8 Jun 2015 - 06:53

Para analis dan politisi melihat, dollar AS diprediksi tembus sampai Rp15 ribu/dolar, Indonesia bangkrut dan mengancam stabilitas era Jokowi-JK yang sudah merosot di mata publik, dan pemerintahan Jokowi-JK tidak lagi digdaya untuk mengangkat rupiah yang terus melemah dan merosot.

Nilai tukar rupiah yang terus melemah membuktikan kinerja Presiden Joko Widodo tidak memuaskan. Dolar AS yang tembus Rp 13.000 bisa naik sampai 15.000/dolar AS, menyebabkan indutri Indonesia semakin terpuruk.

"Nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 13 ribu sangat berdampak signifikan terhadap kelangsungan industri di Indonesia," jelas anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Harjo (Rabu, 4/3/15).

Produktifitas industri juga akan turun dan tidak bisa berproduksi secara optimal lagi.

Mahalnya harga produksi karena harga tukar rupiah yang membuat industri dalam negeri akan hancur, serta tidak dapat bersaing dengan produk industri luar negeri yang menyebabkan PHK karyawan secara besar-besaran," ungkapnya.

Menurutnya, bila demikian keadannya, industri dalam negeri hanya bisa menjadi distributor dalam produk-produk luar negeri seperti dari Tiongkok. Karena itu, Presiden Jokowi harus secepatnya mengambil kebijakan yang tepat.

Karena itu salah kaprah kalau Presiden masih mengatakan kondisi ekonomi Indonesia masih aman. Naiknya nilai tukar rupiah menyebabkan daya beli masyarakat menjadi menurun karena harga-harga juga agak naik secara signifikan.

"Buktinya sekarang harga-harga sudah naik yang membuat rakyat Indonesia menjadi sangat sengsara. Mana Jokowi effect yang mereka gembor-gemborkan, buktikan dong jangan cuma slogan," tutupnya.

[Baca: Dolar AS Diprediksi Tembus Rp15.000, Mengancam Stabilitas Pemerintah Jokowi-JK ]

Cendekiawan Muslim Yudi Latif menilai, kekuasaan Jokowi adalah buah pengkhianatan intelektual dari masyarakat madani (civil society), sehingga dalam 100 hari sudah kehilangan kilaunya, kehilangan harapan dan delegitimasi. Gelombang anti-intelektualisme ini sebagian merupakan arus balik dari pengkhianatan intelektual, tetapi utamanya karena desakan kebutuhan sehari-hari yang tidak segera dipenuhi oleh konsepsi-konsepsi pemikiran. Seperti kata Bung Karno, ”Orang lapar tidak bisa segera kenyang hanya dengan diberikan kitab konstitusi.” kata Yudi.
Menurut Yudi Latif, masalah terbesar politik Indonesia saat ini adalah semua orang tahu ada banyak masalah dalam demokrasi, tetapi seperti tak ada seorang pun yang bisa berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Ketidaksanggupan warga untuk mengatasi masalah-masalah kolektif ini terjadi karena institusi-institusi representasi demokrasi dan lembaga publik tidak lagi di bawah kendali publik, tetapi jatuh ke tangan pengendalian segelintir pemodal kuat. Demokrasi tidak lagi menjadi sarana efektif bagi kekuatan kolektif untuk mengendalikan kepentingan perseorangan, malahan berbalik arah menjadi sarana efektif bagi kepentingan perseorangan untuk mengontrol institusi dan kebijakan publik.

Dalam perkembangan demokrasi di negeri ini, pintu masuk bagi penetrasi pemodal ke dalam domain publik itu melalui pengadopsian model demokrasi liberal padat modal. Suatu model demokrasi, yang bagi Amerika Serikat sendiri dengan ratusan tahun sejarah demokrasi dengan basis egalitarianisme yang kuat, dalam perkembangannya terbukti hanyalah menjadi tunggangan yang efektif bagi elevasi satu persen orang terkaya.

Di negeri ini, dengan warisan kesenjangan pasca-kolonial, pengadopsian demokrasi liberal padat modal di tengah samudra kemiskinan, membuat pemimpin terpilih—meskipun dengan dukungan mayoritas rakyat dalam pemilihan langsung—lebih berutang pada pemodal yang nyata ketimbang rakyat yang abstrak. Dalam konteks inilah kita melihat Jokowi sebagai presiden hanyalah pekerja partai-pemodal.

Jokowi menolak untuk rombak kabinet. Jelas Jokowi itu pemburu kekuasaan dan kebodohannya kelihatan telanjang di depan mata bangsa dan dunia internasional. Terlalu beresiko dan berbahaya jika KIH dan atau KMP mempertahankan Jokowi di kekuasaan, sebab di mata internasional dan di mata rakyat serta elite bangsa jelas Jokowi itu delegitimasi, bebal, mandul, tipe pengkhianatan intelektual dan defisit pemikiran serta bodoh dalam banyak hal. ''Sangat memalukan dan mengerikan, NKRi menuju pembusukan dan kehancuran.'' Para profesor dan pakar yang ada dikabinet Jokowi, yang memakai media massa untuk memuji Jokowi di masa Pemilu dan Pilpres, juga jurnalis media besar seperti Kompas dan Tempo, bakal menghadapi cap dan stigma melakukan pengkhianatan intelektual karena membawa NKRI membusuk dan hancur dengan menyanjung Jokowi setinggi langit, hanya karena mereka benci atau menolak Prabowo.

Demikian pandangan Nehemia Lawalata, tokoh Persatuan Alumni GMNI kepada koran ini, kemarin malam.

Jokowi membawa NKRi ke titik nadir dan kehancuran, meski dialah yang mengakhiri karir politik Prabowo karena dimenangkan dalam Pilpres, ''Meski saya tak percaya Jokowi itu yang menang. Ada ketidakjujuran dan kecurangan dalam pilpres 2014, '' katanya. ''Para cerdik pandai dan media massa besar melakukan pengkhianatan intelektual karena memenangkan Jokowi. Ini pengkhianatan intelektual paling sempurna di era Demokrasi Liberal,'' kata Nehemia.

Negara multi pilot era Jokowi makin membusuk dan alami titik nadir, dikendalikan KMP (Kalla-Mega-Paloh), maka praktis rezim multi pilot ini akan membingungkan rakyat. Jokowi sendiri bingung, dunia internasional sudah menilai buruk Jokowi dan rakyat tambah linglung.

''AS dan Eropa serta masyarakat internasional menilai, rakyat Indonesia tidak ada lagi harapan dengan kepemimpinan multi pilot rezim Jokowi yang juga dianggap pro-China. AS melihat Jokowi pelayan China (Beijing) dan rezim multi pilotnya membawa NKRI menuju titik nadir secara ekonomi politik,'' kata Nehemia. Berbeda di era SBY yang autopilot, kini rezim Jokowi sungguh multipilot dengan pertarungan kepentingan di dalam KIH dan istana. imbuhnya.

Para analis melihat PDIP makin tersudut karena melawan kepentingan publik, juga Nasdem dan Surya Palohnya yang bergerak menjadi operator minyak Sonangol EP. Bau sangit bisnis minyak menghantam Surya Paloh Nasdem, dan bau sangit BG menghantam Megawati PDIP. Sementara Jusuf Kalla juga dikabarkan terus mencari posisi yang pas dan kuat, karena orang-orangnya di kabinet terbukti tak kompeten dan didesak rakyat agar dirombak, diganti, dan itu mengancam kepentingan bisnis JK alias si macan tutul di kandang banteng itu.

Publik menginginkan Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena berstatus tersangka KPK.

Di saat Presiden Joko Widodo tertekan sikap petinggi KIH yang mendorong pelantikan Komjen Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri, KMP hadir dan memberikan dukungan moral ke Jokowi. Tak main-main yang menemui Jokowi langsung dedengkot KMP, Prabowo Subianto. Tak pelak, manuver KMP ini mengusik 'KMP' lainnya.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya, 'KMP' lainnya adalah Wapres Jusuf Kalla, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Kalla-Mega-Paloh selama ini dilihat cukup dominan mempengaruhi pengambilan keputusan Presiden Jokowi.

"Jokowi lemah, selain menghadapi KMP juga menghadapi 'KMP dua' yaitu Kalla, Mega dan Paloh. Jadi berat," kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya dalam acara Dialog Kebangsaan: 'Menakar Kinerja Kabinet Kerja di Awal 100 Hari‎' yang diadakan Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta (FMKI-KAJ) di aula Gereja St Bonaventura, Pulomas, Jakarta Timur‎, Sabtu (22/11/2014) lalu.

Analisis Yunarto itu tak sepenuhnya salah. Kepada Tim 9 yang dibentuknya untuk membantu penuntasan kasus KPK-Polri, Jokowi mengaku pengusulan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri bukan inisiatifnya sendiri. Kepada tim yang dipimpin oleh Syafi'i Ma'arif itu, Jokowi juga mengaku menghadapi tekanan cukup berat dari partai politik pendukungnya.(k)

http://www.konfrontasi.com/content/t...-ambruk-ambyar

pasti ini salah presiden sebelumnya