Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir semua anggota DPRD Jambi turut menikmati uang ketuk palu dari Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola terkait pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Termasuk, Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston.

"Ketuk palu itu ada kemungkinan semua menerima," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Sayangnya, Basaria belum bisa memastikan apakah nasib Cornelis akan sama dengan para tersangka lainnya. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman dan pembuktian untuk menjerat tersangka baru dalam kasus tersebut.
"Nanti kalau semua sudah kita periksa baru kita infokan," ujar dia.

Dalam proses pendalaman kasus ini, KPK telah mengantongi sejumlah nama anggota DPRD Jambi yang diduga menerima uang suap. Lembaga Antikorupi megingatkan agar para legisltator yang menerima suap segera mengembalikan uang tersebut.

"Kami ingatkan bagi yang sudah menerima untuk mengembalikan," pungkas Basaria.
Dalam surat dakwaan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Cornelis disebut sebagai orang pertama yang meminta uang suap kepada pihak eksekutif di Pemprov Jambi. Uang suap itu disebut dengan istilah 'uang ketok'.


Permintaan itu berawal saat Zumi Zola menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Jambi.

Setelah diserahkan, anggota DPRD pun mulai menggelar rapat pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi. Rapat bahkan digelar sejak September 2017 sampai November 2017.

Untuk memuluskan pembahasan, terdakwa Erwan Malik dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arfan mengadakan pertemuan dengan Cornelis di ruang kerja Ketua DPRD. Dalam pertemuan itu, Cornelis menyampaikan permintaan 'uang ketok' untuk anggota DPRD Jambi guna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018.

Selanjutnya, di ruang kerja Cornelis pada Oktober 2017, dilakukan pertemuan antara pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri Zorman Manap, Chumauidi Zaidi dan Syahbandar. Saat itu, dibahas tentang keinginan anggota DPRD Provinsi Jambi untuk memperoleh sejumlah uang.

Tak hanya itu, dalam pertemuan itu dibahas juga bahwa pimpinan DPRD akan memperoleh proyek-proyek dari Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD 2018.

Masih pada Oktober 2017, kembali melalukan pertemuan di tempat yang sama. Saat itu dihadiri oleh Zainur Arfan, Elhelwi, Sofyan Ali, Syopian dan Muhammadyah.

Dalam pertemuan itu dibahas mengenai nilai uang yang akan diberikan oleh pihak Eksekutif kepada anggota DPRD Jambi. Masing-masing anggota DPRD Jambi disepakati akan menerima uang sebesar Rp200 juta.

Selain itu, disepakati juga untuk pemberian uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar Rp50 juta sampai Rp100 juta untuk setiap anggota DPRD. Pasca pertemuan itu, Cornelis memanggil Erwan Malik untuk datang ke ruang kerjanya dan menyampaikan mengenai permintaan dari pihak DPRD tersebut.

Sedangkan untuk pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk kegiatan proyek di TA 2018 dan fee sebesar 2 persen dari proyek multiyears jalan layang dalam kota Jambi di TA 2018.

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola sebelumnya kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Zumi Zola diduga telah menerima gratifikasi sebesar Rp49 miliar.


http://www.metrotvnews.com/amp/gNQnB...ga-terima-suap



Ini baru namanya KEADILAN
karena semua wakil rakyat menikmati kue,
Rakyatnya ? Masa bodo lah 😁😁








semoga di perhatikan om gaYus