Jakarta, CNN Indonesia -- Kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) berpotensi mengubah tata ruang kota dan ruang kehidupan. Warga Jakarta terancam kesulitan mencari hunian murah, sementara program rumah DP nol rupiah belum bisa dirasakan.

Kebijakan menaikkan NJOP tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai kebijakan menaikkan NJOP bakal berdampak sistemik. Warga yang kesulitan mencari hunian terjangkau bakal mencari ke wilayah pinggiran Jakarta.

Menurutnya gejala ini berdampak pada keluarga muda terpaksa mencari hunian yang relatif jauh dari ibu kota seperti di Sawangan, Depok atau Parung, Kabupaten Bogor.



"Akibatnya rumah tapak sekitar Rp300 jutaan makin sulit dicari oleh masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Nirwono kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/7).



Pada lapisan masalah berikutnya, Nirwono menilai kenaikan NJOP akan membebani pemilik rumah di kawasan perumahan elite. Mereka tak lagi berusia produksi



Kenaikan NJOP pun membuat setoran pajak bertambah, padahal mereka masih harus menanggung biaya utilitas, perawatan dan pemeliharaan rumah. 



Sehingga, menurut Nirwono, tak jarang warga menjual rumahnya yang prestise kemudian pindah ke kawasan pinggiran seperti Cinere, Bintaro, atau Cibubur.


"Kita lupa di sana ada orang-orang kaya yang sudah pensiun, yang kemampuan finansialnya tidak sebesar dulu," ujar Nirwono.

Potensi pelanggaran tata ruang juga dapat terjadi ketika rumah yang terjual tadi diubah penggunaannya menjadi tempat usaha seperti kafe, restoran, atau kantor. 



Nirwono melihat hal itu sudah terjadi di sejumlah kawasan seperti Kemang, Senopati, Darmawangsa, atau Wijaya.


"Perubahan fungsi bangunan dan pelanggaran tata ruang ini tidak diperhatikan Pemprov," katanya.

Beralihnya tujuan warga untuk mencari tempat tinggal ke daerah penyokong ini akhirnya bermuara pada peningkatan populasi di daerah suburban. 



Kemacetan luar biasa pada akhir pekan di wilayah pinggiran, kata Nirwono, merupakan indikatornya. Wilayah suburban semakin padat, sementara Jakarta makin komersial.



Pengamat tata kota asal Universitas Trisakti Yayat Supriatna berpendapat, potensi perubahan fungsi bangunan setelah NJOP naik. Namun ia lebih mempertanyakan nilai tambah apa yang akan dipetik oleh warga setelah Pemprov DKI mengerek NJOP ini. 



"NJOP ini pemanfaatannya ke mana? Apakah sekadar untuk mengumpulkan pendapatan? Apa kontribusi kenaikan NJOP ini di kawasan yang naik tersebut?" ujar Yayat.



Tak Fokus Rumah DP Nol Rupiah



Persoalan makin pelik ketika program rumah DP nol rupiah tak kunjung menemui kejelasan. Yayat meyakini kenaikan NJOP justru mempersulit mewujudkan program rumah DP nol rupiah karena lahan yang bisa digarap semakin mahal.



"Skemanya belum jelas, program bantuannya belum jelas. Lebih banyak ribut-ribut politik jadi enggak fokus," tukasnya.


Nirwono mengamini pernyataan Yayat. Ia merasa Anies lebih mengutamakan program DP nol rupiah daripada mencari alternatif lain karena kontrak politiknya saja.