Presiden Joko Widodo (tengah) melakukan pertemuan dan jamuan makan malam dengan dengan ketua umum partai politik koalisi (kiri ke kanan) Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7/2018).
Aroma persaingan pada Pemilihan Presiden 2019 kian terasa pada pekan ini. Kubu petahana Presiden Joko Widodo dan pesaingnya, Prabowo Subianto melakukan pertemuan dalam waktu yang hampir berbarengan, Senin (23/7/2018) malam.

Jokowi makan malam bersama enam ketua umum partai politik di Istana Bogor, Jawa Barat. Sementara Prabowo menghadiri pertemuan dengan Persaudaraan Alumni 212 di Hotel Sultan, Jakarta. Keduanya sama-sama menggodok sosok calon wakil presiden.

Jamuan makan malam menampilkan menu "rendang koalisi", sebutan yang muncul dari Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. Selain Romahurmuziy, hadir Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum NasDem, Surya Paloh; Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang; serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Pertemuan itu disebut telah menyepakati satu nama sebagai calon wakil presiden. "Koalisi menyepakati secara bulat satu nama cawapres warga terbaik Indonesia untuk mendampingi Jokowi," kata Romahurmuziy melalui Antaranews.

Penyampaian nama cawapres kepada publik diserahkan kepada Jokowi, baik waktu maupun tempatnya. Kata Romahurmuziy, koalisi juga menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan waktu pendaftaran ke KPU pada hari-hari terakhir pendaftaran Pilpres 4-10 Agustus 2018.

Koalisi enam partai peserta pemilu 2014 ini cukup menjadi modal untuk mengajukan calon presiden.

Jika digabungkan jumlah perolehan kursi DPR PDIP, Golkar, NasDem, PPP, Hanura, dan PKB sudah jauh lebih dari cukup memenuhi syarat pencalonan capres yakni perolehan suara nasional minimal 25 persen atau perolehan kursi DPR minimal 20 persen (112 kursi DPR).

Rommy, sapaan akrab Romahurmuziy, mempersilakan Demokrat bergabung dengan koalisi pengusung Jokowi apabila hasil pembicaraan dengan Gerindra tidak menggembirakan.

Demokrat tinggal satu-satunya parpol yang belum menentukan arah koalisinya. Prabowo akan bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa (24/7/2018) malam ini. Pertemuan tersebut akan dilakukan di kediaman pribadi SBY, di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Semula, pertemuan SBY-Prabowo dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/7/2018) malam. Namun, pertemuan itu harus ditunda karena SBY mengalami kelelahan dan harus dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Sementara Demokrat belum menentukan sikap, Gerindra, PAN, dan PKS dipastikan akan menjadi koalisi yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Koalisi yang menamakan diri sebagai koalisi keumatan ini bertemu di Hotel Sultan Jakarta pada Senin (23/7/2018), berbarengan hari dengan perjamuan Jokowi.

Prabowo hadir dalam pertemuan itu bersama Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Sekjen PBB Afriyansyah Noer. Petinggi PKS dan Partai Berkarya, yang juga diundang, berhalangan untuk hadir.

Beberapa tokoh masyarakat pun hadir seperti Kholil Ridwan (DDII), Ahmad Shobri lubis (Ketum FPI), Maksum Bondowoso, Ahmad Maksum Ciamis, Abah Raud (Adzikra), Usamah Hisyam (Ketum Parmusi), Misbahul Anam (GNPF Ulama), Syarwan Hamid, Eggy Sudjana, Ahmad Mikhdan serta tokoh tokoh lainnya.

Ketum PA 212, Slamet Ma'arif yang hadir dalam pertemuan itu menyebutkan cawapres Prabowo sudah dikerucutkan menjadi dua nama.

"Dua nama ini sedang digodok oleh lima parpol itu dan oleh kita semua," kata Slamet dikutip CNNIndonesia. "Nantinya diputuskan dalam forum ijtima ulama 27 Juli mendatang."



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...versus-prabowo

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Menahan langkah Anies Baswedan ke Pilpres 2019

- Pajak kapal pesiar kemungkinan dihapus untuk tarik devisa

- Pemerintah naikkan biaya navigasi penerbangan