Jelang pemilihan presiden 2019, sebutan bagi kelompok pendukung tokoh tertentu menguat di tengah masyarakat. Sinisme dibangun oleh dua kubu di tahun politik.

Di media sosial, muncul sebutan bagi pendukung Presiden Joko Widodo, yaitu kecebong. Sementara pendukung tokoh selain Jokowi kerap disebut kampret.

Fenomena ini terjadi sejak Jokowi bertarung dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pilpres 2014. Sinisme tersebut berlanjut hingga kini.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi mengatakan hal itu masih terjadi hingga sekarang karena masif digunakan di media sosial.

"Ini dimensi fenomena sosial, dampak langsung penggunaan medsos sebagai alat kampanye, saling menjatuhkan lawan politik," ucap Wawan kepada CNNIndonesia.com.

Sebutan cebong dan kampret, kata Wawan, awalnya dilakukan warganet guna mengelompokkan perbedaan pilihan politik masyarakat. Dua sebutan itu cukup menghangatkan situasi politik jelang pemilu dan sesudahnya.

"Itu upaya membangun sinisme dan ekspresi politik yang fantastik. Memang dipakai saling mengidentifikasi dan membedakan dengan tegas satu kelompok dengan yang lain," tuturnya.

Ia mengatakan hal seperti ini hampir tidak pernah terlihat dalam pemilu di negara lain, setidaknya di Australia dan Norwegia.

Para pendukung kandidat dalam pemilu di negara yang dianggap matang berdemokrasi, kata Wawan, lebih kritis mengamati ide-ide serta gagasan calon pemimpin dan partai politiknya.

"Di negara demokrasi yang lebih dewasa, orang bertarung di level ide, gagasan, kebijakan yang akan diimplementasikan, dan bukan di level identitas serta labelisasi," tuturnya.

Fenomena labelisasi dinilai menjadi salah satu indikator sistem demokrasi di Indonesia masih perlu diperbaiki.

"Indonesia belum sampai level ide gagasan sebagai komoditas utama dalam pertarungan. Komoditas utamanya masih identitas bahkan diperparah dengan labelisasi yang diproduksi tidak jelas begitu," ucap Wawan.

Labelisasi tersebut menarik perhatian banyak orang. Salah satunya, tokoh agama Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym. Dalam ceramahnya, Aa Gym meminta sesama manusia dilarang saling memanggil dengan sebutan buruk, seperti kecebong dan kampret.

Menanggapi hal itu, Wawan berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu berperan aktif menyikapi hal tersebut. Ia meyakini media sosial masih akan menjadi alat kampanye dalam pemilu mendatang.

Antisipasi dianggap perlu dengan berkaca kepada Amerika Serikat yang benar-benar memanfaatkan media sosial sebagai alat politik. Hal itu diyakini dapat terjadi di Indonesia melihat perkembangan teknologi dan kemudahan mendapatkan informasi.

"Menurut saya lembaga penyelenggara pemilu semacam KPU perlu buat aturan dan standar yang lebih baku tentang pemanfaatan medsos dalam kampanye," kata Wawan.

"Artinya mudah-mudahan pas kampanye tidak muncul istilah atau tulisan spanduk anticebong atau antikampret. Mudah mudahan berhenti sebagai fenomena medsos," ujarnya.

sumber