Usai situs resmi revolusi mental diluncurkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, beberapa jam kemudian website itu tak bisa diakses. Musababnya, pengunjung datang "bertubi-tubi" lebih untuk mengolok-olok karena tampilan situs seadanya, alamat web berbiaya Rp200 juta menumpang di shared hosting, dan tampilannya mirip situs barackobama.com.

Kehadiran situs untuk mengampanyekan salah satu program prioritas pemerintahan Jokowi-JK itu kini telah berubah tampilannya, meski tetap tak lebih baik. Propaganda pemerintah dalam mengamalkan "integritas, kesejahteraan, dan gotong royong" agar tertanam pada "karakter bangsa"—perkara yang ingin diwujudkan dalam revolusi mental—sedikit-banyak bisa kita lihat dalam tampilan situs tersebut.

Kesimpulan kami, situs ini bak sebuah peribahasa klise: hidup segan mati tak mau. Konten terakhirnya yang diunggah pada Maret 2018.

Tapi, bak peribahasa klise pula, situs yang jadi pusat omongan karena keburukannya ini tetap mengundang orang yang rajin, namanya Bambang Prakuso, yang mengenalkan diri sebagai motivator. Bambang rutin mengkritik, atau kesal karena proposalnya tak pernah direspons pemerintah, terhadap program revolusi mental negara lewat tulisannya pada situs tersebut.

Tirto mengontaknya dari nomor telepon yang ia sertakan di bawah tulisannya. "Sayang sekali kalau revolusi mental hanya begini." Ia melanjutkan, "Kita menghabiskan biaya untuk kegiatan yang kurang kreatif."

Nada Bambang berapi-api dalam salah satu kritiknya terhadap konten video pada situs tersebut, meski pandangan generalisirnya rada sembrono. Ia lazim menawarkan solusi.

"Revolusi mental sebenarnya sangat sederhana," tulisnya, "tinggal baca banyak buku."

2018: Terlambat Empat Bulan Digarap
Sejak diluncurkan kementerian Puan Maharani, putri Megawati, pengerjaan situs revolusi mental diserahkan pihak ketiga. Pada 2018, situs ini dikelola PT Pilar Cipta Solusi Intergratika, perusahaan dalam bidang teknologi informasi yang berkantor pusat di Yogyakarta. Di Jakarta, perusahaan ini beralamat di Kalibata City Tower.

Ali Sumitro, seorang karyawan perusahaan itu, menerangkan kepada Tirto bahwa pihaknya baru melakukan penandatangan kontrak dengan Kemenko PMK pada awal Juli 2018 karena proses lelang memakan waktu sebulan.

Merujuk rekap online Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), perusahaan ini mulai bekerja sejak Maret 2018 sampai Desember 2018. Proses lelangnya pada Januari-Februari 2018. Artinya, karena ada proses tender yang lama itu, ada lima bulan molor dari timeline kerja.

Sumitro, yang ditugasi sebagai koordinator menggarap situs revolusi mental, mengatakan telah bekerja untuk mengembangkan dari segi fitur, desain situs, coding, dan memonitor aktivitasnya.

"Kalau untuk posting dan konten, bukan kami. Tapi, tersebar di lima kementerian sebagai operator di [Kemenko] PMK," ujarnya akhir pekan lalu. "Kalau kami dari pengelolaan aplikasi ... server."

Nyoman Shuida, Deputi V Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, mengakui penggarapan yang molor untuk memperbarui situs pada tahun ini karena tendernya baru dirampungkan pada pertengahan Juli ini.

"Seperti biasa, APBN dikelola secara hati-hati," ujarnya kepada Tirto pada 23 Juli lalu. "Ada proses dan mekanisme yang sesuai aturan."

Ia juga membenarkan pendapat Sumitro, pihak ketiga yang mengerjakan situs tersebut, "Kami tinggal mengisi konten, menerima masukan dari masyarakat..."

sumur