Bogor: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut Presiden Joko Widodo sepakat pengesahan hasil revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) diundur. RKUHP masih harus disusun untuk mengakomodasi masukan Lembaga Antikorupsi.


'Prinsipnya diundur (pengesahan RKUHP), tidak ditentukan tanggalnya,' kata Agus usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 4 Juli 2018.


Agus menjelaskan Jokowi juga memerintahkan jajaran menteri menampung masukan-masukan KPK ke dalam RKUHP. Ia tak mau lagi muncul komplain dari KPK.


Baca: Pimpinan KPK Menemui Jokowi Bahas RKUHP


Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sejak awal mengakomodasi masukan KPK dalam penyusunan RKUHP. Namun, masih ada perbedaan persepsi terkait kodifikasi hukum.


'Nanti Presiden juga akan mendengarkan masukan dari mana-mana lagi. Mungkin dari tim lagi,' ucap Yasonna.


Ia mengakui Presiden pengesahan RKUHP tidak tergesa-gesa. Namun, tegas Yasonna, RKUHP tetap harus disahkan tahun ini.


'Kan kemarin ada target 17 Agustus (disahkan), kita lihat dulu supaya semuanya bagus,' ujar politikus PDI Perjuangan itu.

Sumber : http://news.metrotvnews.com/hukum/Ob...-rkuhp-diundur

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Kejaksaan Serahkan Polemik RKUHP kepada DPR

- Jaksa Agung Minta KPK tak Risaukan RKUHP

- Pembahasan RKUHP Diminta Ditunda