TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menantang Prabowo memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait mark up (penggelembungan dana) proyek LRT jika tidak ingin disebut sebagai penyebar hoaks.
Hal tersebut disampaikan Dedek Prayudi melalui akun Twitter @Uki23 yang diunggah pada Rabu (4/7/2018).
Dedek Prayudi menantang Prabowo mengeluarkan data soal tudingan mark up LRT atau meminta maaf secara jantan jika keliru.
Lebih lanjut, Dedek Prayudi mengaku jika dirinya tidak bermaksud mengajari Prabowo.
Menurutnya, dibutuhkan kemampuan dan data untuk mengalisa permasalahan pembangunan.

@Uki23: "Ketumnya teriak2 mark up LRT, kadernya, si eks napi korupsi ingin kembali ke parlemen.
Di perusahaan/institusi kredibel, staff yang terbukti korupsi di pecat lalu blacklist. DPR harus begitu juga!"
@Uki23: "Pak Prabowo, kalau tidak ingin disebut tukang sebar hoax, harus segera klarifikasi pernyataannya, keluakan data yang ia punya.
Kalau memang keliru, harus secara jantan meminta maaf. #seadaadanya"
@Uki23: "Saya tidak bermaksud mengajari, tapi dalam demokrasi yang maju, konsep check and balance bukan berarti pemerintah bekerja dan oposisi menyinyiri.
Dalam konsep ini, pemerintah bekerja, oposisi mengawasi dan mengoreksi."
@Uki23: "Dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa permasalahan pembangunan untuk hadir sebagai solusi pembangunan, dari situlah simpati publik diraih.
Bukan malah jadi masalah pembangunan, orasi tanpa data."

Diberitakan sebelumnya, Prabowo menyebut jika ada mark up biaya proyek LRT.
Menurut Prabowo, riset indeks pembangunan LRT di dunia menyebutkan biaya pembangunan LRT 8 juta dollar per kilometer, namun di Indonesia, melebihi jumlah itu.
Dia juga mencontohkan pembangunan LRT Palembang, Sumatera Selatan yang memiliki panjang 24 kilometer, sedangkan dana yang dihabiskan untuk proyek tersebut Rp 12,5 triliun.

Sementara itu diberitakan Kompas.com, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Palembang dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Suranto menampik tudingan Prabowo Subianto.
Suranto menjelaskan, dari data yang dia miliki, biaya pembangunan LRT di Palembang sudah termasuk murah.
Dari rencana awal Rp 12,5 triliun, pembangunan LRT sepanjang 24 kilometer itu dipangkas Kementerian Keuangan menjadi Rp 10,9 triliun.
“Enggak bener itu (ada mark up), pembangunan LRT Palembang sudah paling murah,” kata Suranto, Jumat (22/6/2018).
Suranto menjelaskan, dana Rp 10,9 triliun tersebut sudah termasuk bunga, pajak, dan lainnya.
Berdasarkan data yang dirilis Kemenhub, nilai investasi LRT Palembang justru lebih murah jika dibandingkan dengan LRT Manila Line 1 di Filipina dan LRT Kelana Jaya Line di Malaysia.

Dana yang dikeluarkan untuk membangun LRT Kelana Jaya Line adalah sekitar 63 juta dollar AS per kilometer atau sekitar Rp 817 miliar per kilometer (kurs Rp 13.000).
Namun LRT Kelana Jaya Line memang mempunyai jalur sepanjang 34,7 kilometer, 25 unit stasiun, dan 120 unit kereta.
Kemudian, investasi lebih besar digunakan untuk membangun LRT Manilla Line 1, yakni 77 juta dollar AS per kilometer atau setara dengan Rp 1,004 triliun per kilometer.
LRT Manilla Line 1 ini mempunyai jalur kereta sepanjang 23 kilometer, 14 unit stasiun, dan 108 unit kereta.
Data Kemenhub menunjukkan, nilai investasi untuk LRT Palembang adalah 37 miliar dollar AS per kilometer atau senilai dengan Rp 484 miliar per kilometer.
LRT Palembang sendiri mempunyai jalur sepanjang 23,4 kilometer, 13 unit stasiun, dan 24 unit kereta.

Kementerian Perhubungan menganggap pembangunan kereta ringan di Palembang bukan suatu pemborosan seperti kritikan Anggota Banggar DPR Bambang Haryo yang menyebut negara boros karena mendanai pembangunan light rail transit (LRT) Palembang dengan APBN.
Pasalnya, banyak manfaat yang dihasilkan usai dioperasikan.
Anggota dari Partai Gerindra itu menilai, pemerintah bisa memanfaatkan dana pembangunan LRT untuk hal lain, seperti pengembangan kereta api berbasis rel yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Suranto mengatakan manfaat yang bisa dirasakan adalah tidak akan terkena macet menuju tempat tujuan.
"Kalau dari kami bukan pemborosan karena manfaat ekonomi bagi masyarakatnya besar, dari mulai pengurangan kemacetan," kata Suranto.
Suranto menjelaskan, manfaat ekonomi dari pengurangan kemacetan buat masyarakat Sumatera Selatan bisa menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih sedikit.

"Pengurangan pemborosan BBM akibat kemacetan, ramah lingkungan, waktu tempuh jadi lebih singkat," jelas dia.
Tidak hanya itu, pembangungan LRT Palembang juga bisa menurunkan angka kecelakaan di jalan raya. Selanjutnya, kereta ringan ini merupakan karya anak bangsa yang bisa dibanggakan.
"Masih banyak lagi keuntungan yang dapat dirasakan masyarakat," papar dia.

http://wow.tribunnews.com/2018/07/05...951.1530578561

Bochor mana jantan lagi , ditantang anak muda tuh..