TEMPO.CO, Jakarta - Alumni Presidium 212 mendukung empat tokoh sebagai bakal pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2019. Dukungan tersebut disampaikan oleh Ketua Alumni Presidium 212 Aminuddin dalam acara konferensi pers Sabtu malam, 28 Juli 2018.

"Kami merekomendasikan empat nama kepada partai koalisi keumatan dan kebangsaan, sesuai dengan harapan mayoritas umat bangsa dan negara RI untuk menjadi pasangan capres-cawapres 2019-2024," kata Aminuddin.

Menurut dia, empat nama yang diusung itu adalah Prabowo Subianto, Yusril Ihza Mahendra, Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan. "Dukungan itu kami berikan setelah memperhatikan dinamika politik terakhir berkaitan dengan kegiatan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional serta makin mendekatnya waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres," ujar Aminuddin.

Aminuddin mengatakan, penentuan empat nama tersebut dengan berbagai pertimbangan. "Salah satu pertimbangan kami, yaitu akibat lemahnya pengelolaan keuangan negara serta membengkaknya hutang luar negeri, sehingga dapat dipastikan kondisi ekonomi Indonesia akan terpuruk," tutur Aminuddin.

Aspirasi ini mirip dengan suara partai yang berkoalisi seperti Gerindra, PAN, dan PKS yang mengusung capres Prabowo Subianto. Partai-partai tersebut sebelumnya mengadakan acara Ijtimak Ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.

Sampai Minggu, 29 Juli 2018, belum ada pasangan capres dan cawapres yang sudah resmi diumumkan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sudah memastikan maju, menyebut sudah mengantongi lima bakal cawapres. Begitu pula dengan Prabowo masih mencari prang yang pas untuk dijadikan cawapres.

Ketua KPU Arief Budiman berharap gabungan partai politik mendaftarkan pasangan capres dan cawapres tidak di akhir masa pendaftaran yang berlangsung pada 4-10 Agustus 2018. Pendaftaran di awal agar ada kesempatan perbaikan apabila ada kekurangan persyaratan.

"Proses pengajuan akan dilakukan pada 4-10 Agustus, jadi tidak ada perubahan jadwal dan kami ingatkan peserta pemilu untuk daftarkan pasangan bakal capres-cawapres tidak di akhir waktu," kata Arief pada Jumat, 27 Juli 2018.

KPU sudah membuat Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan presiden dan wapres yang sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Arief, beberapa hal baru dalam proses pencalonan presiden-wapres diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Komisioner KPU RI Hasyim Asyari menjelaskan, masa pendaftaran bakal capres-cawapres dilakukan tanggal 4-10 Agustus, lalu pemeriksaan kesehatan pada 5-13 Agustus 2018. "Ketika pasangan bakal capres-cawapres mendaftar maka sehari setelah itu diperiksa kesehatannya. Itu menjadi pesan agar segera bangun koalisi dari sekarang," ujarnya.

Dia menjelaskan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon dilakukan 11-14 Agustus 2018 dan pemberitahuan tertulis hasilnya pada 15-17 Agustus 2018.

Selanjutnya menurut dia, perbaikan atau melengkapi persyaratan administratif dilakukan pada 18-20 Agustus 2018, lalu penyerahan perbaikan atau melengkapi persyaratan administratif pada 20-22 Agustus 2018.

"Verifikasi perbaikan atau melengkapi persyaratan administratif dilakukan pada 22-24 Agustus dan pemberitahuan hasilnya pada 25-27 Agustus 2018," katanya.

Menurut dia verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif pada 11-14 September 2018 dan pemberitahuan hasil verifikasinya dilakukan pada 15-19 September 2019.

Hasyim mengatakan, penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pemilu dan Pilpres 2019 dilakukan pada 20 September 2018, sedangkan penetapan nomor urut dilakukan pada 21 September 2018.


moga anies jadi capres