat Miskin
Menteri BAPPENAS


Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui jika bantuan pemerintah masih belum menjamah banyak rakyat miskin.


Ia menjelaskan, hal ini membuat pemerintah menaikkan pagu anggaran dana bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial, guna mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Orang miskin yang ada sekarang ini benar-benar masih jauh dalam jangkauan, ada banyak orang yang kelompok miskin itu belum menerima bantuan. Oleh karena itu, program bantuan ini perlu diperkuat supaya sampai,” kata Bambang di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (30/7).


Dikutip dari Antara, Bambang mengungkapkan, anggaran bantuan sosial tersebut juga mengalami pengalihan alokasi dari anggaran beras sejahtera (rastra), yang dulu dianggarkan di belanja non-kementerian/lembaga (non-K/L), kini menjadi bantuan pangan non-tunai di Kementerian Sosial.


“Yang bantuan pangan non-tunai itu kan pengalihan dari rastra, kalau rastra dulu dari belanja non-K/L karena dia berasal dari bendahara negara langsung, yang pembagiannya lewat Bulog,” jelas mantan Menteri Keuangan ini.
Mulai Tahun Anggaran 2019, lanjutnya, program beras sejahtera tersebut akan beralih menjadi bantuan pangan non-tunai yang dianggarkan melalui belanja K/L di Kementerian Sosial.


“Tahun depan rastra berpindah total ke bantuan pangan non-tunai, yang itemnya sama, dan mungkin ada perubahan harga. Itu pindah dari belanja non-K/L ke belanja K/L, oleh karena itu anggaran Kemensos naik,” katanya.


Bambang juga membantah tidak ada alasan politis dibalik kenaikan anggaran dana bansos tersebut. Realokasi bantuan sosial tersebut dilakukan untuk memperbaiki sistem pembagian bantuan kepada masyarakat.


“Jadi tidak ada yang namanya menambah bansos begitu saja, itu lebih banyak direalokasi dan disempurnakan sistemnya,” ujarnya.
http://www.aktual.com/bappenas-akui-...rakyat-miskin/


Mensos Akui Daerah Terpencil Belum Terima Bansos PKH
Februari 19, 2018 21:42


(Menteri yang Jujur) Bappenas Akui Bantuan Pemerintah Belum Jamah Rakyat Miskin

Menteri Sosial Idrus Marham (kanan), Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (tengah) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, mengikuti Rapat Konsultasi, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/2). 

Rapat yang juga diikuti oleh Pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X DPR serta perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian ESDM, Kemenhub, Kemendagri, Polri dan TNI, membahas tindak lanjut penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Wabah Campak dan Gizi Buruk di Kabupaten Asmat, Papua. AKTUAL/Tino Oktaviano


Jakarta, Aktual.com – Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan bahwa bulan Februari merupakan bulan tuntas bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama 2018.


“Dari 10 juta KPM tahun 2018, saat ini 60 persen bantuan sosial sudah tersalurkan. Tinggal daerah-daerah yang aksesnya sulit dijangkau yang sedang dalam tahap pencairan,” kata Mensos di Jakarta, Senin (19/2).

Untuk itu ia telah menginstruksikan kepada tim Kementerian Sosial bersama Jajaran Bank Himbara agar bekerja keras mewujudkan target Februari Tuntas.


Mensos juga mengatakan jumlah penerima PKH sedang dikaji untuk ditambah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PKH yang menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pengurangan kemiskinan.


“Hal ini sesuai arahan dan komitmen Presiden Joko Widodo agar kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun dapat dikurangi. Maka saat ini kami sudah lakukan kajian dan langkah-langkah untuk penambahan KPM tahun depan,” katanya.

http://www.aktual.com/mensos-akui-da...ma-bansos-pkh/

Quote:


Batas Kemiskinan Ditetapkan Rp 401.220/Kapita, Apa Artinya?
Senin, 30 Jul 2018 17:15 WIB


(Menteri yang Jujur) Bappenas Akui Bantuan Pemerintah Belum Jamah Rakyat Miskin

Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto memaparkan ada pihak yang menilai angka kemiskinan di Indonesia terlalu rendah. Pasalnya, dia dihitung berdasarkan pendapatan per kapita per bulan di angka Rp 401.220.
Apa sih arti angka Rp 401.220?

Dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Suhariyanto pun menjelaskan terkait itu.

"Ada yang menyatakan garis kemiskinan BPS Rp 401.220 terlalu kecil karena ada yang membagi dengan 30 hari sehingga dapatlah Rp 13.000. Untuk mendapatkan feel apakah garis kemiskinan terlalu kecil atau tidak, saya coba menghitungnya untuk garis kemiskinan per rumah tangga," jelasnya, Senin (30/7/2018).

Baca juga: Datanya Diragukan, Begini Cara BPS Kumpulkan Angka Kemiskinan

Suhariyanto menjelaskan Rp 401.220 itu untuk pendapatan per orang. Jadi perlu dikalikan dengan jumlah anggota keluarga, yang asumsinya memiliki anak sekitar 2-3 orang.

"Dengan mengalikan garis kemiskinan nasional rata ratanya dengan anggota rumah tangga, garis kemiskinan nasional itu adalah sebesar Rp 1,84 juta. Bukan suatu jumlah yang kecil apalagi kalau kita masuk per provinsi," terangnya.

Acuan tersebut pun berbeda di masing-masing provinsi. Semisal DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Contoh di DKI dengan garis kemiskinan Rp 593.108, garis kemiskinan per rumah tangga adalah Rp 3,1 juta. Kalau kita masih di bawah UMP, UMP-nya adalah Rp 3,6 juta. Tapi perhatikan misalnya untuk NTT dengan garis kemiskinan Rp 354.000 dikalikan dengan anggota rumah tangga, sebesar 5,9, garis kemiskinannya adalah Rp 2,1 juta," paparnya.

Angka Rp 2,1 juta sebagai angka garis kemiskinan di NTT tentunya terbilang tinggi. Pasalnya itu berada di atas UMP daerah tersebut yang Rp 1,7 juta.

"Padahal di NTT itu UMP-nya Rp 1,7 juta. Jadi dari gambaran ini sebetulnya garis kemiskinan BPS sama sekali tidak kecil," tambahnya.

Baca juga: BPS Beberkan Angka Kemiskinan dari Masa ke Masa

Ditemui di tempat yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ikut berpendapat. Dia menekankan angka Rp 401.220 harusnya dikalikan dengan jumlah anggota keluarga.

"Jadi ya semua orang kan hidup dalam unit keluarga. Keluarga kita rata rata anaknya 2-3 jadi antara 2 sampai 3 orang. Jadi kalau ada Rp 400.000 harus dikalikan dulu 5. Jadi Rp 2 juta sebenarnya per bulan, gitu saja penjelasannya," tambahnya.

https://finance.detik.com/berita-eko...ta-apa-artinya

---------------------------------

(Menteri yang Jujur) Bappenas Akui Bantuan Pemerintah Belum Jamah Rakyat Miskin
SOURCE:
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Economy/Poverty/Population-under-%242-a-day


Jumlah orang miskin di suatu negeri, memang sudah umum bisa dijadikan alat politik untuk menunjukkan kepada dunia dan rakyat di dalam negeri, apakah sebuah rezim yang sedang berkuasa di negara itu, memang berhasil memakmurkan rakyatnya selama dia memimpin negara itu. 

Tentu akan sangat memalukan bila selama seorang Kepala Negara saat dia memimpin negerinya, rakyatnya ternyata tidak bertambah makmur, justru tambah miskin melarat dan semakin terupuruk. 

Berdasarkan perbandingan antar Negara, hingga tahun 2000 lalu, dengan menggunakan garis kemiskinan versi Bank Dunia (US$2  a day), maka jumlah orang miskin  di Indonesia masih sekitar 55% lebih. Itu adalah sebuah angka yang cukup besar, sebab berarti separuh lebih rakyat Indonesia saat itu masih hidup dibawah garis kemiskinan versi Bank Dunia.

emoticon-Wkwkwk
Diubah oleh q4bill 30-07-2018 23:52
0
3.7K
35
GuestAvatar border
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
GuestAvatar border
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan