TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak perlu menganggap suatu kemenangan bagi Indonesia, terlebih lagi untuk memunculkan eforia di masyarakat dalam tanggapi penandatanganan Head of Agreement (HoA) dengan Freeport McMoran.

Karena menurut Guru Besar Hukum Internasional Univesitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, HoA bukanlah perjanjian jual beli saham.

HoA merupakan perjanjian payung sehingga mengatur hal-hal prinsip saja.

"HoA akan ditindak-lanjuti dengan sejumlah perjanjian," ujar Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Jumat (13/7/2018).

Sebagaimana diketahui pada 12 Juli, Pemerintah telah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan Freeport McMoran.

Ia menjelaskan lebih lanjut, perjanjian yang harus dilakukan untuk benar-benar pemerintah memiliki 51% adalah Perjanjian Jual Beli Participating Rights antara Rio Rinto dengan Pemerintah yang nantinya dikonversi menjadi saham sebesar 40% di PT FI.

Lalu perjanjian jual beli saham antara Pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4%.

"Perjanjian-perjanjian diatas harus benar-benar dicermati karena bagi lawyer ada adagium yang mengatakan 'the devil is on the detail' (setannya ada dimasalah detail)."

"Kerap bagi negosiator Indonesia mereka akan cukup puas dengan hal-hal yang umum saja," ujarnya.

Selain itu, menjadi pertanyaan berapa harga yang disepakati untuk membeli Participating Rights di Rio Tinto dan saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran.

Ini muncul karena bila konsesi tidak diperpanjang hingga 2021 tentu harga akan lebih murah dibanding bila konsesi mendapat perpanjangan hingga tahun 2041.

"Hingga saat ini belum jelas apakah pemerintah akan memperpanjang konsesi PT FI atau tidak," ucapnya.

Untuk hal ini menjadi pertanyaan apakah pemerintah pasca 2019 (bila ada perubahan) akan merasa terikat dengan HoA yang ditandatangani atau tidak.

Kemudian, hal yang perlu diperhatikan adalah pengaturan pengambil keputusan di RUPS.

Apakah ada ketentuan untuk sahnya kehadiran dan pengambilan keputusan harus dilakukan minimal 51%+1, bahkan lebih.

Bila demikian meski pemerintah mayoritas namun pengendalian perusahaan masih ada ditangan Freeport McMoran.

Terlebih lagi bila saham yang dimiliki oleh Freeport McMoran adalah saham istimewa yang tanpa kehadirannya maka RUPS tidak akan kuorum. Juga bila penunjukan Direksi dan Komisaris harus tanpa keberatan dari Freeport McMoran.

Selanjutnya, bila pemerintah telah menjadi pemegang saham di PT FI dan ada keputusan RUPS untuk meningkatkan modal dan karena satu dan lain hal pemerintah tidak dapat melakukan penyetoran, apakah kepemilikan saham pemerintah akan terdelusi? Sehingga besaran 51% akan turun.

Tentu masih banyak hal-hal detail yang akan menjadi pembahasan antara pemerintah dengan berbagai pihak.

Karenanya menyatakan pemerintah menang tentu merupakan suatu pernyataan yang prematur.

Bila pemerintah transparan dan akuntabel maka apa yang disepakati dalam HoA sebaiknya dibuka ke publik.

"Ini untuk mencegah publik merasa dikhianati oleh pemerintahnya sendiri. Toh HoA sudah ditandatangani bukan dalam tahap negosiasi," jelasnya.

Diberitakan kendati sudah meneken head of agreement, Pemerintah Indonesia melalui induk usaha pertambangan yakni PT Indonesia Asaham Aluminium (Inalum) belum resmi menggenggam 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI).

Kamis (12/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin bersama CEO Freeport McMoRan Inc (FCX), Richard Adkerson baru menindaklanjuti kesepakatan mengikat dengan menandatangani head of agrement (HoA) kesepakatan pokok-pokok divestasi saham PTFI.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, dalam HoA tersebut ditargetkan divestasi 51 persen saham PTFI bisa diperoleh pada akhir Juli 2018 ini. Adapun nilai transaksi divestasi saham tersebut sudah terkunci sebesar 3,85 miliar dolar AS.

Adapun rinciannya, harga 40 persen participating interest (PI) Rio Tinto mencapai 3,5 miliar dolar AS. Serta, harga 9,36 persen saham milik PT Indocopper senilai 350 juta dolar AS. Saham yang dijual seluruh dimiliki Freeport McMoRan. "Jadi belum (dapat divestasi 51 persen). Ini baru HoA dan ini mengikat," kata Rini usai konfrensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (12/7).

Menurut Rini, divestasi 51 persen saham PTFI hanya tinggal menunggu proses finalisasi tentang joint venture agreement. Setelah itu jelas, Inalum akan membayar akuisisi saham PTFI tersebut.

Selanjutnya, Kementerian ESDM akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP) yang menggugurkan status Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia. "Saya targetnya satu bulan ini (akhir Juli). Tapi pak Budi (Dirut Inalum, Budi Gunadi Sadikin) minta dua bulan," kata Rini.

Budi membenarkan bahwa pihaknya meminta penyelesaian divestasi 51 persen saham PTFI dalam tempo dua bulan. Saat ini, Inalum sudah mendapatkan komitmen pinjaman dari 11 bank baik bank nasional maupun bank asing. "Mereka siap membantu mendanai transaksi. Kami belum bisa bicara (bank-nya)," imbuhnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, dengan penandatangan HoA, maka telah dicapai kesepakatan proses divestasi saham PTFI antara Inalum dengan Freeport McMoRan.

CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson mengamini. Kata dia, kesepakatan dalam HoA tersebut adalah bagian dari proses yang memungkinkan Pemerintah Indonesia memiliki 51 persen saham PTFI. "Dalam kesepakatan ini, para pihak menyepakati keberlangsungan operasi Freeport Indonesia hingga tahun 2041 dengan mekanisme yang akan didetailkan lebih lanjut," tandasnya.

Tercapainya kesepakatan ini, kata Adkerson, akan menguatkan kemitraan yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan selaku pemegang saham Freeport Indonesia.

Ia menambahkan, di masa mendatang dengan kepastian investasi dan operasi hingga tahun 2041, pihaknya memperkirakan manfaat langsung kepada pemerintah pusat dan daerah, serta dividen kepada Inalum dapat melebihi 60 miliar dolar AS.(*)

http://m.tribunnews.com/nasional/2018/07/13/hikmahanto-pernyataan-prematur-nyatakan-pemerintah-menang-dalam-divestasi-freeport?page=all