KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan dapat banyak keluhan warga tentang Pungutan Liar (pungli) di Kelurahan.

Jika ingin mengurus surat keterangan lurah(PM 1) untuk mendapatkan surat kepemilikan tanah, warga dimintai uang yang cukup besar jumlahnya agar segera di proses.

"Kalau mau membuat surat harus melalui dia (lurah). Nah melalui dia ini sekarang kalau gak ada uang ya gak jalan," ujar Pras di Gedung DPRD, Senin (16/7/2018).

Beberapa orang yang sudah membayar segera melaporkan tindakan tercela itu ke Kantor DPRD bahkan ada yang sampai mendatangi rumah Pras.

"Banyak lah yang sudah membayar. Banyak yang lapor ke lantai 10, ntar ke rumah. Ada yang diminta Rp 100 juta, Rp 50 juta, untuk PM1," katanya.

Pras mengaku telah mengkantongi beberapa nama lurah yang diduga melakukan pungli. Ia juga berancana mengadakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam waktu dekat.

"Sekarang saya sedang kerja, nah saya ke lapangan untuk mengOTT mereka. saya gak sebut lurah mana. Yaa untuk semua wilayah lah," paparnya.

Ia bersama timnya terus mengawasi dan akan membuktikan secepatnya,

Menurut Pras, jika tidak segera ditindak akan menjadi momok buruk dan nama pemerintahan menjadi tidak baik atau rusak.

Oleh sebab itu, bersama timnya Pras terus mengawasi dan akan membuktikan secepatnya.

"Sekarang kita awasi. Kita akan buktikan gitu loh, mudah-mudahan dengan ucapan saya dia seperti nih. insyaf nih. karena bukan apa-apa. Kalau gak diginiin akan jadi momok lagi, pemerintah daerah rusak lagi. nah ini kita ga mau," ucapnya.



Sekarang DPRD yang terima laporan ya??? Kok ga melapor ke Balaikota ???