JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) merogoh kocek US$3,85 miliar atau setara Rp 55 triliun (asumsi kurs Rp14.400 per dolar AS) untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia. Kesepakatan awal berupa Head of Agreement (HoA) diteken oleh pemerintah bersama dengan Freeport dan Rio Tinto

"Melalui Head of Agreement (HoA) ini, mengambil alih hak partisipasi (PI) Rio Tinto dan Indocopper Investama , sehingga kepemilikan Inalum ditambah kepemilikan negara jadi 51,38 persen. Total nilainya US$3,85 miliar," terang Menteri BUMN Rini Soemarno kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Hadir pula dalam acara penandatanganan, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan dari Freeport.

Rini menjelaskan dominasi kepemilikan saham RI terhadap Freeport Indonesia tinggal menunggu finalisasi setelah perincian joint venture agreement."Setelah dilakukan pembayaran, kemudian akan dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kapan? Saya minta akhir bulan. IUPK akan dikeluarkan setelah divestasi dikeluarkan," tegas Rini.

Rini menuturkan Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Mimika akan mendapatkan 10 persen dari saham Freeport Indonesia. "Ke depan, ada hilirisasi untuk pembangunan smelter," kata Rini.

Sementara, Sri Mulyani menjelaskan kesepakatan ini akan menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia. Antara lain, terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi (OP). Bukan lagi berbentuk Kontrak Karya (KK).

Selain itu, Freeport Indonesia wajib membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. "Perpanjangan operasional 2 x 10 tahun akan diberikan jika Freeport Indonesia memenuhi kewajiban IUPK. Freeport Indonesia mendapat perpanjangan sampai 2041," imbuh Sri Mulyani.

Ia berharap kemitraan antara Freeport Indonesia dan Inalum dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, mampu meningkatkan kepastian di dalam lingkungan operasi, serta memberikan nilai tambah industri ekstraktif ke depan.
Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebut akan menyelesaikan IUPK-OP setelah proses divestasi Freeport Indonesia tuntas.

Direktur Inalum Budi Gunadi Sadikin menjelaskan dana untuk membeli saham berasal dari kantong pribadi perseroan serta pinjaman dari sindikasi perbankan."Ada 11 bank yang siap membantu mendanai transaksi," kata Budi

Namun Budi belum mau membicarakan lebih lanjut mengenai detail bank dan berapa yang dikeluarkan masing-masing bank.Sementara itu untuk keuangan perseroan Budi mengatakan Inalum beserta anggota holding tambang memiliki kas sekitar US$1,5 miliar yang bisa digunakan untuk transaksi divestasi.

"Komposisi pendanaan masih didiskusikan. Tapi posisi kas Inalum (holding) sendiri kan mendekati US$1,5 miliar," tutur dia.
Dia menargetkan akan menyelesaikan transaksi divestasi pada Agustus.Sebagai informasi pada 2017 Inalum membukukan pendapatan sebesar US$3,5 miliar dengan laba bersih konsolidasi mencapai US$508 juta.

Holding industri pertambangan Inalum juga tercatat memiliki sumber daya dan cadangan nikel sebesar 739 juta ton, tima 1,1 juta ton, batu bara 11,5 miliar juta ton, emas 1,6 juta toz (troy ounce), dan perak 16,2 juta toz.kbc11

http://www.kabarbisnis.com/read/2884...saham-freeport

Tinggal perincian detail lalu bayar US$3,85 miliar..
Dana kas inalum US$1,5 miliar+ pinjaman dari 11 bank dalam negeri
Semoga cepat terealisasi di Agustus/September