Jakarta, CNN Indonesia -- Keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO) di sekitar Jalan MH Thamrin disorot setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bakal membongkarnya, diganti dengan sistem penyeberangan menggunakan lampu dan jalur khusus (pelican crossing). Namun, ide itu ditentang karena dianggap tidak tepat dan salah kaprah.

Pengamat transportasi Joko Setiowarno menilai perobohan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan salah kaprah, karena tidak mengetahui alasan dibangunnya JPO. Menurut Joko, JPO itu memang sengaja dibangun untuk memudahkan para pejalan kaki menyeberang karena pembangunan MRT.

Status jembatan tersebut, kata Joko, hanya bersifat sementara dan memang akan dirobohkan tanpa harus menunggu perintah dari Anies.

"Perlu diluruskan sebenarnya JPO yang sekarang ada, JPO darurat. Tanpa perintah Anies, pasti dirobohkan, setelah usai pembangunan MRT. Jadi salah kaprah ini," kata Joko saat dihubungi oleh CNNIndonesia.com, Rabu (25/7).

Selain itu, Joko menilai Anies tidak memahami kondisi jalanan di sekitar Jalan MH Thamrin yang situasinya padat. Menurut dia sangat tidak mungkin di kawasan semacam itu dibangun pelican crossing sebagai pengganti JPO.

Menurut Joko, dalam pembangunan pelican crossing diperlukan survei dan perhitungan yang pas, seperti perbandingan antara volume pejalan kaki dengan pengguna kendaraan. Menurut Joko, pelican crossing bisa dibuat ketika volume pejalan kaki lebih banyak ketimbang pengguna kendaraan.

Sehingga pelican crossing lebih tepat dibangun untuk daerah-daerah yang lebih banyak volume pejalan kaki seperti tempat wisata dan penyeberangan khusus zona sekolah.

"Perbandingan antara pengguna jalan sama kendaraan yang lewat. Harus di survei dulu, enggak seketika buat. Kalau di sekitar jalan itu (MH Thamrin) sangat bahaya," kata Joko.

Joko menyarankan sebagai pengganti JPO yang akan dirobohkan supaya diganti dengan penyeberangan bawah tanah. Namun hal tersebut harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak menganggu jalur MRT yang dibangun.

"Memang lebih lewat bawah tanah untuk daerah situ, namun harus dipastikan karena sebelumnya sudah ada tapi karena adanya pembangunan MRT jadi dipindahkan melalui JPO" kata Joko.

Apabila tidak dimungkinkan dengan adanya penyeberangan bawah tanah, Joko mengatakan bisa dialihkan dengan pembangunan JPO yang dibuat landai sehingga memudahkan pejalan kaki untuk melintas. (ayp)

https://m.cnnindonesia.com/nasional/...p-salah-kaprah